Dinilai Merugikan Negara, KPK Resmi Menahan Gubernur Nurdin Abdullah dan Dua Lainnya

JAKARTA, MOTV - Hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Prof Dr Ir HM. Nurdin Abdullah, M. Agr di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No : Sprin.Lidik-98/01/10/2020, pada Sabtu, 27 Februari 2021, Pukul : 01.00 Wita.

Dimana dalam operasi tersebut Tim KPK telah mengamankan beberapa orang antara lain :

1. Agung Sucipto ( Kontraktor, 64 Thn); 2. Nuryadi ( Sopir pak Agung Sucipto, 36 Thn); 3. Samsul Bahri ( Adc Gubernur Prov. Sulsel, Polri, 48 Thn); 4. Edy Rahmat (Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan) dan 5. Irfandi ( Sopir Edy Rahmat).

Dengan barang bukti yang diamankan oleh Tim KPK yaitu 1 (satu) koper yang berisi uang sebesar Rp 1 miliar yang kemudian diamankan di Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Tim KPK kemudian langsung membawa Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah, M.Agr dan Rombongan langsung ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Usai sampai di Kantor KPK dan menjalani pemeriksaan. Belum genap 24 jam KPKpun menggelar Konferensi Pers terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau para pihak yang mewakilinya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan dan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Pemerintahan Sulawesi-Selatan tahun 2020-2021.

Penyampaian Ketua KPK , Firli Bahuri dalam Konferensi Pers mengatakan, bahwa,"Kami memastikan bahwa seluruh proses ketentuan Undang-undang kita jalankan dan sebagaimana janji KPK dan KPK menyampaikan berdasarkan pemeriksaan seluruh saksi, pengumpulan barang bukti dan juga pemeriksaan para pihak yang diduga sebagai tersangka,..yang pertama..kami betul-betul prihatin dengan kejadian tindakan korupsi ini..karena korupsi ini menjadi kejahatan yang menjadi perhatian kita semua, karena tidak hanya perbuatan melanggar hukum, tetapi korupsi ini juga merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan termasuk merampas hak-hak rakyat termasuk hak-hak kita semua apalagi di masa sekarang kita prihatin karena kita sama-sama menghadapi pandemi Covid-19," Katanya dalam pembukaan Konferensi Pers KPK.

Dalam Kasus tersebut Firli Bahuri memaparkan, bahwa," Adapun kejadian yang kita tangani adalah Tim KPK telah mengamankan enam orang pada hari Jum'at 26 Februari 202, kurang lebih dari jam 23:00 sampai dini hari, di tiga tempat yang berbeda di Sulawesi-Selatan, yang pertama adalah Rumah Dinas saudara (ER),di Jalan poros Bulu Kumba dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi-Selatan..yang pertama adalah AS yang berprofesi sebagai Kontraktor, yang kedua Ny sebagai Supir saudara AS, ketiga SB sebagai Ajudan NA,ER jabatan sebagai Sekertaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi-Selatan,F pekerjaan adalah Sopir dari Keluarga ER, NA adalah Gubernur Sulawesi-Selatan," Paparnya.

Mengenai Kronologis Tangkap Tangan Ketua KPK menjelaskan, bahwa,"Pada hari Jum'at 26 Februari 2021Tim KPK mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadinya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang diberikan oleh AS kepada NA melalui perantara saudara ER yangmerupakan representative dan sekaligus juga sebagai orang kepercayaan dari saudara NA..pada Pukul 24:00 WIB, AS Bersama IF menuju ke salah satu rumah makan di makasar dan setelah tiba di rumah makan tersebut telah ada saudara ER yang menunggu, dengan beriringan mobil IF mengemudikan mobil milik ER sedangkan saudara AS dan ER bersama-sama dalam satu mobil milik AS menuju ke jalan Hasanudin Makassar, dalam perjalanan tersebut AS menyerahkan Proposal terkait beberapa Proyek Pekerjaan Infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi-Selatan, tahun anggaran 2021 kepara ER, sekitar pukul 21:00 WIB, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS yang selanjutnya di pindahkan ke bagasi mobil milik ER di Jalan Hasanudin," Jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua KPK mengungkapkan," Pada sekira pukul 23:00 WIT, AS diamankan saat dalam perjalanan menuju Bulu Kumba sedangkan sekitar pukul 00:00 WIT, ER beserta uang dalam koper sejumlah sekitar Dua Milyar Rupiah turut disita dari Rumah Dinasnya...pada sekitar pukul 02:00 WIT saudara NA juga ikut di amankan oleh KPK dari Rumah Jabatan Dinas Gubernur Sulawesi-Selatan,"Ungkapnya.

Terkait hasil pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, Ketua KPK menjelaskan, bahwa," AS (Direktur PT APB) telah lama kenal baik denga NA, yang berkeinginan mendapatkan beberapa Proyek Infrastruktur di Sulawesi-Selatan Tahun 2021, AS sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulawesi-Selatan diantaranya peningkatan jalan ruwes-Palampang Monte-Monto Lempangan di Kabupaten Sinjai,Bulu Kumba, (DAK)tahun 2019 sebesar Rp 28,9 Miliar, Pembangunan Jalan Ruwes-Palampang Monte-Monto Lempangan, tahun 2020 dengan nilai proyek, Rp 15,7 Miliar yang ketiga pembangunan Jalan Ruwes Palampang Monte-Bonto Lempangan satu paket APBD Provinsi Sulawesi-Selatan dengan nilai ,Rp 19 Miliar, Pembangunan Jalan Pedesterian dan Penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira, dana bantuan keuangan Provinsi Sulsel,tahun 2020 kepada Kabupaten Bulu Kumba tahun anggaran 2020 ini dengan nilai proyek, Rp 2,8 Miliar, termasuk rehabilitasi jalan parkiran satu dan dua, kawasan Wisata Bira dengan nilai proyek Rp 7,1 Miliar," Jelas Firli Bahuri.

"Sejak tahun 2021, telah ada komunikasi aktif saudara AS dan ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA,untuk bisa memastikan agar AS mendapatkan kembali Proyek yang diinginkannya di tahun 2021..dalam beberapa komunikasi..diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai Proyek yang nantinya akan di kerjakan oleh AS," Kata Ketua KPK.

"Pada sekitar awal Februari 2021, ketika NA sedang berada di Bulu Kumba bertemu dengan saudara ER dan juga AS yang telah mendapatkan Proyek Pekerjaan Wisata Bira, NA menyampaikan pada ER bahwa kelanjtan Proyek Wisata Bira, akan kembali di kerjakan oleh AS yang kemudian NA memberikan persetujuan dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan "Document Detil Engginering Design" yang akan di lelang pada APBD tahun 2022, disamping itu pada akhir Februari 2021, ketika ER bertemu dengan NA, disampaikan bahwa Fee Proyek yang di kerjakan oleh AS di Bulu Kumba sudah di berikan kepada pihak lain, saat itu NA mengatakan, yang penting operasional kegiatan NA tetap bisa di bantu oleh AS,"Papar Firli Bahuri.

"AS selanjutnya pada 26 Februari 2021, diduga menyerahkan uang sebesar Rp 2 Miliar kepada NA melalui saudara ER, selain itu NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain,"Tandasnya.

"Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 (Tiga) orang, pertama sebagai penerima yaitu saudara NA dan saudara ER, sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS, adapun para tersangka tersebut disangkakan saudara NA dan ER melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 dan Pasal 12 B, UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55, ayat 1 ke 1 KUHP,"Tegasnya.

"Sedangkan Sebagai pemberi saudara AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a, atau Pasal 5 ayat 1 huruf i atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto asal 5 ayat 1-1 KUHP," Imbuhnya.

" Para tersangka NA, ER dan AS di lakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai 18 Maret 2021."

"Saudara NA akan di tahan di Cabang Rutan KPK, Cabang POM Dam Jaya Guntur, ER di tahan di Rutan Cabang KPK pada Kavling C-1, AS di tahan Cabang KPK padegru Merah Putih, untuk memutus rantai penularan Covid-19," Pungkas Ketua KPK Firli Bahuri.

(FK)MOTV

Juru Bicara Kemenkes : Informasi "Puluhan Wartawan Terkapar Pasca Vaksinasi Covid-19", Tidak Benar!

JAKARTA, MOTV - Beredarnya informasi melalui Whatsapp Group maupun Medsos Terkait "Puluhan Wartawan Terkapar Pasca Vaksinasi Covid-19" yang terus mengemuka, sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan di tengah masyarakat umumnya dan Insan Pers khususnya di Negara Kesaatuan Republik Indonesia,(27/02/2021).

