Antisipasi Perubahan Iklim, Presiden Jokowi Tanam Pohon Mangrove Bersama Masyarakat di Desa Tritih Lor, Cilacap

CILACAP, MOTV - Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya ke Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 23 September 2021, dengan melakukan penanaman pohon mangrove bersama masyarakat di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi. Presiden menyebut bahwa rehabilitasi mangrove harus terus dilakukan salah satunya untuk mengantisipasi perubahan iklim yang sedang terjadi di dunia.

"Memang rehabilitasi mangrove harus kita lakukan untuk memulihkan, untuk melestarikan kawasan hutan mangrove ini, dan juga untuk mengantisipasi perubahan iklim yang sedang terjadi sekarang ini di dunia, untuk memitigasi perubahan iklim yang ada," kata Presiden seusai penanaman.

Selain itu, Kepala Negara juga mengatakan bahwa penanaman mangrove tersebut dilakukan dengan harapan dapat mengurangi energi gelombang, melindungi pantai dari abrasi, menghambat intrusi air, memperbaiki lingkungan pesisir, hingga memperbaiki habitat di daerah pantai. Presiden juga berharap hal tersebut akan berdampak pada peningkatan produksi ikan dan produksi hasil laut lainnya, terutama kepiting.

"Tadi ini kita dapat kepiting dua, sehingga nantinya kita harapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di pesisir pantai ini," lanjutnya.

Menurut Presiden, rehabilitasi mangrove akan terus dilakukan, baik oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove maupun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Presiden menargetkan rehabilitasi mangrove bisa dilakukan pada 34 ribu hektare luasan di seluruh wilayah Indonesia.

"Target kita di tahun 2021 ini adalah kurang lebih 34 ribu hektare di seluruh Tanah Air," ungkapnya.

Dalam peta jalan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2021-2024, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menargetkan rehabilitasi mangrove pada rentang waktu tersebut dapat mencapai 600 ribu hektare.

 
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyaksikan penanaman pohon mangrove secara serentak dari sembilan daerah lainnya melalui konferensi video. Kesembilan daerah tersebut yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Papua Barat, dan Papua.

Turut mendampingi Presiden dalam penanaman mangrove tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji.

(Un/Iksn) MOTV

Sumber : BPMI Setpres

Para Isoman Desa Karang Satria Tak Pernah Terima Bantuan Pemkab.Bekasi, Pemprov.Jabar Dan Pemerintah Pusat

KABUPATEN BEKASI, MOTV - Hal mengejutkan kembali terkuak dimana dalam kondisi mewabahnya Covid-19 melanda berbagai belahan dunia dengan maraknya manusia yang mengalami kematian serta terpapar akibat wabah virus Covid-19 yang menyerang tanpa pandang bulu namun tetap Pemerintahnya membantu rakyatnya, berbeda dengan NKRI dimana persoalan didepan mata tapi tak tampak satupun bantuan yang datang berkeperdulian dengan menunjukan kehadiran Pemerintah, baik Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa-Barat maupun Pusat di tengah masyarakat dalam kondisi yang memperihatinkan dan memilukan bagi para terdampak Covid-19 yang melakukan Isolasi Mandiri (Isoman) seperti di Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, (21/09/2021).

Fenomena tanpa kepedulian dan kehadiran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa-Barat dan Pemerintah Pusat yang terkesan tidak memikirkan kondisi dan keadaan masyarakat Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara yang menjalani Isolasi Mandiri (Isoman) dengan jumlah ratusan menuju ribuan orang tersebut di ungkapkan secara gamblang oleh Kades Karang Satria, Zainuddin pada Merdeka Online di ruang kerjanya pada (20/09/2021).

"Kalau khusus Isoman itu tidak ada pak bantuannya kecuali bantuan umum Bansos (Bantuan Sosial) dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat itu ada, tapi Khusus buat Isoman itu tidak ada sama sekali," ungkapnya.

Lanjutnya,"Kalau untuk Isoman sejak ada Covid sampai saat ini tidak ada bantuan sama sekali, kalau untuk Isoman itu kita mengadakan dari swadaya masyarakat yang di kelola oleh Rt-Rw dan Desa, ini inisiatif Desa...karena kita tahi Isoman itu tidak boleh kemana-mana, masakpun engga boleh kita kasih nasi, nah kalo die bisa masak ..kita kasih beras dan barang-barang mentah..itu kita yang tau..ya sementara ini sepengetahuan saya..itu untuk bantuan Isoman belum kita terima sampai saat ini,"jelas Kades terpilih tiga periode.

Kades Zainuddin berharap ada kepedulian dan Perhatian serta bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat terhadap para masyarakat (yang Notabene adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang menjalani Isolasi Mandiri (Isoman) di Desa Karang Satria mengingat terkadang Rumah Sakit mengalami Over Kapasity.

"Kita harapkan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat bisa memberikan kepada Orang-orang yang di Isoman, karena bagaimanapun kalau kita bawa kerumah sakit kadang-kadang penuh di Rumah Sakit ...terpaksa kita Isoman ..gitu, jadi menurut pendapat daripada masyarakat Isoman itu lebih efektif, bahwa dia itu tidak merasa mentalnya engga berkurang dalam arti dia Imunnya tetap kuat, karena rasa takut di Rumah Sakit itu ada dan di Rumah Sakit itu tidak boleh di liat, nah kalo Isoman ketemu dengan keluarganya, kalau keinginan masakan itu di masakin...jadi lebih nyaman," papar Kades Zainuddin.

Pihak Desa yang selama ini selalu bekerjasama dengan Rt maupun Rw setempat guna menanggulangi bantuan penuh untuk para terpapar akibat terserang wabah Covid-19, dalam hal ini para Isoman kendati tidak adanya perhatian dan kepedulian serta bantuan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat,yang sering di Gembar-gemborkan selama ini ternyata hanya isopan jempol belaka.

Namun kali ini pihak Desa Karang Satria berusaha kembali untuk menyentuh hati para Pejabat di tingkat Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat untuk sejenak menunjukan rasa empati, kepedulian dan bantuannya terhadap para Isoman yang membutuhkan uluran tangan Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat pertanda hadirnya Pemerintah di tengah masyarakat yang mengalami kesulitan akibat wabah Covid-19.

"Alhamdulillah pak, berat sama kita pikul ringan sama kita jinjing...alhamdulillah kita masih bisa menanggulangi semuanya, kemudian sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi sementara orang yang terpapar karena Covid semenjak kita giatkan Vaksin..namun tetap kalau untuk bantuan Isoman kita harapkan untuk berjaga-jaga bila kejadian tersebut terulang kembali," Pungkas Kades Karang Satria terpilih aklamasi tiga periode, Zainuddin Resan menutup wawancara dengan Merdeka Online.

(IIsya) MOTV

Kekurangan Sarpras, Warga Sakit Keras Bikin e-KTP Tetap Harus Datang Ke Kecamatan Tamsel, Kab.Bekasi

KABUPATEN BEKASI, MOTV - Peristiwa menarik terjadi saat warga Jati Baru Rt 001/Rw 01, Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan yang tengah menderita sakit keras dan tidak dapat bangun maupun duduk dari tempat tidurnya di karenakan saraf terjepit datang bersama istrinya ke Kecamatan Tambun Selatan guna mengurus KTP, pada (13/09/2021) siang.

Kedatangan warga yang menggunakan ambulan di temani istri serta sejumlah orang yang membantunya untuk dapat masuk keruangan identifikasi E-KTP berikut pemotretan wajah warga tersebut yang belakangan diketahui bernama Hadi Prihadi berdasarkan keterangan istrinya Raina.

"Suami saya sakit ..sarafnya kejepit jadi engga bisa duduk engga bisa..jangankan untuk berdiri..duduk saja engga bisa," ungkap Raina pada Merdeka Online.