Menyangkut akan persoalan tersebut, pihak Kementerian Kesehatanpun menilai akan perlunya mengklarifikasi tentang hal tersebut agar informasi yang telah beredar itu dapat di luruskan, sehingga menjadi informasi yang sebenarnya dan dapat di percaya sepenuhnya.

Hal tersebut di sampaikakan melalui video berdurasi 1:24 detik yang dirilis oleh Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmidzi untuk di sampaikan kepada Awak Media khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Dalam muatan video tersebut dr Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, bahwa," Teman-teman Media yang saya hormati...pada kesempatan ini...kami ingin mengklarifikasi terkait informasi yang beredar, bahwa,"Puluhan Wartawan Terkapar Pasca Vaksinasi Covid-19", kami sampaikan informasi yang beredar di Whatsapp Group maupun Media Sosial..ini adalah tidak benar!," Tandasnya.

Selanjutnya Jubir Kemenkes menjelaskan, bahwa,"Pada hari ini, pasca penyuntikan Covid-19 terdapat lima Awak Media yang memang di observasi karena memang merasa ada keluhan efek samping pasca penyuntikan vaksinasi dan saat ini kelima AWak Media tersebut sudah kembali kerumah masing-masing dan dalam kondisi sehat," Jelasnya.

Siti Nadia mengungkapkan, bahwa "Adapun di dalam pemeriksaan diketahui..Awak Media ini sebelumnya tidak melakukan sarapan ataupun makan siang sebelum pelaksanaan Vaksinasi dan yang kedua adalah tidak cukup istirahat pada malam hari sebelumnya saat esok hari mendapatkan Vaksinasi,"Ungkapnya.

Jubir Kemenkespun menghimbau bagi Awak Media yang esok akan di Vaksinasi agar mempersiapkan diri dengan istirahat yang cukup serta dalam kondisi perut tidak kososng. " Kami menghimbau kepada Awak Media yang akan di Vaksinasi untuk istirahat yang cukup dan melakukan sarapan sebelum mendatangi lokasi Vaksinasi,"Ujarnya.

Siti Nadia kembali menegaskan terkait berita bohong (Hoax) yang beredar di Whatsapp Group maupun Medsos," Kembali kami tegaskan mengenai Berita atau Informasi yang mengatakan puluhan Awak Media terkapar adalah tidak benar," Pungkasnya.

(Wy) MOTV

Terkait Isu Merebak, Juru Bicara Gubernur Sul-Sel Ungkapkan Tentang OTT KPK Pada Nurdin Abdullah

MAKASSAR, MOTV - Informasi yang beredar dan berkembang serta menjadi buah bibir di masyarakat tentang Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terjaring OTT KPK pada dini hari Sabtu (26/2), menimbulkan reaksi dari Pemprov Sulawesi Selatan untuk mengklarifikasi terkait isyu yang merebak.

Juru Bicara Gubernur Nurdin Abdullah, Veronica Moniaga dalam keterangan pers melalui video menyatakan, bahwa," Saya Veronica Moniaga, Juru Bicara Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah, ingin menjelaskan mengenai sejumlah kabar yang beredar terkait dengan bapak Gubernur Sulawesi Selatan...Jadi bapak Gubernur Sul-Sel sejauh ini tidak terlibat yang namanya proses atau Operasi Tangkap Tangan..melainkan di jemput secara baik dirumah jabatan Gubernur...pada dini hari ketika beliau sedang beristirahat bersama keluarga...meskipun belum diketahui penyebab di jemputnya," Ujarnya.

Selanjutnya Veronica menegaskan, bahwa," Sekali lagi secara baik, namun bapak Gubernur sebagai warga negara yang baik, mengikuti prosedur yang ada...mengingat berdasarkan dari keterangan petugas KPK yang datang, bahwa beliau hanya ingin dimintai keterangan sebagai saksi," Ungkapnya.

Juru Bicara Gubernur Nurdin Abdullahpun menjelaskan kronologis kejadian tersebut, bahwa," Bapak Gubernur berangkat bersama dengan satu ajudan, mengingat bahwa beliau juga Kepala Daerah dan tentunya juga dengan petugas KPK, tanpa disertai penyitaan barang bukti, karena memang tidak ada barang bukti yang dibawa serta dari rumah jabatan Gubernur...mari kita sama-sama menunggu dan menghormati proses yang berjalan saat ini, sekian dan terima kasih,"Tutup Veronica Moniaga.

Sebelumnya berdasarkan informasi yang didapat dan di himpun, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 27 Februari 2021, Pukul : 01.00 Wita, dimana Tim KPK sebanyak 9 orang telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Prof Dr Ir HM. Nurdin Abdullah, M. Agr di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No : Sprin.Lidik-98/01/10/2020.

Dalam operasi tersebut Tim KPK telah mengamankan beberapa orang antara lain :

1. Agung Sucipto ( Kontraktor, 64 Thn); 2. Nuryadi ( Sopir pak Agung, 36 Thn); 3. Samsul Bahri ( Adc Gubernur Prov. Sulsel, Polri, 48 Thn); 4. Edy Rahmat (Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan) dan 5. Irfandi ( Sopir Edy Rahmat).

Dengan barang bukti yang diamankan oleh Tim KPK yaitu 1 (satu) koper yang berisi uang sebesar Rp 1 miliar yang kemudian diamankan di Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Tim KPK kemudian langsung membawa Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah, M.Agr dan Rombongan langsung ke KLINIK TRANSIT di Jln. Poros Makassar untuk dilakukan pemeriksaan Swab antigen Untuk persiapan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Sultan Hasanudin.

Sementara Tim KPK dan Rombongan di kawal oleh 4 orang Anggota Detasemen Gegana Polda Sulsel antara lain :1. Iptu. Cahyadi; 2. Bripka. Laode Budi; 3. Briptu. Sardi Ahmad; 4. Bripda. M. Syaharuddin.

Dimana Kemudian pada pukul 05.44 Wita rombongan selesai melaksanakan pemeriksaan Swab antigen dan menuju Bandara Sultan Hasanudin untuk berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Garuda GA 617 yang kemudian Tim Dan Rombongan Memasuki Gate 2 untuk keberangkatan ke Jakarta pada pukul 07.00Wita.

(Johrana) MOTV

Presiden Joko Widodo Penuhi Janji di HPN 2021 Untuk Vaksinasi Seluruh Wartawan di Indonesia

JAKARTA, MOTV - Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang khusus diperuntukkan bagi para wartawan dan dimulai dari wilayah DKI Jakarta. Vaksinasi tersebut dilaksanakan di Hall A Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 25 Februari 2021.

"Sesuai yang saya sampaikan pada saat Hari Pers Nasional bahwa kita ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi dan alhamdulillah pada pagi hari ini sudah dimulai," ujar Presiden dalam keterangannya di lokasi acara.

Presiden mengatakan, vaksinasi bagi para wartawan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada mereka yang dalam menjalankan tugas kesehariannya harus berada langsung di lapangan dan sering berinteraksi dengan narasumber atau orang-orang lainnya.

"Ini memberikan perlindungan yang baik bagi insan pers yang pagi hari ini telah dilakukan vaksinasi," ucapnya.

Kepala Negara dengan didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh langsung memantau jalannya proses vaksinasi setibanya di lokasi sekira pukul 09.10 WIB.

Sama halnya dengan proses vaksinasi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan dan pekerja publik, para wartawan yang mengikuti vaksinasi kali ini juga harus terlebih dahulu melalui sejumlah tahapan seperti validasi data, penapisan kondisi kesehatan, dan lain sebagainya sebelum ditetapkan untuk dapat mengikuti vaksinasi.

Rencananya, vaksinasi awal yang akan digelar hingga Sabtu (27/2) mendatang tersebut akan mengikutkan sebanyak 5.512 wartawan yang telah terdata. Sementara untuk pelaksanaan pada Kamis (25/2) ini, sebanyak 1.838 jurnalis akan mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin.

Berawal bagi para wartawan di Provinsi DKI Jakarta, kegiatan vaksinasi ini juga akan berlanjut untuk para wartawan yang ada di daerah-daerah lainnya.

Pelaksanaan vaksinasi ini merupakan tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2021 pada 9 Februari 2021 lalu.

Dalam acara tersebut, Kepala Negara memastikan bahwa awak media sebagai garda terdepan edukasi penanganan pandemi di tengah masyarakat juga akan turut memperoleh prioritas vaksinasi tersebut secara bertahap.

"Tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof. Nuh (Ketua Dewan Pers), di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti, untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin," ucap Presiden saat itu.

Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh dalam keterangan persnya kepada wartawan mengatakan, "Vaksinasi Covid-19 bagi insan pers adalah bagian dari tugas Dewan Pers yaitu melindungi pers dari tekanan dan ancaman dari luar ketika menjalankan tugas jurnalistik, selain ancaman dari penyakit, dari dalam tumbuh,"ungkapnya.

 
Nuh menambahkan,"Karena itu wartawan, insan pers harus diberi perlindungan dengan vaksin, supaya sehat dan bisa menyajikan berita berkualitas,"imbuhnya.

(Tgh/Nur) MOTV

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

PT Inti Bangun Sejahtera,Tbk Disurati Desa Mangun Jaya Terkait Dugaan Bangun Tower Tak Berizin

KABUPATEN BEKASI, MOTV - Carut-marut pelimpahan berkas Desa Mangun Jaya antara Kades Terpilih Jayadi Said dengan Pejabat Sementara Encep terus bergulir sehingga terasa menggangu serta membuat agak tersendatnya berbagai aktifitas kegiatan Desa Mangun Jaya dikarenakan persoalan tersebut.

Hal itu di ungkapkan Kades Terpilih Desa Mangun Jaya, Jayadi Said pada Awak Media disaat para Awak Media melakukan konfirmasi terkait pembangunan tower di Rt 002, Rw 013, Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang mana didalam pelaksanaannya disinyalir tidak dilengkapi dengan izin yang memang sudah seharusnya di tempuh guna mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi,(16/02/2021).

Dalam keterangannya Kades Jayadi Said mengatakan pada Awak Media pada (16/02/2021) di ruang kerjanya, bahwa," Jadi begini, terkait masalah tower..dan kebetulan juga masalah perijinan..terus pekerjaan..sampai detik sekarang pemilihan selesai..itu perijinan dad di pemerintahannya pak PJ Encep..kebetulan sayakan baru dilantik kemaren nih..ada memang selentingan-selentingan bahwa itu..masalah perijinan, masalah uang sewaan itu belum diselesaikan..tapi karena itu masih haknya pemerintahan yang lama jadi saya belum bisa berbuat pada saat itu...nah hari ini saya melayangkan surat kepengusahanya nih...kita mau verifikasi masalah perizinan..baru hari ini kita layangkan..jadi kita panggil tujuannya mau mengecek itu..nah masalah legalitas dan perizinannya," Ungkapnya.

Selanjutnya Jayadi Said, memaparkan, bahwa," Jadikan ini baru Peralihan..jangan sampai yang lama memberikan izin terus permasalahannya di kepemerintahan saya., jadi hari ini, baru tadi pagi kita layangkan surat pemanggilan, jadi saya belum tahu persis masalah tower..apakah itu sudah sesuai dengan aturan yang ada termasuk dari bawah..kan kita perlu verifikasi,..karena ini dari yang pihak kantor ini pengembang  belum hadir, jadi kita belum bisa memberikan keterangan yang lebih detail..jadi gambarannya itu seperti itu, jadi saya juga pengen tahu juga..karena pekerjaan masih berjalan..terus juga perizinan-perizinan lama...sementara sekarang pemerintahan yang baru..jangan sampai nanti terjadi permasalahan di masyarakat..saya yang tidak tahu-menahu tapi saya ikut kena imbasnya..mengenai nama  perusahaannya adalah PT.Inti Bangun Sejahtera," Papar Kades Mangun Jaya.

Berkaitan akan hal pelimpahan berkas di saat serah terima jabatan, Jayadi Said menuturkan , bahwa," Belum ada..memang pada waktu itu rencananyakan di Desa, tapi karena ada pertimbangan sesuatu itu di batalkan disini, akhirnya setelah pelantikan nah itu kita langsung sertijab,...tapi saya sama Pak Camat mohon izin saya belum bisa menandatangani pak Camat,..karena saya belum verifikasi...aset Desa..kan kalau cuma di tulisan saja ini catatan (seraya lengannya mencontohkan sesuatu dimeja-red), terus saya tanda tangani..nanti saya bermasalah nanti..,kalau ini bener..kalau enggak!, mangkanya perlu saya Crossceck dulu, karena keterangan yang tertulis dengan fakta yang ada ini sesuai apa tidak," Tuturnya.

"Kalau bicara seperti Laptop, Komputer, terus kendaraan apa masih layak di pakai atau tidak, ataukah sudah rusak?..kan kita perli tahu...nah mangkanya belum di tanda tangani berita acara aset Desa ini..nah termasuk permasalahan tower ini,..engga ada serah terima..jadi saya belum bisa jawab..hanya sebatas saya bisa menyampaikan, bahwa saya hari ini, tadi pagi saya baru malayangkan surat menyangkut legalitas keberadaan tower itu," Tandas Jayadi Said.

Dalam sesi penutup wawancara, Kades Mangun Jaya menghimbau kepada para pelaku kegiatan pembangunan tower yang dilakukan oleh PT. Inti Bangun Sejahtera, dimana  masuk kewilayah Desa Mangun Jaya, agar dapat memberikan laporan ke Desa yang dipimpinnya, selain menghargai pihak Desa juga agar mudah dalam pengawasan kegiatan tersebut, manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk pula terkait aspek legalitas dari kegiatan pembangunan tower tersebut.

"Harapan saya kepada perusahaan pembangunan tower ini supaya segeralah melapor ke Desa..kita verifikasi masalah perizinannya...apakah sudah sesuai..kalau memang sudah selesai ya silahkan dilanjutkan...kalau memang belum..ya harus dilengkapi..karena perizinannya di era pemerintahan yang lama..kebetulan pekerjaannya belum selesai di era yang baru...makanya kita juga perlu tahu," Pungkas Kades Mangun Jaya, Jayadi Said.

Kabid Diskominfo, Mailiana saat di konfirmasi wartawan melalui Whatsapp mengatakan, terkait Bangunan Tower yang di kerjakan oleh PT.Inti Bangun Sejaterah,Tbk dan berdasarkan data yang dikirim oleh wartawan melalui Whatsapp, maka pihak Dinas telah melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar di Diskoimfo, namun setelah di cek PT. Inti Bangun Sejaterah,Tbk belum masuk dan terdaftar di Diskoimfo," kata Mailiana,(23/02/2021).

Mailiana sebagai Kepala Bagian Bidang di Diskoimfo menegaskan, "Kami akan memanggil PT.Inti Bangun Sejaterah,Tbk melalui surat Dinas secepatnya," tegas Mailiana.

Selanjutnya Awak Mediapun meminta tanggapan dari Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), Irwan A (24/02/2021) terkait pembangunan tower yang disinyalir tak berizin tersebut, dalam tanggapannya Irwan A menegaskan bahwa," Bila benar seperti itu informasi dan keterangan yang didapat....mengenai IMB tower yang diduga tidak memiliki izin dan bahkan tidak ada laporan ke Desa termasuk juga ke Dinas terkait, yang seharusnya hal tersebut segera ditempuh dengan mengikuti prosedur yang ada...untuk itu kami dari Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) meminta agar Satpol PP Kabupaten Bekasi segera melakukan eksekusi dengan menutup kegiatan Pembangunan Tower di Rt 002, Rw 013, Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sampai izin IMBnya diterbitkan, sesuai dalam Penegakan Perda yang mengacu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No.10 Tahun 2014 dan Peraturan izin Mendirikan Bangunan No.10 Tahun 2013,"tandasnya.

"Bilamana hal tersebut tidak dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi ...sudah tentu dapat diduga kuat adanya persekongkolan dalam permainan kotor di keduanya, selain untuk melanggar aturan dan sudah tentu bertujuan untuk merugikan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar kehilangan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), dan kalau itu terbukti jelas, kamipun meminta pada Bupati Kabupeten Bekasi agar segera "Mempersona Non Gratakan" oknum Satpol PP tersebut yang telah merugikan Pemkab Bekasi...dan di tambah lagi pihak kamipun tidak tinggal diam yang sudah tentu bila terbukti ada hal-hal yang jelas bersifat merugikan negara (Tindak Pidana Korupsi)..pastilah kami akan melakukan pelaporan kepada yang berwajib..agar menjadi efek jera bagi para pelaku-pelakunya...begitulah Kura-kura," pungkas Ketua DPC AWI Kab.Bekasi.

(Din) MOTV

Presiden Joko Widodo Kunjungi Perbaikan Tanggul Sungai "Proyek Citarum Harum" Jebol di Kab.Bekasi

KABUPATEN BEKASI, MOTV - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau perbaikan tanggul Sungai Citarum di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/02/2021). Tanggul tersebut jebol pada Sabtu (20/02/2021) sekitar pukul 10 malam lalu dan mengakibatkan banjir di sejumlah desa.