"Ini mau photo untuk KTP, pengajuan sih baru tapi langsung di respon cepet prosesnya," imbuhnya.

Kasi Kependudukan Kecamatan Tambun Selatan, Wahyono mengatakan,"Yang jelas kita berusaha melayani seluruh pelayanan baik itu perekaman maupun kepengurusan administrasi kependudukan, karena keterbatasan alat maka kita juga tidak bisa Mobile keluar , ya mungkin barangkali warga yang seperti ini punya keterbatasan," jelasnya.

Ketika disinggung, kenapa tidak dilakukan penjemputan bola untuk datang kerumah warga yang mengalami hal seperti ini dengan beresiko tinggi untuk hadir ke kecamatan menggunakan Ambulance.

"Kan kita punya alat cuma satu, jadi cuma bisa melayani yang datang ke kantor, nah yang seperti ini biasanya sih..biasanya mengajukan dulu ke kita...nanti kita cari waktu yang kosong..baru kita kelapangan dan kita sering ke lapangan,"ungkapnya pada Merdeka Online di lokasi.

Saat ditanyakan peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi hal-hal yang di luar dugaan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat serta harapan dari kepanjangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Seksi Kependudukan Kecamatan selaku representative Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi terkait sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan dan aktifitasnya demi kelancaran kinerja yang dilakukannya.

"Sebenarnya ini Tupoksi dari Dinas Kependudukan baik Sarana dn Prasarana dari Dinas Kependudukan, barangkali pertanyaannya akan lenih tepat di jawab oleh Dinas," kata Wahyono.

Lanjutnya,"Dinaspun setahu saya, Dinas ada Program pelayanan keliling untuk pemotretan, cuma memang jangka waktunyakan berkala...tidak setiap saat, mungkin untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Dinas," ujar Kasi Kependudukan Kecamatan Tambun Selatan.

Kependudukan Kecamatan Tambun Selatan berharap pada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi untuk dapat memberikan pelayana Door to door agar masyarakat yang memiliki keterbatasan dapat dijangkau, terkait Sarana dan Prasarana yang menunjang kinerja Kecamatan sangat di butuhkan mengingat Kecamatan Tambun Selatan hanya memiliki satu unit alat yang di gunakan sehingga tak memiliki kamampuan untuk melakukan Door to door demi menjangkau warga yang memiliki keterbatasan.

"Harapannya untuk warga yang mempunyai keterbatasan dapat juga di layani dengan baik Door to door, biar warga yang memiliki keterbatasan agar dapat memiliki data kependudukan seperti warga-warga yang lainnya seperti yang saat ini agar bisa di atasi dan dilayani dengan baik, jadi semua berkaitan dengan Sarana dan Prasarana, sebab kita alat cuma satu, kalau ini keluar pelayanan disini gimana,"pungkas Kasi Kependudukan Kecamatan Tambun Selatan, Wahyono.

(Joggie) MOTV

Gelar 'Operasi Militer', TPNPB-OPM : 'TNI-Polri Tidak Berada Dimasyarakat Sipil, Carilah Kami Dimarkas!'

PAPUA, MOTV - Tentara Pembebsasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali mengeluarkan pernyataan terbarunya tentang Operasi Militer yang dilakukan Pemerintah Indonesia di Papua, terkait penyerangan Posranmil Kisor yang menyebabkan 4 (empat) personil prajurit TNI meregang nyawa di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat pada kamis (02/09/2021) dini hari lalu. 

Menyangkut akan Operasi Militer yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut maka pihak TPNPB-OPMpun bereaksi keras dengan mengeluarkan pernyataan tegas termasuk menentukan sikap serta peringatan dan himbauan pada Pemerintah Indonesia,(06/09/2021).

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, melalui Video berdurasi 02:14 Detik yang di unggahnya pada (06/09/2021) tersebut Sebby Sambom mengatakan," Saya Sebby Sambom juru bicara TPNPB-OPM, atas nama Panglima kami dari Medali Management Markas Komnas DPP OPM mengeluarkan pernyataan tegas pada Pemerintah Indonesia..dimana aparat Pemerintah Indonesia telah melakukan Operasi Militer yang masif di Sorong Selatan, di Maybrat, setelah Pasukan DPP-OPM menyerang dan membunuh 4(empat) Prajurit TNI..oleh karena itu kami menyampaikan dengan tegas kepada Pemerintah Indonesia di bawah Pimpinan Presiden Joko Widodo..agar segera hentikan Operasi Militer dan kami duduk di meja perundingan,"tegasnya.

Lanjut Juru Bicara TPNPB-OPM,"Karena Perang Pembebasan Papua Barat yang di lakukan oleh TPNPB tidak akan berhenti sampai disini..Perang akan berlanjut terus sampai Papua Merdeka penuh dan Perang akan berhenti," tandas Sebby Sambom.

Juru Bicara TPNPB-OPM mengungkapkan," Dan kami menerima laporan mulai tanggal 4(empat), masyarakat di wilayah Maybrat itu semua mengungsi di hutan-hutan..ada banyak kampung yang mengungsi di hutan-hutan..oleh karena itu kami minta perhatian oleh semua pihak baik Pekerjaan, Gereja, Tokoh masyarakat, Masyarakat Internasional juga PBB karena Indonesia selalu melakukan Operasi Militer dengan Brutal dan Bengis, masyarakat sipil menjadi korban..penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar prosedur hukum, ini sedang terjadi...akan terjadi"ungkapnya.

"Oleh karena itu..Presiden Joko Widodo sekali lagi kami ingatkan untuk anda membuka diri, kita runding di meja perundingan untuk bicarakan masalah status hak politik Bangsa Papua Barat di bawah pengawasan PBB..terima kasih atas perhatian anda," Pungkas Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menutup pernyataannya.

TPNPB-OPM Bertanggung Jawab Terhadap Pembunuhan 4 Anggota TNI

Sebagaimana di ketahui sebelumnya bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM) mengakui bertanggung jawab terhadap penyerangan Pos Koramil persiapan di kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, Kamis, 2 September 2021 dini hari.

Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menyebut penyerangan itu dilakukan sebagai bentuk perang terhadap aparat keamanan Indonesia.

"Panglima komando daerah 4 TPNPB-OPM wilayah Sorong Raya bertanggung jawab atas penyerangan dan pembunuhan empat anggota TNI di kampung Kisor," ujar Sebby, lewat pesan suara pada Kamis, 2 September 2021.

Dalam rekaman suara berdurasi 1 menit lebih itu, Sebby menegaskan agar Pemerintah bersama aparat TNI - Polri tidak mengejar dan menyisir wilayah permukiman masyarakat. 

"Kami sarankan aparat TNI-Polri tidak melakukan penyisiran di lingkungan masyarakat sipil, tapi carilah kami di markas, kami siap meski tidak bersenjata," kata Sebby Sambom.

Dia juga mengatakan penyerangan ini sebagai bentuk peringatan kepada Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk segera membuka ruang perundingan dengan TPNPB-0PM. "Sepanjang tak ada niat berunding dengan kami, maka TPNPB-OPM akan terus menyatakan perang terhadap aparat TNI-POLRI di seluruh tanah Papua," tukas Sebby Sambom.

(Red) MOTV 

Pabrik Jaringan Narkoba Internasional Berhasil Diungkap Polres Jakbar di Taman Cendana Golf, Tanggerang

JAKARTA, MOTV - Pengungkapan pabrik sabu di perumahan mewah, Taman Cendana Golf, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten yang melibatkan jaringan narkoba internasional pada Rabu, 1/9 /2021 kemaren. 

Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat akan menggandeng Drugs Enforcemnet Agency (DEA) untuk membongkar perlintasan jaringan narkoba tersebut.