Dalam peninjauan di lokasi, Presiden tampak didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Dalam keterangan persnya, Kepala Negara menyampaikan, perbaikan tanggul tersebut telah dimulai sejak dua hari yang lalu. Diungkapkannya, ia juga telah meminta agar perbaikan tanggul dapat diselesaikan dalam waktu dua hari.

“Ada tiga titik yang mengalami jebol tanggul seperti ini. Tetapi dua hari yang lalu sudah mulai dikerjakan dan ini insyaallah, tadi saya memberikan target maksimal 2 hari lagi sudah harus selesai tanggulnya sehingga semuanya berfungsi normal kembali,” ujarnya.

Pemerintah juga akan segera menyelesaikan perbaikan hunian warga yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum ini.

“Kemudian masyarakat yang terkena dampak, di sini ada tadi 30 juga perumahannya akan segera diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” tandas Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut Presiden meninjau proses pengurukan di desa terdampak banjir. Tampak sejumlah alat berat seperti ekskavator digunakan dalam proses pengurukan tersebut. Selain itu, Presiden juga meninjau rumah-rumah penduduk yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum berdampak pada 4.867 KK dengan jumlah pengungsi mencapai 9.438 jiwa. Para pengungsi tersebut kini berada di 17 titik pengungsian yang tersebar di sembilan desa yang terdampak, yakni Desa Karangsegar, Desa Sumberurip, Desa Karangharja, Desa Sumbereja, Desa Karangpatri, Desa Bantarsari, Desa Karanghaur, Desa Sumbersari, dan Desa Bantarjaya.

Sebagaimana di ketahui Proyek Citarum Harum merupakan upaya masif untuk mengembalikan Sungai Citarum seperti sedia kala. Proyek ini sudah berjalan selama dua tahun dan mulai menampakkan hasil, permukaan sungai Citarum tidak lagi kusam dan kotor. Proyek yang ditangani oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini Militer III/Siliwangi diklaim sangat cepat melakukan proses restorasi, revitalisasi dan rehabilitasi Sungai Citarum.

Sungai Citarum yang mendapat gelar “The Dirtiest River The World” dari publik internasional membuat Presiden Joko Widodo melahirkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Peraturan ini sekaligus menandai komitmen pemerintah untuk merestorasi, merevitalisasi dan merehabilitasi Sungai Citarum.

Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) III/Siliwangi Brigjen TNI Nurcahyanto mengatakan Sungai Citarum memiliki pencemaran yang sangat berat yang diakibatkan oleh lima sumber yakni limbah domestik, limbah rumah sakit, limbah industri, sedimentasi, dan Keramba Jaring Apung (KJA).

“Berdasarkan Perpres, prajurit Kodam Siliwangi mempunyai tanggungjawab terhadap lima persoalan sumber di DAS Citarum. Untuk mengatasinya kami melakukan rehabilitasi lahan kritis dengan melakukan penanaman sesuai target yaitu 125 juta bibit pohon di lahan seluas 80 ribu hektare. Sudah terealisasi 1,4 juta bibit pohon yang ditanam di 667 hektare. Kemudian untuk mengatasi pencemaran kami membuat tempat pembuangan komunal, sumur resapan dan mengelola sampah rumah tangga,” ujar Nurcahyanto saat ditemui pada acara Seminar Nasional Model Sinergitas Pentahelix Merawat Alam dan Mitigasi Bencana di Hotel Asrilla, Bandung, Jumat (22/02/2019).

Pemerintah Indonesia Bekerjasama Dengan Jepang Bereskan Pencemaran Sungai Citarum dan Isu Perubahan Iklim

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan,  menggelar pertemuan dengan Menteri Lingkungan Jepang Shinjiro Koiszumi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bahar, secara virtual pada 18 Februari 2021 membahas tentang hal tersebut.

Luhut menjelaskan, "Indonesia dan Jepang sudah bekerjasama untuk menangani  permasalahan mengenai lingkungan, terutama di bidang pencemaran lingkungan dan penangan sampah laut sejak 2019," jelasnya.

"Pemerintah Indonesia telah mengatur penanganan sampah dan lingkungan dalam  Peraturan Presiden  (PP) Nomor 83 Tahun 2018 yang melibatkan 16 Kementrian atau lembaga yang terkait, untuk menyinergikan kegiatan yang berkontribusi pada  penanganan sampah laut tersebut.Ditargetkan  pada  2025, penanganan  sampah  di  laut  sudah  mencapai  angka  70%,"Kata Luhut.

Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi , mengatakan bahwa,  “Kami sudah melakukan berbagai kebijakan dan menjalankan berbagai program mulai dari 2018 sampai 2020. Kami telah berhasil mengurangi kebocoran sampah ke laut dari sungai sebesar 15% berkat program seperti penanganan DAS (Daerah Aliran Sungai) di kawasan Sungai Citarum,” Ungkapnya.

Lebih lanjut ia juga mengungkapkan, bahwa,"Melalui kerjasama Indonesia dan Jepang mengenai waste to energy (WTE) sejak 2017, limbah yang menjadi polutan di DAS mulai diolah. Pihak Jepang sudah mulai merealisasikannya dengan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL). Salah satunya PSEL yang dibangun oleh pihak Jepang melalui JICA terdapat di Legok Nangka, Jawa  Barat," pungkasnya.

(Un/Din) MOTV

Video Viral Beredar Terkait Aksi Pemukulan Dosen Pria Terhadap Dosen Perempuan di UMI, Makassar

MAKASSAR, MOTV - Video berdurasi 0:43 Detik beredar di Kota Makassar, tentang Aksi pemukulan yang dilakukan seorang pria terhadap seorang perempuan berjilbab pada , Senin, 22 Februari 2021, yang kemudian viral dan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas, (24/02/2021).

Dalam muatan video tersebut, tampak seorang perempuan berjilbab terlibat cekcok dengan seorang laki-laki yang mengenakan kameja bewarna putih, yang kemudian laki-laki tersebut memukul perempuan berjilbab itu dengan botol lalu kemudian di balas oleh perempuan itu dengan tamparan yang berlanjut dengan saling pukul dan tendang..

Usai dipukul, perempuan itu masih terdengar mengomel. Sejumlah orang langsung bereaksi memisahkan keduanya.

“Memang kau siapa?” kata perempuan itu dengan emosi dalam video.

“Sudah, sudah pak. Itu perempuan pak,” kata seorang perempuan yang melerai.

“Hei, saya tidak pernah mengurusi kau. Kau tidak usah urusi saya,” tambah perempuan yang dipukul tersebut.

Usai dilerai, perempuan yang dipukul berjalan pergi sambil mengomel. Namun, pria yang memukul coba mengejar namun buru-buru dilerai.

Berdasarkan informasi yang di dapat, insiden penganiayaan tersebut terjadi di sebuah gedung yang masih masuk dalam ruang lingkup Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Jalan Urip Sumohardjo, Kota Makassar, Senin sore, 22 Februari 2021

Belakangan sang pelaku diketahui seorang oknum dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesi (UMI) berinisial M. Sementara sang korban merupakan ketua Program Studi Ilmu Komunikasi bernisial H.

Sedangkan aksi pemukulan dosen berinisial M itu dilakukan di depan ruang Prodi Ilmu Komunikasi UMI, Senin (22/2/2021). Namun sangat memprihatinkan, tindakan yang tidak terpuji itu dilakukan di depan sejumlah mahasiswa dan mahasiswi yang tengah duduk.

Belum diketahui secara jelas pemicu awal terjadinya aksi pemukulan tersebut. Sementara Pihak Polsek Panakukang juga saat di konfirmasi terkait kejadian tersebut belum dapat memberikan penjelasan dikarenakan belum menerima laporan tentang kasus pemukulan itu.

“Belum ada ini (laporannya masuk),” kata Kepala Seksi Humas Polsek Panakukang, Bripka Ahmad Halim.

(Johrana) MOTV

Tanggul Citarum Jebol dan Sampah Kiriman Bekasi Kota Jadi Masalah Banjir di Kabupaten Bekasi

KABUPATEN BEKASI, MOTV - Kondisi banjir di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi Minggu siang (21/02/21) masih cukup tinggi, dengan debet air yang terus-menerus kian bertambah yang diakibatkan dari bermacam-macam persoalan yang muncul akibat terpaan hujan lebat.