" Kita akan bekerjasama dengan DEA karena ini merupakan jaringan narkoba internasional " ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo saat dikonfirmasi, Sabtu, 4/9/2021.

Ady menjelaskan dalam pengungkapan pabrik sabu ini para tersangka merupakan warga negara asing (WNA) asal iran. Pelaku memperoleh bahan baku ini dari luar negeri dan memprosesnya kembali di Indonesia
"Jadi ini merupakan sindikat narkoba jaringan internasional asal iran " kata ady.

Sementara dalam kesempatan yang sama Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Danang Setiyo menjelaskan dari Pengungkapan pabrik narkoba ini melibatkan pelaku dari warga negara asing (WNA) asal iran.

" Pelaku dari iran dan bahan baku dikirim dari luar negeri oleh karena itu kami akan berkolaborasi dengan (DEA) " ujarnya.

Pihaknya bekerja sama dengan Drugs Enforcemnet Agency (DEA) untuk menelusuri pola sistem jaringan internasional.

" Kami akan telusuri dan pelajari bagaimana pola dan sistem mereka (pelaku) bisa lolos sampai ke Indonesia bahan baku ini  " ujar danang.

Sebelumnya Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 2 orang pelaku terkait pengungkapan pabrik narkoba di komplek perumahan mewah di karawaci Tangerang pada rabu, 1/9/2021.

pengungkapan clandestein laboratorium di rumah mewah tersebut merupakan sindikat jaringan narkoba asal Timur Tengah (Iran).

" Kedua Pelaku yang diamankan merupakan warga negara asing (WNA) asal Timur Tengah ( Iran ) " ujar Kombes pol Ady Wibowo, Kamis, 2/9/2021.

(*) MOTV 

Sumber : ( Humas Polres Metro Jakarta Barat )

OTT Probolinggo, Firli Bahuri : "KPK Sesalkan Terjadi Jual-Beli Jabatan Tingkat Desa Secara Massal"

JAKARTA, MOTV - Tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait seleksi jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. 

  
Pada kegiatan tangkap tangan ini,  Tim KPK telah mengamankan 10  (orang) orang pada hari Senin  tanggal 30 Agustus 2021 sekitar  jam 04.00 Wib di beberapa tempat  di wilayah Probolinggo, Jawa  Timur  sebagai  berikut  : 

PTS, Bupati Probolinggo Periode  periode 2013-2018 dan periode  2019-2024, HA, anggota DPR RI periode  2014-2019 dan periode 2019-2024  serta pernah menjabat sebagai  Bupati Probolinggo periode  2003-2008 dan periode 2008-2013, DK, ASN (Camat  Camat  Krejengan), SO, ASN  (Pejabat Kades Karangren), PR, ASN (Camat  Kraksaan), IS, ASN  (Camat  Banyuayar), MR, ASN  (Camat  Paiton), HT, ASN  (Camat  Gading), PJK,  Ajudan, serta FR, Ajudan. Demikian disampaikan ketua KPK H. Firli Bahuri pada selasa 31/08 pagi.

Firli Bahuri menuturkan bahwa,"Kronologis Tangkap Tangan tersebut bermula pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021, Tim KPK  menerima informasi dari  masyarakat akan adanya dugaan  terjadinya penerimaan sejumlah  uang oleh Penyelenggara Negara yang diduga telah disiapkan dan  diberikan oleh DK Camat Krejengan  bersama dengan SO," tuturnya.

"Sebelumnya," kata Firli,"DK dan SO telah menyepakati dan menyiapkan proposal usulan nama-nama calon  Pejabat Kepala Desa serta  sejumlah uang untuk diserahkan  kepada HA  yang merupakan suami  sekaligus orang  kepercayaan  dari PTS untuk dilakukan seleksi dan membubuhkan paraf sebagai  tanda bukti  persetujuan mewakili  PTS," ungkapnya.

"Saat diamankan oleh Tim KPK, DK dan SO membawa uang sejumlah Rp240 juta dan proposal usulan  nama untuk menjadi Pejabat  Kepala Desa yang diduga berasal dari para ASN di Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang  menginginkan posisi untuk menjabat Kepala Desa di beberapa  wilayah di Kabupaten Probolinggo," Jelas ketua KPK.

"Sedangkan MR turut diamankan bersama uang sejumlah  Rp112.500.000,-  dirumah  kediaman pribadinya di wilayah Curug Ginting, Kecamatan Kanigarang, Probolinggo," imbuhnya.

  
"Selanjutnya,"Lanjut Ketua KPK,"Senin tanggal 30 Agustus 2021, Tim KPK bergerak dan mengamankan HA, PRT, PJK dan FR di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Ahmad  Yani,  Probolinggo."

   
Ketua KPK menekankan bahwa,"Semua pihak yang diamankan tersebut dibawa ke Polda Jawa  Timur untuk dilakukan permintaan keterangan dan selanjutnya dibawa  ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,"tekannya.

"Adapun barang bukti yang saat ini  telah diamankan, diantaranya  berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp362.500.000,00," tambah Firli. 

  
"Dalam Konstruksi perkara," kata Dia,"Diduga telah terjadi : Dengan akan  dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang  awalnya diagendakan pada  27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan  sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24  Kecamatan di Kabupaten  Probolinggo yang selesai  menjabat."

"Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa  yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui  Camat,"sambungnya.

"Selain itu ada persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan  persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan  nama sebagai representasi dari  PTS dan para calon Pejabat Kepala  Desa juga diwajibkan memberikan  dan  menyetorkan  sejumlah  uang," paparnya.

   
"Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta,  ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif  Rp  5juta/hektar.Diduga ada perintah dari HA memanggil para Camat untuk membawa para Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang akan purnatugas.HA juga meminta agar Kepala Desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi  dikoordinir  melalui  Camat," ungkapnya.

Lanjut Firli," Pada Jumat, 27 Agustus  2021, 12  Pejabat Kepala  Desa menghadiri  pertemuan disalah satu  tempat di wilayah Kecamatan Krejengan,  Probolinggo dimana  diduga dalam pertemuan  tersebut telah ada  kesepakatan untuk  memberikan sejumlah  uang kepada PTS  melalui HA dengan  perantaraan DK. Pertemuan tersebut  diantaranya dihadiri oleh  AW, MW, MI, MB, MR,  AW, KO dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk  masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta.Untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa diwilayah  Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp112.500.000,00 untuk  diserahkan kepada PTS melalui  HA," paparnya.

   
Firli Bahuri juga menyampaikan bahwa saat ini KPK telah menetapkan 22  (dua  puluh  dua) orang  Tersangka ; 

Adapun, sebagai  Pemberi (ASN  Pemerintah  Kabupaten  Probolinggo) ;  SO, AW, MW, MU, MI, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR, NH,  NUH, HS, SR, SO serta SD dan sebagai  Penerima ; HA, PTS, DK serta MR,

Kepada para  Tersangka tersebut  disangkakan  : Sebagai  Pemberi  : SO dkk disangkakan  melanggar  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  atau  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  b  atau Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi Jo Pasal  55  ayat  (1)  ke 1 KUHP. 

 
Dan sebagai Penerima  : HA, PTS, DK dan MR disangkakan melanggar Pasal  12 huruf  a atau Pasal 12  huruf  b atau Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun 2001 tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi Jo Pasal  55  ayat 1 ke 1 KUHP.

 
"Saat ini KPK telah melakukan penahanan Rutan terhadap 5 para  tersangka selama 20 hari pertama  terhitung sejak tanggal 31 Agustus  2021 sampai dengan 19 September  2021. Terang Ketua KPK," terang Ketua KPK.
    