Dari persoalan Kali Jambe yang meluap akibat timbunan sampah kiriman Bekasi Kota sehingga menyebabkan banjir merambah ke wilayah Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Tambun Utara hingga dengan jebolnya tanggul Citarum yang juga merendam pemukiman warga di sekitarnya

Disisi lain, adanya warga sekitar Kampung Babakan Banten, Kecamatan Pebayuran yang tedampak  serta dalam keadaan terkepung oleh banjir yang menghantam wilayah tersebut akibat jebolnya tanggul Citarum, minta di evakuasi karena banjir semakin tinggi. Para wargapun terpaksa mengungsi di atap genteng rumahnya guna menghindari luapan air yang semakin meninggi, dikarenakan tak ada bantuan evakuasi yang datang ketempatnya, para wargapun meminta bantuan siapa saja melalui telephone celluler, Whatsapps dengan mengirimkan pesan video untuk di perhatikan secara intensif.

Sementara tim relawan dari BNPB dan masyarakat lainnya berupaya bergerak cepat menuju lokasi terdampak banjir, banjir di tiga perkampungan di Kecamatan Pebayuran tersebut adalah akibat dari tanggul kali Citarum yang Jebol. 

Evakuasi yang di lakukan berjalan lamban dikarenakan sulitnya akses ke lokasi, lantaran jalan terputus oleh banjir.

Menyikapi terkait Jebolnya tanggul Citarum di Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran, Kab.Bekasi Minggu pagi 21 Februari 2021 sekira jam 06.00 WIB, serta banjir yang hampir merata di 20 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, SM mendesak agar Bupati Bekasi segera Tanggap Darurat.

Dalam rilis yang di keluarkannya, Nyumarno mengemukakan berbagai solusi yang seharusnya dapat dilakukan oleh Pemkab Bekasi terkait mengatasi permasalahan banjir yang dinilainya sudah sangat mendesak.

"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harus segera menetapkan Kabupaten Bekasi dengan status “siaga darurat banjir”, dan kemudian segera pula ditetapkan menjadi “tanggap darurat banjir”," ungkap Nyumarno.

Kalau “Siaga Pandemi Covid-19” kan Bencana Non Alam, kemarin bisa sampai ada refocusing anggaran. Nah sekarang ini kan Banjir masuknya Bencana Alam. Jadi saya berharap regulasi membolehkan ditetapkannya status Kabupaten Bekasi Tanggap Darurat Banjir, agar dapat dialokasikan anggaran besar untuk tanggap darurat banjir”. Ini jelas kondisinya berbeda, bencana non alam (Covid-19), dan bencana alam (banjir), tegasnya.

Menurut Nyumarno,"Dengan ditetapkannya Kabupaten Bekasi menjadi “tanggap darurat banjir”, maka harus dilakukan hal-hal strategis, bahkan bisa mengambil anggaran dana tak terduga untuk kondisi tanggap darurat, sehingga dapat dipergunakan untuk penanganan korban dan dampak banjir,"jelasnya. 

"Penanganan banjirpun juga bermacam-macam, dari mendirikan posko dapur umum, posko kesehatan, baju layak pakai, susu bayi, makanan bayi, pampers untuk balita, bantuan makanan siap saji, bantuan logistik lain, armada dan peralatan di BPBD, insentif rekan-rekan di BPBD, bahkan bisa juga penambahan perahu karet, namun upayakan perahu karet yang pakai mesin, agar sesuai kondisi arus banjir yang sangat deras," papar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi.

“Penetapan siaga darurat banjir ini juga harus disampaikan ke Propinsi Jawa Barat, agar Kabupaten Bekasi juga masuk dalam siaga darurat banjir di wilayah Jawa Barat. 

Dia menjelaskan,bahwa, "Penetapan “status siaga darurat banjir” dan kemudian ditingkatkan menjadi “status tanggap darurat banjir” oleh Pemkab Bekasi ini sudah sangat layak dan sudah berdasarkan kondisi real banjir di lapangan," jelasnya.

"Hal lain yang tak kalah penting, di Kabupaten Bekasi ini ada Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TFTJSP), yang tugasnya mengkoordinasikan penyaluran CSR dari ribuan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Pindahkan perencanaan alokasi CSR, untuk penanganan korban dan dampak banjir, ini bisa dilakukan secepatnya, dan tanpa banyak regulasi lagi," ungkap Nyumarno.

“Meski demikian, kami dari DPRD juga akan turut membantu mendorong serta memantau langsung penanganan banjir di lapangan,” walau hanya dimulai dari kepedulian dan bantuan pribadi yang ala kadarnya. Saya juga menghimbau kepada warga masyarakat Bekasi lainnya, yang tidak terdampak dan banjir sudah surut di wilayahnya, termasuk pelaku-pelaku usaha dan pabrik di Bekasi, Ayo bantu korban banjir, Ayo Peduli Banjir..!," pungkas Nyumarno.

Sementara dilokasi berbeda dalam moment yang sama, Ketua LSM GEMPAL, Ribah saat di hubungi oleh Awak Media melalui Whatsapp terkait sampah kiriman Bekasi Kota melalui Kali Jambe yang menyababkan banjir (22/02/2021), menegaskan, bahwa," Pada intinya kami mengutuk keras pembuangan sampah-sampah ilegal..baik dari Kota Bekasi maupun dari Kabupaten Bekasi, karena sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2008, tentang pengolahan sampah, bahwa sampah itu seharusnya sudah menggunakan system 3R-0Weis,(Reduce,Reuse, Recycle), jadi system angkat-angkut buang itu sudah tidak boleh lagi," Tegasnya.

" Tapi kenapa..Pemerintah Kota Bekasi..Pemkot Bekasi..patut diduga kuat masih melakukan Dumping terhadap sampah-sampah yang ada di wilayah mereka, seharusnya mereka sudah menerapkan konsep 3R-0Weis."

"Jelas.., kami mengutuk keras terkait hal ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami akan melakukan langkah-langkah hukum untuk melakukan somasi...bahkan gugatan dan lain-lainnya terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang diduga kuat tidak benar,"Pungkas Ketua LSM Gempal mengakhiri statementnya melalui Whatsapp voicemail.

(Pit) MOTV

AWI Majalengka Serahkan SK Perubahan DPC dan Ajukan Penetapan DPD Jawa-Barat di Temu Silaturahmi

MAJALENGKA, MOTV - Masih dalam rangka mengisi rangkain acara Hari Pers Nasional, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Majalengka mengadakan tasyakuran sekaligus penyerahan SK Perubahan DPC AWI Kabupaten Majalengka serta penetapan pengurus DPD  Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Jawa-Barat, bertempat di Kantor Sekretariat AWI Jl. Paseureuhan, No14, Rt01, Rw 06, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.

Dengan memperhatikan dan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai himbauan dari satgas Covid-19 Kabupaten Majalengka, acara diawali dengan pembacaan do'a dan menyanyikan lagu Indonesia Raya setelahnya.

Dalam kegiatan tersebut, ikut hadir juga beberapa Ketua DPC Se-Jawa Barat, pengurus beserta anggota dan juga pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AWI. Adapun Ketua dan pengurus DPC yang menghadiri acara itu diantaranya, DPC Kabupaten Subang, Sumedang, Tasik, Indramayu dan Kota Cirebon dan hadir dari Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Majalengka Drs. Deden Hamdani.

Dalam kesempatan acara silaturahmi dan syukuran Hari Pers Nasional yang dilakukan AWI DPC Majalengka, pada saat itu pula diserahkan SK Perubahan kepengurusan AWI masa bhakti 2020-2025. Selain penyerahan SK perubahan, dalam kesempatan yang sama DPP AWI mengukuhkan kepengurusan DPD AWI Provinsi Jawa Barat, masa bhakti 2021-2026.

Masduki Muchsin, S.E. Ketua DPC AWI Majalengka melalui Dixcete Augustaf dalam sambutannya mengatakan, " Saya sangat berterimakasih kepada para Ketua dan pengurus DPC maupun DPD yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC AWI Kabupaten Majalengka hari ini," katanya.

Lebih lanjut Ketua DPC AWI Majalengka mengatakan, "Kami berharap Insan Pers yang tergabung dalam AWI ini tetap solid dan dalam koridor yang benar. Walaupun kita ini bisa dikatakan heterogen, buktinya yang ikut di AWI ada mantan Kuwu, mantan Dewan, pengusaha bahkan mantan Bupati gabung di kita. Akan tetapi walaupun demikian, kita punya yang namanya aturan yang mengikat. Semua perbedaan karakter ataupun sifat, di atur dengan aturan yang ada. Yaitu Undang-undang Pers dan aturan yang dibuat oleh AWI itu sendiri untuk anggotanya," tandas Masduki Muchsin.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat DPD AWI Aceng Syamsul Hadie, S.sos., M.M menyampaikan bahwa organisasi kewartawanan itu unik. Karena mampu mengorganisir orang-orang yang pinter, cerdas, cerdik, kreatif.