"Secara terpisah," jelas Firli," HA ditahan di  Rutan KPK pada Kavling C1, PTS  ditahan di Rutan KPK pada Gedung  Merah Putih, DK ditahan di Rutan  Polres Jakarta Pusat, MR ditahan  di  Rutan Polres Jakarta  Selatan dan SO ditahan di Rutan KPK pada  Pomdam Jaya Guntur."

   
"Adapun, sebagai pemenuhan protokol  kesehatan untuk mencegah  penyebaran wabah Covid-19, para  Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada Rutan  masing-masing."

   
"KPK menghimbau kepada para Tersangka lain untuk bersikap  kooperatif mengikuti proses hukum  yang saat ini sedang dilakukan  oleh KPK," himbaunya.

   
"KPK juga menyesalkan terjadinya  jual beli jabatan di tingkat desa  yang dilakukan secara massal seperti ini. Hal ini sangat  mencederai keinginan masyarakat  untuk memiliki kepala desa yang amanah dan memikirkan kepentingan rakyatnya," ungkap Ketua KPK.

"Perbuatan para tersangka yang  diduga tidak melaksanakan prinsip tata  pemerintahan yang baik dan bersih dengan meminta imbalan atas jabatan, telah melanggar nilai antikorupsi yang seharusnya ditegakkan oleh pejabat publik," tutup Ketua KPK Firli Bahuri.

(AF) MOTV

Sumber : Biro Humas KPK

Presiden Jokowi Bertemu Dengan Para Pimpinan Partai Politik Koalisi di Istana Negara, Jakarta

JAKARTA, MOTV - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa perkembangan kasus harian Covid-19 masih belum bisa diduga. Meskipun demikian, Presiden bersyukur saat ini angka konfirmasi positif Covid-19 harian sudah menunjukkan tren penurunan, terutama jika dibandingkan dengan angka pada saat Indonesia mengalami lonjakan, (28/08/2021).

"Alhamdulillah pada hari ini, 24 Agustus kemarin, (angka kasus harian) kita sudah berada di angka 19 ribu dari 56 ribu. Inilah saya kira proses belajar juga yang kita lakukan. Saya telepon beberapa negara yang kita nilai berhasil melakukan pengendalian dan kita coba untuk modifikasi di sini dalam rangka pengendalian di Indonesia," ujar Presiden saat bertemu dengan para pimpinan partai politik koalisi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, (25/08/2021).

Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) juga telah mengalami perbaikan. Pada pertengahan Mei, angka BOR nasional sempat berada di 29 persen kemudian pada Juli sempat melompat ke hampir 80 persen.

"Hari ini, kita sudah bisa turunkan lagi menjadi 30 persen, ini alhamdulillah. Ini juga patut kita syukuri. Semua bekerja. TNI-Polri, kementerian, BUMN, pemerintah, dan daerah, semuanya ramai-ramai," ungkapnya.

Angka kesembuhan nasional juga mengalami peningkatan yang baik dan sudah berada di atas angka rata-rata dunia. Saat ini, tingkat kesembuhan Indonesia berada pada angka 89,97 persen, sementara rata-rata dunia pada angka 89,5 persen.

"Yang masih belum bisa kita selesaikan, ini yang saya selalu sampaikan ke Menteri Kesehatan, selalu saya sampaikan ke pemerintah daerah, urusan angka kasus kematian ini harus betul-betul ditekan terus," tambahnya. 

Terkait vaksinasi, dari sisi jumlah orang yang disuntik, capaian vaksinasi Indonesia berada pada peringkat ke-4 di dunia dari total 220 negara, setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Hingga saat ini, program vaksinasi nasional telah menjangkau 58,7 juta orang.

Berdasarkan total suntikan, Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-7 di dunia dengan total suntikan mencapai 91,9 juta dosis. Posisi Indonesia hanya kalah dari Jerman, Jepang, Brazil, Amerika Serikat, India, dan Republik Rakyat Tiongkok.