"Walaupun, wartawan-wartawan yang tergabung di AWI ini pada "susah diatur." Ko, mau-maunya ya diorganisir? Inilah uniknya mengurus orang-orang pinter, cerdas, cerdik dan juga kreatif, kita harus profesional, terhormat dan bermartabat," ungkapnya.

Lain halnya dengan Ketua DPC AWI Kabupaten Tasikmalaya melalui Humasnya Suryana, menyampaikan selamat atas pengukuhan DPD AWI Provinsi Jawa Barat dan berharap, acara silaturahmi ini terus berlanjut kedepannya.

"Ini sebagai contoh dari Kabupaten Majalengka, walaupun saya rasa ini persiapannya sangat minim. Tapi, keberhasilan dilaksanakan acara ini terbilang luar biasa. Saya salut saya hormat kepada penyelenggara," ucapnya, disambut tepuk tangan dari para Insan Pers yang hadir.

Adapun Herman yang mewakili Ketua DPC AWI Kabupaten Indramayu menyampaikan amanat dari Ketuanya, menyikapi jaman sekarang bahwasanya dimasa dewasa ini tumbuh kembangnya wartawan itu bagaikan tumbuhnya jamur dimusim hujan. 

"Makanya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh sesepuh kita. Kita di AWI harus bisa menjadi jurnalis yang profesional, berwibawa dan bermartabat. Maka, dalam perkembangan di era globalisasi ini, AWI harus menjadi garda terdepan dalam rangka mengimbangi adanya kemajuan teknologi informasi yang semakin hari ada perkembangan. Saya yakin AWI akan berada di garda terdepan. Karena, misi AWI adalah yang tadinya tidak bisa menulis, menjadi penulis hebat." tandasnya. 

(Darto) MOTV

Fenomena Tempat Pemakaman Umum (TPU), Mangun Jaya Terendam Banjir di Kabupaten Bekasi

KABUPATEN BEKASI, MOTV - Banjir yang melanda di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi tidak hanya menerja pemukiman warga perkampungan, warga perumahan, toko-toko, kantor maupun beberapa instansi pemerintahpun tak luput dari terjangan banjir di tahun 2021 ini, dan bahkan sudah merasuk ke Taman Pemakaman Umum (TPU),(20/02/2021).

Hal tersebut di temukan Awak Media yang kebetulan melintasi wilayah Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Utara, dimana lokasi TPU tersebutpun termasuk dalam Kategory Khusus untuk memakamkan para jenazah yang terdampak Covid-19.

Warga setempat, Indra, wahyudi beserta yang lainnya saat di konfirmasi Awak Media saat tengah menyaksikan fenomena tersebut mengatakan," Iya .ini banjir ..lha guede pisan..lha nyampe makam jadi kayak empang ..lha tuh mayat nyang ditanem.. bisa pating merudul..jadi kaga karuanan dah, " Ucapnya.

" Lha ujan kaga berenti-berenti dari kemarenan..dah,"Ujar Wahyudi menambahkan.

"Lha iya..udah nyang duluan ntu banjir di kali jambe aja belon sudah..eni ude ade lagi," Kata Indra.

Ketika ditanyakan terkait sumber banjir tersebut, mereka mengatakan," Sebenernyamah sumbernya dari Kali-kali Jambe juga semuanyah, lha pan kalinyah ude luber..ini juga temen-temen kita (seraya menunjuk teman-temannya), ora bisa pulang,..lha orang kata rumahnya juga pada kerendem," Terang mereka.

" Inikan semuanya dari Kali Jambe..lha itu sampah banyak nemen, jadi numpuk...kiriman dari kidul, dari Desa nyang duluan..ntu juga pernah mingkin ribut, katanyamah dari Bekasi Kota kalo dari Kidul mah..pan kalo kelor mah lari ke Kali CBL terus kelaut dah, tapi ntukan kaga selesai-selesai sampe sekarang , malah mingkinan parah..ini ampe lari ke TPU-TPU..tau dah pemerintahnya gimana, itumah urusan orang atas dah..kitamah orang kecil ..kaga ngarti," Pungkas mereka menutup pembicaraan.

Ketika Awak Media menyambangi kantor TPU Mangun Jaya untuk mendapatkan keterangan tentang hal tersebut termasuk adanya ambulan yang datang dan langsung masuk menuju lokasi pemekaman, dimana diduga khusus untuk memakamkan jenazah terdampak Covid-19, namun sayangnya Kantor dalam keadaan kosong, sementara warga setempat yang juga turut menyaksikan TPU Kebanjiran, melontarkan ucapan," Kaga ada orangnya pak..mungkin kelapangan, banjir begini mungkin muter kali..pak, ..jauh," Kata warga tersebut, seraya meninggalkan Awak Media dan Kembali kelokasi banjir.

Berdasarkan Pantauan Awak Media di lokasi, tampak hampir keseluruhan TPU tersebut terendam banjir, hanya jalan dilalui yang tidak terendam banjir, tampak pula masyarakat setempat yang berduyun-duyun datang ke lokasi untuk melihat fenomena tersebut.

(JB) MOTV

Mensos Risma : Saya Baru Tahu, 20 Tahun Jadi PNS, Ada Diluar Pemerintah Sumbang Jalan ke-Pemerintah

BANTEN, MOTV - Pujian Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang sekarang kerap disapa Bunda Risma membuat suasana gembira menghiasi raut wajah para pengurus dan anggota Serikat Media Siber Indonesia yang terkenal dengan nama SMSI,(14/2/2021).

Tidak salah memang menyebut SMSI, karena singkatan resmi organisasi konstituen Dewan Pers ini adalah SMSI yang sekarang menjadi rumah para pengusaha pers siber (online) di seluruh Indonesia yang sementara ini berjumlah 1224 orang.

Pujian bunda Risma dialamatkan pada SMSI dalam acara peresmian Jalan Bakti SMSI dan sanitasi berupa 16 tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK), sebagai hadiah untuk masyarakat setempat, yakni Kampung Jaha, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten.

“Jalan sepanjang 750 meter dan lebar 2,5 meter serta 16 MCK ini sebagai hadiah dari SMSI untuk masyarakat dalam memperingati Hari Pers Nasional 2021,” kata Ketua Umum SMSI Firdaus dalam sambutan rangkaian acara menyambut Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan SMSI, 7 Februari 2021 di Kampung Jaha. 

Acara HPN yang ditandai dengan peresmian jalan dan MCK juga dihadiri segenap warga masyarakat yang menunggu kehadiran Bunda Risma sejak pagi, para Ketua RT, RW, lurah, dan camat, serta Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Banten Dr Al Muktabar, M.Sc, serta Wali Kota Serang H. Safrudin.

“Bagi saya ini menarik karena jarang sekali ada inisiatif dari luar selain pemerintah untuk membangun jalan. Saya baru tahu setelah 20 tahun jadi PNS (pegawai negeri sipil, Red) dan 10 tahun jadi wali kota, itu ada pihak lain di luar pemerintah bangun jalan lalu diserahkan kepada pemerintah. Saya jadi Wali Kota Surabaya 10 tahun itu bangun jalan sepanjang 350 km. SMSI sekali tepuk bangun jalan 750 meter. Saya tertarik dengan konsep SMSI dalam memberikan sumbangan yang berbeda. Bangun jalan itu sama dengan kita membangun peradaban Jika jalan dibangun maka peradaban berubah,” tutur Risma yang kemudian berterima kasih kepada SMSI yang telah membantu warga.

“Saya berterima kasih yang sebesar- besarnya untuk SMSI yang telah bantu masyarakat. Dulu sewaktu saya jadi wali kota itu saya dahulukan bangun infrastruktur di kampung-kampung,” katanya.

Apresiasi ini membuat para anggota dan pengurus SMSI yang hadir merasa mendapat penguatan bahwa bakti sosial membangun jalan dan MCK itu sesuatu yang baik dan luar biasa.

Pujian itu memberi semangat jajaran pengurus SMSI, dan kalangan pers yang hadir, antara lain Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat Dr Retno Intani, Ketua SMSI Provinsi Banten Lesman Bangun, Penasihat SMSI Pusat Ervik Ari Susanto, Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir, Ketua Bidang Organisasi Cahyonoadi RS, dan pengurus lainnya Andi Setiadi, serta Sahatma Refindo.

“Saya datang kemari, memenuhi undangan, sama sekali tidak melihat siapa yang mengundang. Saya hanya melihat kegiatannya yang baik sekali, untuk kemanusiaan,” kata Risma. 

Semakin jelas, program yang luar biasa lah yang diapresiasi oleh Bunda Risma. Bunda Risma memandang kegiatan yang bermanfaat untuk manusia dan kemanusiaan menempati posisi yang sangat tinggi, untuk semua orang, universal, melampaui identitas kelompok atau golongan.

Bahkan membangun jalan dan MCK, kata Risma, berarti membangun peradaban. 

Masyarakat yang semula tidak punya akses jalan, menjadi punya akses. Perjalanan lancar kemana-mana lancar, memperlancar jalur usaha warga. 

Begitu pula dengan kehadiran MCK, akan mengubah pola hidup masyarakat dalam kebersihan dan kesehatan. Ini sangat penting.

Program bangun jalan dan MCK itu dirancang dan dijalankan oleh SMSI dengan mendapat dukungan dari para anggota, serta banyak pihak terutama PT Dwi Ratna Putra.

SMSI hadir di Kampung Jaha dengan program kemanusiaan juga tidak melihat siapa masyarakat yang tinggal di kampung itu, tidak melihat suku dan agama yang dianut warga setempat.

“Kami di sini hanya bekerja untuk membantu masyarakat. Kami tidak kenal si A atau si B yang akan menggunakan jalan ini. Kami hanya tahu mereka butuh bantuan,” tutur Nasir, Ketua HPN SMSI 2021.

(*)

Ketua SMSI Bekasi Raya : HPN Adalah Milik Semua Masyarakat Pers Indonesia dan Pengusaha Media

BEKASI RAYA, MOTV -  Insan pers Bekasi mengaku kecewa terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi yang terkesan menganak-tirikan wartawan, di saat hari perayaan Hari Pers Nasional yaitu Hari bersejarah bagi para Insan Pers untuk merayakan Anniversarynya, berujung munculnya bola panas yang menggelora, dikarenakan adanya dugaan salah satu Organisasi wartawan yang terkesan ingin mendominasi dan menguasai anggaran Pemerintah Derah untuk kegiatan HPN.

"Kami kecewa, selama beberapa tahun ke belakang ini, bahwa lokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke -75 Tahun 2021 tidak transparan dan terkesan beberapa oknum organisasi wartawan ingin menguasainya, padahal HPN adalah milik semua masyarakat Pers Indonesia dan Pengusaha Media, serta semua yang masuk kategori Insan Pers," kata Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) perwakilan Bekasi Raya, Doni Ardon saat ditemui wartawan, Sabtu (13/02/2021).

Doni menjelaskan, bahwa,"Selama ini Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi belum pernah membantu peringatan HPN di Bekasi, yang ada hanya sebatas membantu kegiatan salah satu Organisasi kewartawan dalam rangka mengikuti pelaksanaan HPN di tingkat Nasional," jelas Doni

"Bahkan di saat Pandemi Covid-19, anggaran HPN-75, 2021 yang semestinya sudah di anggarkan dan disiapkan terkait janji yang sudah ditetapkan, malah justru terkesan dikaburkan," tandasnya. 

Diapun mengungkapkan, bahwa,"Saya tanyakan hal ini ke Diskominfo, katanya tidak diusulkan oleh Humas Pemkab Bekasi, padahal jelas-jelas Kabag Humas saat itu bang Surya yang mengarahkan kita untuk mengajukannya ke Bupati Bekasi setahun sebelum kegiatan dilaksanakan dan agar ditembuskan juga ke Ketua DPRD, Kepala Bappeda dan Kepala Diskominfo," ungkap Doni Ardon Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

"Dirinya mengaku prihatin dengan kondisi tersebut, terlebih jika mengingat besarnya harapan Insan Pers Bekasi Raya untuk dapat merayakan HPN ke-75, 2021 secara bersama-sama seperti yang dilakukannya pada perayaan HPN tahun 2019 dan 2020," papar Doni.

"Karena HPN ini bukanlah milik salah satu Organisasi wartawan, tapi milik semua masyarakat Pers di Indonesia, walaupun tanggalnya bertepatan dengan hari lahir PWI, itu sebatas penghormatan dari Presiden terhadap Organisasi wartawan tertua di tanah air, "tapi harap diingat dan di catat baik-baik," bahwa HPN ini milik semua masyarakat Pers yang ada di Indonesia, jadi bukan milik salah satu Organisasi," terang Doni.

Ketua DPC SMSI Bekasi Raya mengaku prihatin dengan kondisi yang telah berlangsung sejak beberapa tahun ke belakang, hal itu pula yang menjadi alasannya menggelar HPN di tahun 2019 dan 2020 menggunakan dana pribadi.

"Adapun tahun 2021, HPN tingkat Bekasi akan tetap digelar kembali bersama-sama Insan Pers Bekasi Raya lainnya, dikarenakan kondisi pandemi maka Insan Pers yang diundang hanya Pengurus Organisasi ke Wartawanan dan Komunitas Pers," ungkap Doni.

Terkait Gonjang-ganjing Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi, Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Bekasi, Irwan A saat diminta tanggapannya oleh wartawan terkait ada atau tidaknya bantuan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi pada HPN Tahun 2021, mengemukakan, bahwa,"Kalau memang ada dana HPN-75,2021 dialokasikan pemerintah, coba jelaskan alokasinya kemana selama beberapa tahun ke belakang? dan siapa oknum yang menerimanya? Karena yang saya ketahui selama dua tahun ke belakang ini, semua kegiatan HPN Bekasi digelar menggunakan dana pribadi ketua DPC SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon dan dana patungan rekan rekan dengan hasil dari berjualan voucher di tahun 2019 dan berjualan kaos di tahun 2020," jelas Irwan.

Lanjut Irwan, bahwa "Peran Pers sangatlah dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana komunikasi dan media informasi (Komunikator dan Informator) yang penting bagi masyarakat dan dibutuhkan Pemerintah, Polri dan TNI......begitulah kura-kura," pungkas Irwan.  

Didalam permasalahan yang sama, Julham sebagai Wartawan Radarnusantara.com  Kabupaten Bekasi mengatakan, bahwa," Dalam peringatan Hari Pers Nasional ke -75 Tahun 2021, akan bergabung dengan SMSI Bekasi Raya untuk bertransformasi dengan agenda Launching Kampung Tangguh Binaan Batalyon D Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya dan Desa Wisata Bumdesa Hegarmukti Lestari," kata Julham.

"Tentunya ini merupakan inisiatif bagus dan prestasi terbesar bahwasanya peran serta Pers dapat dirasakan tidak hanya di kalangan Pemerintah saja, tetapi juga Polri dan TNI adalah sebagai mitra kerja Pers," jelas Julham.  

"Bahwa dirinya dan Insan Pers Bekasi lainnya mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi yang tidak dapat membantu acara peringatan Hari Pers Nasional yang ke - 75 tahun 2021 tingkat Bekasi Raya," ungkap Julham.

"Saya mendengar kabar bahwa terjadi kegaduhan di Internal Organisasi yang kerap memanfaatkan Dana HPN bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi, hal ini sungguh memalukan dan memprihatinkan," pungkas  Julham. 

"Walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi tidak dapat membantu dalam acara peringatan Hari Pers Nasional yang ke -75, hal ini dapat diduga bahwa Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bekasi Alergi kepada para Insan Pers, maka ini menjadi suatu bentuk ke kecewaan Insan Pers kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi," papar Julham.

( IIsya/Hp )

HIPMI : MoU BKPM dan HIPMI Merupakan Implementasi (UU CK) Terkait Investor Asing dan UMKM

JAKARTA, MOTV - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kolaborasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut secara langsung di Kantor BKPM, Jakarta pada Rabu sore ini (10/2). 

Bahlil menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kerja sama yang dilakukan dengan HIPMI. Menurut Bahlil, poin-poin penting yang tercakup dalam nota kesepahaman tersebut, antara lain pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/ atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta kolaborasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.

BKPM bertindak sebagai koordinator dalam melakukan penilaian kinerja Kementerian/ Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, BKPM akan melibatkan HIPMI sebagai tim penilai kinerja K/L dan daerah dalam mengurus perizinan investasi. Bahlil menegaskan jika ada pemerintah daerah yang tidak mengurus investasi dengan baik, maka sanksi yang diberikan sampai dengan penahanan anggaran daerah.

Saat ini setiap investasi yang memperoleh insentif, wajib mengalokasikan sebagian pekerjaannya ke pengusaha daerah. Selanjutnya akan dibentuk Tim Independen dari BKPM, untuk menghindari terjadinya nepotisme.

“Saya minta kepada HIPMI, jadi yang didorong itu pengusaha yang benar. Jangan yang bisnisnya gak jelas. Ini harus kolaborasi. BKPM akan bentuk Tim Independen. Kalau bagus silahkan pakai HIPMI. Kalau tidak bagus, jangan! Karena ini negara,” tegas Bahlil yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI periode 2015-2019.

Investasi merupakan salah satu instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana konsumsi menjadi komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu 57-60%, sedangkan investasi sebesar 30%. Menurut Bahlil, lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor penentu dalam mendorong sektor konsumsi dan bermuara pada investasi.

“Dalam rangka percepatan investasi, BKPM membangun satu strategi bahwa kita harus menjemput bola serta strategi percepatan untuk memberikan perizinan berusaha. Pengusaha tidak boleh mengatur negara, negara yang mengatur pengusaha, tetapi negara tidak boleh semena-mena karena pengusaha ini adalah pahlawan yang menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara,” ujar Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming menyampaikan terima kasih kepada Kepala BKPM atas kerja sama yang dilakukan. Kolaborasi ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) terkait bagaimana investor asing dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Maming, hal ini menjadi energi baru bagi peningkatan pengusaha yang ada di daerah maupun nasional. Jangan sampai pengusaha asing mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat di Indonesia karena memiliki seluruh fasilitas dari hulu sampai dengan hilir.

“Kita tidak menolak asing. Kita sangat menerima investor-investor dari asing, hanya kita meminta adanya intervensi dari pemerintah, khususnya BKPM agar kerja sama dengan pengusaha nasional dan pengusaha daerah, sehingga bersinergi dan saling bercengkraman bersama-sama untuk menuju ekonomi Indonesia yang  lebih baik lagi,” ujar Maming dalam sambutannya. 

(*)

Bantu Pemerintah Edukasi Masyarakat, Kepala Negara Berterima Kasih Pada Seluruh Insan Pers

JAKARTA, MOTV - Presiden Joko Widodo hadir secara virtual pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 dari Istana Negara, Jakarta. Puncak Peringatan HPN yang mengusung tema "Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai Akselerator Perubahan" tersebut berlangsung pada Selasa, 9 Februari 2021, di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta.

"Saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di manapun Bapak/Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan," ujar Presiden dalam sambutannya.

Kepala Negara tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh insan pers yang telah membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat untuk berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona penyebab pandemi Covid-19.

Dalam acara HPN tersebut, sejumlah media dan kalangan jurnalis menerima penghargaan antara lain Anugerah Jurnalistik Adinegoro, Anugerah Kebudayaan, dan penghargaan Pena Emas. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, turut menerima penghargaan berupa Medali Emas Kemerdekaan Pers sebagai penghargaan tertinggi pada HPN. Doni dinilai telah membangun kerja sama dengan pers dan para jurnalis melalui sejumlah program sosialisasi penanggulangan pandemi virus korona.

Untuk diketahui, Puncak Peringatan HPN diikuti oleh sejumlah peserta dari seluruh Indonesia yang dipusatkan di Candi Bentar, Ancol, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan. Peringatan tahun ini juga disebut menjadi yang terbesar karena diikuti oleh kurang lebih 5.000 peserta secara virtual dari berbagai lokasi.

Hadir secara langsung di Istana Negara di antaranya ialah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, hingga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Atal Sembiring Depari.

(LL/Fid) KR

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Warga : Terimakasih SMSI, Berkat SMSI Kami Memiliki MCK Sendiri

SERANG , MOTV – “Dulu kalau mau buang air di sawah, pulang kalau mau ‘cebok’,” ujar Artanti sambil tertawa malu saat ditanya tempatnya dan keluarga buang air besar ketika rumah mereka di Kampung Jaha, Desa Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten belum memiliki MCK (mandi, cuci, kakus).

Artanti yang mengaku lahir dan dibesarkan di Kampung Jaha tersebut mengakui jika masyarakat di daerahnya memang banyak yang belum memiliki MCK, terutama kakus. Sehingga tak heran, setiap mau buang air besar mereka selalu mengungsi mencari tempat pembuangan ke sawah terdekat.

Menurut Artanti, kondisi perekonomian keluarga mereka yang saat itu belum memungkinkan membuat MCK harus diterimanya dengan lapang dada. 

Karena itu, rutinitas BAB ke sawah sudah bukan menjadi hal yang aneh. “Nggak bau kalau sudah biasa,” ujarnya tersenyum.

Menurut Artanti, saat hamil tua ia bahkan pernah BAB tengah malam ke sawah.

 “Untuk penerangan, ya bawa senter lah sambil ditemani emak,” ujarnya. Agar tidak merasa takut, Artanti mengaku selalu membawa telepon genggam setiap BAB ke sawah sebagai hiburan selama BAB.

Karena itulah, begitu keluarganya mendapatkan informasi mendapatkan bantuan MCK, Artanti mengaku keluarganya sangat bersyukur dan gembira. 

“Waktu dengar dapat bantuan Alhamdulillah, udah gak harus ke sawah lagi.”

Hal serupa juga disampaikan penerima bantuan MCK lainnya, Subika. Wanita berusia 50 tahun ini mengaku ia dan suaminya memang harus ke sawah setiap hendak buang air besar. “Di sawah sana buang air besarnya, jauh,” ujarnya.

Tapi, lokasi tempat pembuangan hajat yang dimaksud ternyata tempat yang terbuka, tanpa ada bilik pembatas. Karena itu, Subika mengaku harus mencari pohon sebagai tempat buang hajat agar tidak terlihat orang lain yang lewat. “Di balik pohon pinggir sawah kalau beraknya,” ujarnya sambil tertawa.

Kalau hajatnya tersebut hendak dilakukan malam hari, ia terpaksa harus membangunkan suaminya untuk menemani sambil bawa senter untuk penerangan. “Kalau lagi berak malam, bawa senter biar terang.”

Menurut Subika, ia dan suaminya sebenarnya berniat membuat WC sendiri, tapi karena tidak mempunyai uang rencana itu harus mereka kubur dalam-dalam. “Wong Bapa gak kerja, cuma ngangon kerbau kakaknya makanya ga ada uang buat kakus. Kalau ngangon kerbau, kalau kerbaunya beranak dua nanti yang satu buat kami,” ujarnya.

Subika mengaku saat ini ia hanya tinggal bersama suaminya, sedangkan anak mereka sudah memisahkan diri di rumah lain karena sudah menikah. 

Pekerjaan suaminya sebagai pengangon kerbau yang hasilnya baru didapat jika kerbaunya melahirkan membuat dirinya harus membantu perekonomian keluarga. “Bapak ngangon kerbau, nanti kalau melahirkan kerbau dua, yang satu buat kami. Untuk sehari-hari, bapak bantu ‘nandur’ upahnya lima puluh ribu. Sawah juga bantu di sawah,” ujarnya.

”Karena itulah ia mengaku sangat gembira, rumahnya dibantu dibuatkan MCK. “Terimakasih sudah dibantu. Kalau dulu kan harus ke sawah, sekarang sudah bisa di rumah aja,” ujar Subika ditemui di teras rumahnya, Sabtu (06/02).

Kegembiraan adanya bantuan MCK buat warga Kampung Jaha ternyata bukan hanya dirasakan para penerima bantuan saja. Markani, warga yang sehari-hari bekerja sebagai petani dan tidak mendapatkan bantuan juga mengaku ikut gembira karena sawahnya yang biasa dijadikan tempat pembuangan hajat warga sekarang jadi bersih. 

“Alhamdulillah sawah saya bersih jadinya, gak kotor kena ‘ini’ warga,” ujarnya tertawa.

Markani mengaku prihatin terhadap kondisi para tetangganya yang tidak mempunyai MCK sehingga harus buang air besar sembarangan. “Sebenarnya kasihan melihat tetangga kalau belum punya WC, kalau buang ‘ini’ (red. BAB) sembarangan, jadi kelihatannya kagak enak, tapi gimana gitu,” ujarya.

Sebagai pemilik sawah, Markani mengaku setiap hari harus melapangkan dada setiap kali melihat kotoran manusia di sawahnya. “Saya pernah negor karena setiap hari ngeliat ada aja. Tapi gimana ya mau ngomong gak enak. Saya pernah kaki saya kena kotoran di galangan sawah saya,” ujarnya tertawa lepas.

Markani mengaku berusaha memaklumi kondisi tersebut. “Mau ngomong gimana, tapi gimana orang gak punya ya, kalau punya gak sampai ke sawah buang ininya,” ujar Markani sambil tertawa lagi.

Markani mengaku sangat bersyukur pada Hari Pers Nasional (HPN) 2021, SMSI membantu para warga dengan program bakti sosial. Apalagi, selain MCK, ruas jalan kampung mereka juga ikut dibangun. 

   “Lumayan jalan jadi bagus, enggak becek, enggak licin karena sudah diaspal. Dulu jalannya keliatan kumuh, sekarang sudah bagus. Terimakasih sudah bantu jalan kami,” ujarnya. (**)