Prabowo Subianto:"Saya Bangga Menjadi Bagian Pemerintahan, Kita Engga Usah Ragu-ragu Pak!"

Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam penyampaian pidatonya menegaskan bahwa,"Tentang keadaan Covid, atau penanganannya bisa dikatakan cukup efektif dan kita optimis, bahayanya adalah bahaya dunia..bahaya seluruh manusia tapi kita mampu menghadapi dan memang kita harus menghadapinya,"tegasnya.

"Jadi kami rasa bahwa,dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu di hiraukan, kita sudah berada di jalan yang bener, kepemimpinan pak Jokowi efektif...saya mengakui itu dan saya hormat sama bapak, saya lihat ...saya saksi dan saya ikut didalam kabinet bapak,..kepemimpinan keputusan-keputusan bapak cocok untuk rakyat kita, tim kita saya kira bagus..tim kita di Kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik..pak," sambungnya.

Lebih lanjut Prabowo Subianto menekankan," Jadi mohon bapak jangan ragu-ragu..we are on the right track..karena itu masalah Covid saya kira kita cukup optimistic , bahwa ada kekurangan, keterlambatan Vaksin itu saya kira yang di hadapi oleh banyak negara,"tekannya.

Terkait permasalahan ekonomi yang di hadapi Prabowo Subianto mengatakan," Ekonomi juga kita optimis sudah cukup baik di bandingkan dengan banyak negara lain,"tandasnya.

"Itu juga berhubungan pak, dengan keputusan bapak (Presiden Jokowi-Red) untuk tidak "Lock Down Keras", inilah memungkinkan kita bisa selamat, negara lain yang "Lock Down Keras" malah mengalami kesulitan,"tegasnya.

"Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik ..pak (Presiden Jokowi-Red), (Seraya wajah Ketua Umum Partai Gerindra menghadap kePresiden Jokowi) saya bangga menjadi bagian dari pemerintahan ini ...kita engga usah ragu-ragu pak!" pungkas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sedangkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan,"Tapi yang paling penting sebenarnya, inti dari persoalan itu adalah satu, kedisiplinan dari masyarakat dan pengetahuan singkat dari masyarakat bahwa sebetulnya Vaksin itu bukan obat tapi membuat imunitas kita menjadi tinggi,"ucapnya.

Kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa," Penanganan Covid yang cepat itu kepemimpinan bapak Presiden (Joko Widodo-Red), jadi dipimpin dari Pusat menggunakan TNI-Polri, kalau ini menggunakan yang dari bawah ini tidak terjadi pak (Seraya Wajahnya menghadap Presiden Jokowi),"tegasnya.

Lalu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan," Kita patut bersyukur dengan Prestasi Pemerintah dan apa yang di sampaikan oleh Pak Presiden adalah langkah-langkah keberhasilan yang harus kita dukung penuh dan masalah-masalah yang paling sulit menurut saya sudah teratasi..pak," ungkapnya.

Selanjutnya Ketua Umum Partai Nasdem dalam penyampaiannya mengatakan,"Bagi saya pribadi dan tentunya keluarga besar Nasdem merasa berbangga hati atas seluruh jerih payah, kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi beserta seluruh jajaran kabinetnya dalam penanggulangan masalah Covid ini,"ujar Surya Paloh.

Sementara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dalam penyampaiannya mengatakan,"Jadi saya kira kita sudah The Right Track, tidak ada negara meanapun yang punya resep yang benar yang penting adalah prosesnya benar dan kita sudah dimulai dengan prosesnya benar,"jelas Suharso Monoarfa.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional dalam penyampaiannya mengatakan,"Apa yang disampaikan oleh bapak Presiden tadi sudah Excelent , kata kuncinya Indonesia itu Gotong-royong..nah itu, termasuk Omnibus Law kan memudahkan, saya karena masih baru tidak boleh banyak-banyak," tutup Zulkifli Hasan.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

(Iksn/Rsm) MOTV

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden