Konferensi Pers Digelar Menko Polhukam Dalam Rangka Tuntaskan Permasalahan Teroris di Papua dan Poso

JAKARTA, MOTV- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Moh Mahfud MD menyebut pemerintah memiliki dua kebijakan untuk menuntaskan permasalahan di Papua, yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal tersebut diungkapkan Menko Polhukam saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, (19/5/2021).

“Pertama adalah kebijakan secara umum, kedua adalah kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi terakhir,” tutur Menko Polhukam.

Kebijakan penanganan Papua secara umum adalah dengan tetap menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan, dan tanpa senjata. Kebijakan ini sudah tertuang dalam Impres nomor 9 tahun 2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekaan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidimensi.

Kebijakan ini, dalam tataran teknisnya, antara lain afirmasi berupa Dana Otonomi Khusus (dana Otsus) hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan.

Dana Otsus di Papua, kata Menko Polhukam, diberikan sebesar 2% dari DAU dan tahun depan direncanakan menjadi 2,2% dari DAU. “Yang itu berarti menurut perhitungan Pak Rizal Ramli dalam sebuah acara televisi, kira-kira kalau dirata-ratakan, belanja untuk setiap orang Papua itu sebesar 17 kali lebih besar dari rata-rata untuk orang di luar Papua,” kata Menko Polhukam.

Kemudian ada peluang-peluang politik khusus yang diberikan pemerintah dalam rangka afirmasi. Antara lain gubernur dan wakil gubernur di Papua dan Papua Barat harus orang asli Papua. Kebijakan ini tidak ada di daerah lain.

“DPRD Papua juga diberi kuota, bahwa 25% harus orang asli Papua. Itu afirmasi,” tutur Mahfud MD.

Di bidang pendidikan, pemerintahan juga punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Orang Papua yang mau masuk universitas terbaik di Indonesia itu bisa diterima dengan perlakuan khusus. “Mau ke UI, ITB, UGM, Undip, Unhas, IPB, dan seterusnya, dengan sekadar rekomendasi dan syarat formalitas lulusan SMA formal, tanpa ikut tes yang umum karena diberi data program Saudara Papua atau kita menyebutnya Adik Papua,” kata Menko Polhukam.

Dalam hal bekerja di pemerintahan, tutur Mahfud MD, Presiden juga sudah menegaskan agar semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, baik kementerian maupun lembaga, agar merekrut orang asli Papua untuk bekerja. Singkatnya, rekrutmen pegawai negeri di seluruh Indonesia harus memberi perlakuan khusus kepada orang Papua.

Soal keuangan di Papua, menurut Menko Polhukam, banyak orang yang menganggap bahwa Papua diambil hartanya oleh negara, hingga Papua miskin tak mendapat bagian. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang disampaikan di rapat kabinet, itu tidak benar.

Pendapatan dari Provinsi Papua yang mencakup pajak, bea cukai, dan lainnya, adalah sebensar Rp12,645 triliun, sedangkan belanja untuk papua adalah Rp46,173 triliun. Sementara Provinsi Papua Barat menyumbang pendapatan Rp5,053 triliun, sementara belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk Papua Barat mencapai Rp19,203 triliun.

“Itu kebijakan umum, jadi pemerintah tetap melakukan pendekatan damai tanpa kekerasan, tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya. Tapi utk melindungi, ada pendekatan hukum dan keamanan,” tutur Menko Polhukam.

Kebijakan berupa upaya penegakkan hukum tersebut, kata Menko Polhukam, pertama adalah dengan memburu para teroris. “Bukan organisasi Papua, tapi orang-orang yang melakukan teror. By name, ada nama-nama, bukan sembarang orang papua,” kata Menko Polhukam.

Kemudian penegakan hukum berupa penelusuran penyalahgunaan dana negara atau korupsi. Pemerintah, kata Menko Polhukam, berdasarkan laporan dari BPK maupun hasil temuan Badan Intelijen Negara, sudah mencatat sepuluh korupsi besar. “Ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka,” kata Mahfud MD.

Selain terus berupaya menumpas habis kelompok teroris di Papua, pemerintah juga terus berupaya mengatasi teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah yang kembali beraksi beberapa hari lalu dengan membunuh empat petani.

“Ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut sudah mulai semakin terdesak oleh operasi pengejaran kita, dan sekali lagi ini pengejaran untuk menyelamatkan rakyat karena mereka ini nyata-nyata melakukan itu (teror),” kata Menko Polhukam.

(Alam) MOTV

Sumber : Humas Kemenko Polhukam RI

Delapan Tersangka Pembakar Polsek Candipuro di Lampung, Telah Diamankan Pihak Kepolisian

LAMPUNG, MOTV - Peristiwa pembakaran Polsek Candipuro yang dilakukan oleh serombongan masyarakat yang menyerang secara masif pada Selasa 18 Mei 2021 malam, diduga diakibatkan oleh ketidak puasan masyarakat setempat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pihak Polsek Candipuro pada kebutuhan masyarakat akan penyelesaian berbagai macam permasalahan yang ada di wilayah tersebut.

Sementara pihak kepolisian telah menyatakan bahwa situasi sudah dapat dikendalikan dan sudah mengamankan delapan orang terduga yang terlibat dalam aksi tersebut.

Dalam keterangannya Humas Polda Lampung pada Awak Media mengatakan bahwa,"“Yang jelas pagi ini sudah diamankan delapan orang,” tutur Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahewani Pandra Arsyad saat di kobfirmasi wartawan, Rabu (19/5/2021) pagi.

Menurut Pandra, "Penyidik telah mengidentifikasi sejumlah pihak yang terlibat, mulai dari penginisiasi aksi, provokator pembakaran, hingga warga yang hanya ikut-ikutan," ungkapnya.

Dijelaskan Pandra, bahwa,"  Warga membakar ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Candipuro..mereka melakukannya dengan membakar gorden serta memecahkan kaca... beruntungnya dalam kejadian ini semua personel kepolisian dan penghuni tahanan tidak ada yang terluka," jelasnya.

Disinggung terkait keluhan masyarakat setempat akan kurang maksimalnya pelayanan pihak Polsek Candipuro pada warganya, Pandrapun menjelaskan," Berdasarkan data sensus kependudukan, jelas Pandra, ada 14 desa dengan 56 ribu penduduk yang harus Polsek Candipuro layani...sementara jumlah personel di sana hanya berjumlah 19 anggota saja...selain bertanggung jawab dalam memelihara Kamtibmas, kapolsek juga bertugas mengawasi penegakan protokol Covid-19, Jelas Kabid Humas Polda Lampung pada Awak Media.

Kombes Zahewani Pandra Arsyad menambahkan ,bahwa,"Pihak kepolisian setempat sudah berusaha semaksimal mungkin dalam bertugas dengan tanpa kenal lelah," tutupnya.

(Joko) MOTV

Tentara Israel Serang Palestina dan Bom Bangunan Media, Ketum SMSI : " Tentara Israel Bar-Bar !"

JAKARTA, MOTV - Aksi pengeboman yang dilakukan Angkatan Bersenjata Israel dalam serangan hari Sabtu hingga Minggu dinihari (16/5/2021)  terhadap  bangunan kantor Al Jazeera dan Associated Press (AP) di Gaza, Palestina mendapat kecaman dari berbagai pihak.

 
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), organisasi perusahaan media Siber yang berkantor pusat di Jakarta, dan beranggotakan 1.225 media, menilai tindakan militer Israel tersebut sebagai perbuatan barbar, seperti ketika manusia belum mengenal hukum dan aturan. 
 
“Tidak pantas tentara Israel melakukan perbuatan barbar di zaman yang sudah modern ini. Jangan biarkan tindakan barbar tentara Israel,”  kata Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi M. Nasir Sekretaris Jenderal SMSI dalam keterangan pers hari Minggu, 16 Mei 2021 di Jakarta.

 
Sebagai pimpinan organisasi media online terbesar di Indonesia selanjutnya turut mengecam tindakan militer Israel yang menghancurkan bangunan, termasuk kantor media Al Jazeera dan Associated Press.

 
Firdaus sangat menyayangkan aksi brutal angkatan bersenjata Israel tersebut. Apalagi bangunan tersebut tidak hanya disewa oleh Al Jazeera dan AP melainkan  bangunan tersebut  menampung berbagai kantor berita di dalamnya.

Melihat konflik yang seolah tidak berujung ini, Firdaus yang juga owner Majalah Teras dan Group ini juga cemas akan terus bertambahnya korban jiwa akibat pertempuran antara Palestina dan Israel.

 
Sementara itu, dari data terakhir yang dapat kantor berita Reuters, total ada 149 korban jiwa manusia di Palestina, 41 di antaranya adalah anak-anak yang mayoritas  berada di wilayah Gaza.

 
Sementara Israel sendiri  baru  melaporkan ada 10 warga mereka yang meninggal termasuk dua anak-anak.

Hari ini, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) diagendakan akan menggelar pertemuan yang membahas situasi Israel dan Palestina.

 
Pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan ketiga DK PBB soal isu kedua negara.

Sebelumnya, DK PBB sempat mencoba untuk mengeluarkan resolusi atau pernyataan bersama terkait pertempuran Israel - Palestina pada Kamis lalu. Namun, upaya itu mendapat pertentangan dari Amerika yang menganggap rancangan DK PBB "kontra-produktif".

 
Selain itu, Amerika juga ingin mengupayakan langkah diplomasi langsung ke Palestina dan Israel terlebih dahulu. Dan, akhirnya  disepakati rapat yang digelar hari Minggu ini.

Sejauh ini, langkah diplomasi yang dilakukan Amerika sejak hari Jumat belum membuahkan hasil. Ketegangan antara Palestina dan Israel, yang terburuk sejak tahun 2014, tetap saja meningkat dengan indikasi gencatan senjata belum tampak. Hal inilah yang nantinya akan dibahas di DK PBB.

Tantangan  ke depan dari apapun hasil rapat DK PBB soal de-eskalasi adalah milisi Palestina, Hamas. Mereka berperan besar dalam pertempuran dengan Israel.

 
Kebanyakan negara, terutama negara Barat, tidak memiliki kontak dengan organisasi tersebut yang mereka cap sebagai kelompok teroris. Di sisi lain, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, tidak punya pengaruh besar ke Hamas.

(Awal) MOTV

Tentara PNG Tantang Indonesia, Pemerintah Papua Nugini,"Tindakan Warganya Itu Kriminal Dan Sedang Diselidiki !"

PAPUA, MOTV - Pemerintah Papua Nugini (PNG) melakukan penyelidikan terkait sebuah posting media sosial yang memperlihatkan warganya mengenakan seragam tentara dan menamakan menamakan dirinya sebagai Batallion Sepik, yang menyatakan siap perang melawan tentara Indonesia untuk membela kelompok teroris OPM di Papua Barat,(12/5/2021) .

Menteri Luar Negeri Papua Nugini Soroi Eoe mengatakan bahwa "tindakan sekelompok warganya itu adalah kriminal dan tengah diselidiki oleh pihak berwenang,"tegasnya. 

Pernyataan lainnya yang datang dari Komandan Pasukan Keamanan PNG mengatakan bahwa,“Warga PNG tidak seharusnya melibatkan diri mereka dengan warga Indonesia dan urusan dalam negeri mereka,” kata Mayor Jenderal Gilbert Toropo sebagaimana diberitakan Post Courier, Selasa (11/5).

Dia mengatakan kelompok tersebut tidak mewakili PNG sebagai negara. “Ini adalah elemen kriminal, yang berlawanan dengan sikap nasional dengan tetangga terdekat kita Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya Komandan Pasukan Keamanan PNG, bahwa,"Pihaknya akan bekerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk menangkap para kriminal ini atas tuduhan membuat kekuatan ilegal di PNG untuk melawan Indonesia dan kekuatan militernya," pungkas Mayor Jenderal Gilbert Toropo.

Sementara itu pihak Departemen Luar Negeri PNG menegaskan bahwa "Pernyataan kelompok itu adalah sebuah tindakan pengkhianatan terhadap negara, dan untuk alasan apapun tidak boleh ada tentara selain Pasukan Keamanan PNG,"tegas Departemen Luar Negeri PNG.

(**) MOTV

 

Danpussenarhanud Kodiklatad Tinjau Latihan YTP dan Resmikan Tugu Gagak Hitam di Markas Batalyon Arhanud 10/Gagak Hitam

JAKARTA, MOTV - Batalyon Arhanud 10/Gagak Hitam menerima kunjungan dari Tim Pussenarhanud Kodiklatad yang dipimpin langsung oleh Danpussenarhanud Kodiklatad Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E., pada hari Selasa, 11 Mei 2021 di Jl. Pesanggrahan Indah, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. 

Kunjungan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan Batalyon Arhanud 10/Gagak Hitam dalam menghadapi latihan YTP Batalyon Mekanis 203/AK TA. 2021 di Puslatpur, Baturaja, dalam pelaksanaan kunjungan tersebut,  Danpussenarhanud Kodiklatad beserta rombongan dan Prajurit Batalyon Arhanud 10/Gagak Hitam tetap mempedomani protokol kesehatan yang berlaku. 

Setibanya di Markas Batalyon Arhanud 10/Gagak Hitam, Danpussenarhanud Kodiklatad beserta rombongan disambut kedatangannya oleh Danyonarhanud 10/Gagak Hitam Letkol Arh Syarief SB, S.H., para perwira, Bintara dan Tamtama yang kemudian dilanjutkan ke Lobby Mayonarhanud 10/Gagak Hitam, lalu dilanjutkan dengan Apel Gelar kesiapan Latihan YTP Yonmek 203/AK TA. 2021 baik personel, materiil dan Alutsista di Lapangan Gagak Hitam. 

Hadir dalam acara tersebut Dirsen Pussenarhanud, Dirbinlat Pussenarhanud, Dirbindok Pussenarhanud, Dirbindik Pussenarhanud, Danmen Arhanud 1/F Dam Jaya, Kesmen, para Komandan Satuan jajaran Menarhanud 1/F Dam Jaya (Danyon Arhanud 6 & Danden Rudal 003), Danyon Arhanud 1/K, perwakilan staf umum dan Badan Pelaksana Kodam Jaya.

Usai pelaksanaan apel gelar kesiapan latihan YTP Yonmek 203/AK TA. 2021, Mayjen TNI Nisan Setiadi memberikan pengarahan kepada seluruh Prajurit Batalyon Arhanud 10/Gagak Hitam yang terlibat dalam latihan YTP Yonmek 203/AK TA. 2021. Di Garasi Kendaraan, dengan menegaskan bahwa, "Kesiapan dalam menghadapi latihan YTP TA. 2021 Batalyon Arhanud 10/Gagak Hitam sangat luar biasa, secara umum sudah baik dari segi penyiapan personel, materiil dan Alutsista itu sendiri," tegasnya, 

"Yang tidak kalah," kata Danpussenarhanud, "Apresiasi juga dari saya terhadap kepedulian Batalyon (Danyon) yang akan mendukung Helm Tactical & Rompi serbu bagi Prajurit Batalyon Arhanud 10 yang akan melaksanakan latihan “ujarnya. 

Dalam penjelasannya, Nisan Setiadi, mengatakan bahwa, "Keberangkatan dalam latihan YTP TA. 2021 merupakan kali pertama bagi Batalyon Arhanud 10/Gagak Hitam, ini merupakan pengalaman yang sangat berharga, hal ini akan membuat kita akan semakin banyak wawasan, pengetahuan dan  keterampilan, sehingga kemampuan kita semakin baik serta menambah kemampuan kita dalam mengalami perubahan situasi di dalam suatu operasi, jadi laksanakan latihan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat mengharumkan nama Korps Arhanud. “ucapnya.

Peresmian tugu Gagak

Acara apel gelar kesiapan latihan YTP Yonmek 203/AK TA. 2021 di akhiri dengan peresmian Tugu Gagak Hitam (Gagak Icon), dimana selanjutnya saat peresmian Tugu Gagak Mayjen TNI Nisan Setiadi menjelaskan terkait tugu Gagak Icon tersebut, bahwa "Tugu Gagak Hitam dapat menjadi suatu simbol kebanggaan terhadap satuan, menumbuhkan rasa kekompakan dan memperkuat rasa kecintaan terhadap satuan sehingga diharapkan prajurit Gagak Hitam pantang berbuat cela yang akan merugikan diri pribadi & satuan.” ungkapnya.

Selain itu, Danyonarhanud 10/Gagak Hitam Letkol Arh Syarief SB, S.H juga menambahkan bahwa "Gagak Icon atau Tugu Gagak Hitam ini sekaligus berfungsi utk Bacround/icon foto bersama untuk Prajurit Batalyon Arhanud 10 Gagak Hitam maupun bagi siapa saja yang ingin berfoto/selfie saat berada di Batalyon Arhanud 10, katanya seraya tersenyum simpul. 

Perlu diketahui bahwa gagasan pembangunan tersebut berawal dari Letkol Arh Syarief SB, S.H yang menciptakan program 99 hari kerja dimana didalamnya dibentuk 10 satgas, yakni salah satunya adalah satgas pembangunan (Dansatgas Kapten Arh Edi Suhartono), beberapa hasil satgas pembangunan yang sudah dilaksanakan adalah diresmikannya lapangan tenis oleh Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., dan  yang sedang berjalan antara lain pembangunan Gereja Oikumene bagi umat kristiani, ruang rekreasi, pembangunan tempat Fitness, dan hari ini Tugu Gagak Hitam diresmikan oleh Danpussenarhanud Kodiklatad. 

Sebelum meninggalkan Mayon Arhanud 10/Gagak Hitam, Danpussenarhanud beserta rombongan & tamu undangan melaksanakan foto bersama di Tugu Gagak Hitam (Gagak Icon). Hadir juga dalam peresmian Gagak Icon dan foto bersama Bpk Woerjatmoko dari PT. Indonesia Tekno Raya serta Aulia dari PT. Arwana Keramik. 

(Red) MOTV

Viral di Medsos, Video Ajakan Presiden Belanja kuliner Lebaran "Bipang Ambawang" Menuai Kontroversial

JAKARTA, MOTV - Viralnya Video terkait himbauan dan ajakan Presiden Joko Widodo  mempromosikan  untuk membeli berbagai produk kuliner khas Indonesia termasuk "Bipang Ambawang" dari Kalimantan sebagai kuliner lebaran yang kemudian menjadi viral di Meia Sosial serta menuai berbagai tanggapan bernada sumbang dari para Nerizen dan masyarakat luas dan terus semakin memanas sehingga menjadi Polemik,(09/05/2021).

Permasalahan yang timbul dan mencuat tersebut disebabkan bahwa "Bipang Ambawang" diketahui merupakan makanan olahan berbahan baku daging Babi.

Dimana Bipang sendiri memiliki arti "Babi Panggang", sementara "Bipang Ambawang" merupakan kuliner khas "Babi Panggang" dari Kalimantan Barat.

Promosi kuliner "Bipang Ambawang" ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidator bertajuk “05.05 Hari Bangga Buatan Indonesia” yang diunggah Kementerian Perdagangan RI, pada Ramadhan, 05 Mei 2021,lalu.

Dalam video berdurasi -/+ 0:43 Detik tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada masyarakat Indonesia mengenai kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran. Kebijakan tersebut ditempuh karena masih dalam situasi pandemi covid-19.

Berkenaan dengan itu, Presiden Jokowi mengajak masyarakat yang rindu dengan kuliner khas daerah, atau yang biasanya mudik membeli oleh-oleh, untuk memesan secara online.

“Bapak/Ibu dan Saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah, atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, "Bipang Ambawang" dari Kalimantan, dan lain-lainnya, tinggal pesan. Dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah,” kata Presiden RI dalam penyampaian Promosi pada masyarakat luas.

Salahkan Mensekneg Praktikno

Berkaitan dengan hal tersebut Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer menyalahkan Menteri Sekretaris Negara, Praktikno, yang lagi-lagi bermasalah dalam penyiapan data dan materi sambutan Presiden.

"Ini sudah kesekian kalinya. Dari surat menyurat, adminitrasi hingga data sambutan Presiden pun bisa salah," kata Noel sapaan akrab aktivis 98 itu, Sabtu (8/5).

Jelas dia, data dan materi sambutan Presiden harusnya dikroscek berulang kali. Kalau ada kata atau kalimat yang terasa asing, bisa dikonfirmasi dulu ke yang mengetahui.

"Kalau makanan 'bipang', tinggal klik saja di Google, sudah keluar itu artinya apa. Jadi ada kelalaian dan kesalahan di Sesneg yang terjadi terus-menerus dan berulang kali," ucap Noel.

Alhasil, ketika video itu geger dan heboh, lantas baru Pratikno jadi pemadam kebakaran, menghapus konten video yang sudah terlanjur tersebar.

Masalahnya, lanjut Noel, video itu sudah beredar luas. Dan ketika isu SARA masih sangat sensitif, maka Presiden akan menjadi target hujatan yang bisa dimanfaatkan lawan politiknya.

"Yang tidak benar ya Pratikno. Harus dicopot dia. Sudah terlalu lama diberi kesempatan," tegas Noel.

Makanan Kesukaan Jubir Presiden

Sementara itu Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman meluruskan maksud Jokowi dengan memberi penjelasan jika bipang yang dimaksud adalah jipang.

Jipang adalah kuliner khas daerah yang bisa dipesan secara daring saat Lebaran.

Penjelasan itu ditulis jubir pada Twitter pribadi @fadjroeL. Fadjroel Rachman pun mengunggah tangkapan layar bipang yang dijual daring.

“Ini BIPANG atau JIPANG dari beras. Makanan kesukaan saya sejak kecil hingga sekarang. BIPANG atau JIPANG dari beras ini memang makanan hit sampai sekarang ya. Nuhun,” tulis Fadjroel.

Sebaiknya Minta Maaf, Jangan Ngeles

Namun penjelasan Jubir Presiden tersebut mendapat kritikan dari Fadli Zon. Dia menyatakan bila bipang yang dimaksud adalah babi panggang, semestinya Fadjroel minta maaf.

 
Sebab menurutnya konsep pidato yang disampaikan Jokowi keliru telah mempromosikan makanan yang dilarang dikonsumsi dalam Islam untuk oleh-oleh lebaran. 

"Kalau Bipang Ambawang artinya 'babi panggang', sebaiknya minta maaf saja krn yg nulis konsep pidato P @jokowi keliru mempromosikan makanan untuk Lebaran," kata Fadli Zon seperti dikutip dari akun Twitter @fadlizon pada Sabtu, 8 Mei 2021. 

Anggota DPR RI dari Partai Gerindra tersebut menilai, sikap itu lebih baik dilakukan dibanding harus berkilah dengan mengaburkan makna babi panggang menjadi jipang, makanan khas yang terbuat dari beras. 

"Ini lebih baik ketimbang ngeles mengaburkan bipang n jipang dari beras. Bilang saja maksud beliau adalah jipang bukan bipang," ucapnya menjelaskan. 

Makanan Tidak Related Dengan Umat Islam

Disisi lain, Kawendra Lukistian (Wasekjen Partai Gerindra) (8/5) dalam tanggapannya mengatakan,"Saya sangat menyayangkan sekali, dalam konteks ucapan lebaran, himbauan jangan mudik dan oleh-oleh khas lebaran. Presiden malah menyebutkan makanan yang tidak related dengan kebiasan umat Islam, BIPANG Ambawang, silahkan cari tau apa itu Bipang Ambawang,"katanya.

"Tim komunikasi presiden perlu di evaluasi, hal mendasar seperti ini kok ga dijagain,"tegasnya.

"Kalau ditanya siapa yang salah, tentu yang membuat brief dan teks dalam pidato itu. Saya yakin pak presiden sebagai seorang muslim yang taat memang tidak begitu paham soal Bipang tersebut," imbuhnya.

Bagi Umat Islam Bipang Haram, Bagi Non Muslim Tidak

Tanggapan lainnya muncul dari Ali Lubis, SH, dalam tulisannya melalui Whatsapp menyatakan, bahwa,"Bipang Ambawang mendadak Viral dan terkenal di jagat maya karena disebut pak Jokowi dalam pidatonya, sebenarnya itu merk dagang makanan khas Kalimantan barat,"katanya.

 
"Pidato singkat Pak Jokowi jelas, bagi yang merindukan makanan khas daerah silahkan di pesan melalui online. Artinya jika tidak merindukan ya tak usah di pesan, simple kan.
Protes terjadi karena Bipang adalah jenis makanan dari olahan daging babi, lalu apakah salah Pak Jokowi mempromosikan nya?? Tentu tidak, kecuali Pak Jokowi menyuruh umat Islam untuk membeli dan memakannya. Itu baru salah," ungkapnya.

"Banyak makanan khas daerah yang disebut, bukan cuma Bipang. Libur lebaran tentunya bukan hanya umat Islam yang merayakannya, umat non muslim pun ikut serta," jelas Ali.

Menurut Ali Lubis, "Bagi umat Islam Bipang itu Haram, tapi tidak bagi umat non muslim. Artinya Pidato Pak Jokowi bukan hanya tertuju bagi umat Islam saja, tapi untuk umat lain juga yang terdampak larangan mudik,"

"So, Rakyat Indonesia khususnya yang ada di tanah rantau juga banyak yang non muslim, jika mereka mau pesen dan makan Bipang tentu tak salah juga khususnya bagi yang suka.
Umat Islam Indonesia itu orang pintar tentu tidak mungkin juga mereka pesan Bipang dan mengirimkan nya ke sanak saudara untuk menu lebaran," sambyngnya.

"Terakhir,"kata Ali. "Sebaiknya hentikan protes soal Bipang, Karena Bipang itu seperti halnya BPK ( Babi Panggang Karo ) di tanah Sumatra Utara dimana banyak juga yang suka memakannya khusus Umat Non Muslim disana,"pungkasnya.

Presiden Telah Gagal Selami Umat Islam

Tanggapan berbeda muncul dari Sastrawan Politik, Ahmad Khozinudin yang menegaskan dalam tulisannya melalui Whatsapp pada Sabtu (8/5),bahwa"Penyebutan Bipang Ambawang ini tentu saja menyakiti hati umat Islam,"tegasnya, "Sebab, Lebaran idul Fitri yang sebentar lagi datang adalah lebaran umat Islam, dimana didalamnya ada tradisi lebaran dirayakan dengan menyiapkan beragam makanan sebagai suguhan bagi tamu yang datang."ungkapnya

"Presiden telah gagal menyelami suasana kebatinan umat Islam,"ungkapnya, Karena itu kepada Tuan Presiden Joko Widodo kami sampaikan kepada Anda;

Pertama, Anda sebenarnya telah cacat moral melarang mudik dengan alasan pandemi, sementara Anda sendiri melanggar protokol kesehatan dengan membuat sejumlah agenda yang menimbulkan kerumunan. Anda juga menjadi tak layak diambil sebagai teladan, karena ditengah kebijakan melarang mudik Anda membiarkan TKA China berdatangan dengan mengizinkan membuka rute penerbangan Jakarta - Wuhan, kota asal muasal virus Covid-19.

Sudah terlalu banyak kebijakan yang Anda buat tidak konsisten, mencla mencle, isuk dele sore tempe. Rakyat Anda pasung dengan isu pandemi, sementara mal, pusat belanja dan pariwisata, Anda biarkan bebas beroperasi.

Kedua, Kami mudik rindu kampung halaman, rindu emak, rindu bapak, rindu adik dan kakak, rindu teman SD, rindu sanak famili, rindu segala hal tentang masa lalu kami. Dengan mudik, semua itu terobati karena saat mudik semua berkumpul di kampung.

Kalau pulang bukan saat lebaran, kampung sepi, rindu kami kepada sejumlah teman SD, teman SMP, teman STM, rindu sanak famili, rindu segala hal tentang masa lalu kami, tidak mungkin terobati.

Jadi, makanan hanya salah satu faktor saja. kalau cuma rindu makanan, di Jakarta kami bisa dapatkan makanan apapun dari citra seluruh Nusantara, dari gudeg Jogja hingga rendang Padang. Tapi bukan itu tuan Presiden, kami rindu rendang bikinan emak, menikmatinya disamping emak, sambil merasakan semilir sejuk angin kampung, jauh dari kebisingan kota Jakarta, serta sesaat bisa melepaskan kejengkelan pada janji janji palsu tuan Presiden.

Ketiga,  ini hari raya idul Fitri, bukan Imlek atau Natal. Apa urusannya Tuan Presiden minta kami pesan Bipang Ambawang (Babi Panggang) ? kami menghormati non muslim yang mengkonsumsinya, tapi kami tak habis fikir bagaimana mungkin ada seorang Presiden yang beragama Islam mengajak rakyatnya yang mayoritas muslim mengkonsumsi babi ? dan itu dilakukan saat menjelang hari raya Idul Fitri ?

"Sudah sudah tuan Presiden, stop menyakiti hati kami umat Islam. Anda telah gagal menyejahterakan kami, jangan menambah kemarahan dengan melukai hati kami. Kami tak ingin, berlebaran dengan memendam dendam atas ucapan Anda yang tidak berempati kepada nasib kami,"pungkasnya.

Permintaan Maaf Melalui Menteri Perdagangan

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi minta maaf atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengajak masyarakat belanja makanan khas daerah secara daring (online) lantaran ada larangan mudik selama periode lebaran Idul Fitri 2021.

Sebelumnya, pernyataan Jokowi dinilai janggal sebab turut menyertakan makanan Bipang Ambawang. Bipang dapat merujuk pada singkatan babi panggang, kuliner khas Kalimantan Barat.

"Berkaitan dengan pernyataan tentang Bipang Ambawang, yang pertama kita harus melihat dalam konteks keseluruhan pernyataan Bapak Presiden ada dalam video yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai dan membeli produk lokal," kata Lutfi dalam video pada akun Youtube Kementerian Perdagangan, dikutip Sabtu (8/5).

Menurut Lutfi pernyataan Jokowi ditujukan untuk semua elemen masyarakat yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya.

"Pernyataan bapak itu ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama dan budaya yang memiliki kekayaan kuliner nusantara dari berbagai daerah. Setiap makanan punya khas dan jadi favorit lokal," ungkapnya.

Dalam hal ini, sambung Lutfi, kuliner khas yang disebut Jokowi bertujuan untuk mempromosikan kuliner nusantara yang beragam.

"Yang jelas kuliner itu dikonsumsi disukai oleh berbagai kelompok masyarakat yang beragam," sambungnya.

Kementerian Perdagangan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas acara yang dihadiri Jokowi dalam video viral itu, memohon maaf. Lutfi juga memastikan tidak ada maksud 'menyimpang' dari apa yang disampaikan Jokowi.

"Kami dari Kementerian Perdagangan selaku penanggungjawab acara itu sekali lagi memastikan tidak ada maksud apapun dari pernyataan bapak Presiden. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila terjadi kesalahpahaman karena niat kami hanya ingin agar kita semua bangga terhadap produksi dalam negeri termasuk kuliner khas daerah," pungkasnya.

(Red) MOTV

45 Tersangka Diringkus Petugas Berikut Barbuk Saat Penggerebakan di Kampung Ambon, Jakarta Barat

JAKARTA, MOTV - Polisi melakukan penggerebakan di Kampung Ambon Komplek Permata, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (8/5/2021).

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Ady Wibowo dalam keterangannya pada Awak Media mengatakan bahwa ,"Penggerebakan ini berawal dari adanya laporan masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba," katanya.

Lebih lanjut Kapolres mengutarakan,"Ini kegiatan operasi gabungan antara Polda dan Polres dimana unsur terkait didalamnya Direktorat Narkoba dari Brimob dari Sabhara dan Satnarkoba Polres Jakbar, kita melakukan operasi gabungan di lokasi Kampung Ambon," ujarnya di lokasi, Sabtu (8/5/2021).

Ady Wibowo  menjelaskan bahwa , "Sebelumnya polisi juga sudah melakukan profiling terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut...ada sekitar 555 personil gabungan diterjunkan dalam operasi gabungan untuk menggerebek kampung narkoba tersebut," jelasnya.

"Hasilnya," kata Ady,"Polisi berhasil mengamankan 45 orang dengan berbagai barang bukti diantaranya senjata tajam, senjata rakitan, lima peluru tajam, kemudian ada drone, minuman keras, senapan angin, alat timbang,"ungkapnya.

"Kita juga amankan ganja dan sabu yang berhasil kita amankan," imbuhnya.

Ady juga menuturkan bahwa, "Barang bukti tersebut diamankan di berbagai titik dikawasan tersebut. Polisi juga melakukan pembongkaran rumah bedeng yang dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba," tuturnya.

"Pada saat dilakukan penangkapan," kata Ady, "Tidak ada perlawanan, kita amankan dengan baik, tadi ada satu (melawan) cuma tidak terlalu berlebihan."

"Saat ini, para pelaku tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," pungkas Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Ady Wibowo.

(Tfn) MOTV

Sumber :  Humas Polres Metro Jakarta Barat 

TNI Kirimkan "Pasukan Setan" Yonif 315/ Garuda, Masuk Zona Merah Markas OPM, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wilayah Papua

JAWA BARAT, MOTV - Pasukan Setan merupakan julukan untuk para prajurit TNI dari Yonif 315/Garuda. Tim ini bakal ditugaskan untuk memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Papua.Sejarah berdirinya Yonif 135/ Garuda, pada tanggal 20 Agustus 1947 di Daerah Cirebon terbentuk Satu Kompi yang diberi nama” PASUKAN SETAN”,(01/05/2021).

Pada tanggal 20 Agustus 1949 karena mendapat simpati sehingga kekuatan Patriotism /Nasionalisme rakyat setempat sehingga kekuatan Pasukan Setan semakin besar.

Dengan mendapatkan tambahan satu Kompi dari Banten dengan nsma Kesatuan dirubah menjadi YON “Y” Brigade IV Divisi VI / Siliwangi, dengan menggunakan tanda pengenal tutup kepala ” BARET HIJAU”.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 1949 ditetapkan sebagai ” Hari Jadi Kesatuan”.
Dengan dilokasi Pasukan berada di Panawuan Cilimus Kuningan dengan unsur pimpinan sebagai berikut :

Komandan Batalyon ; Kapten Inf.D Mahcmud Pasha, Komandan Kompi Staf :Letda Tatang Rosadi, Komandan Kompi- I : Lettu Hanny Faurcolemm, Komandan Kompi- II : Lettu SE Usman, Komandan Kompi- III : Lettu Soenaryo, Komandan Kompi- IV: Lendda M.Soeyogo, Komandan Kompi- V: Lettu Danier Riring.

Pada tanggal 1 Januari 1951 terjadi perubahan nama,satuan dari Batalyon “Y” menjadi Batalyon 1515/ Tirtayasa Divisi VI/ Siliwangi.

Pada tanggal 1 April 1952 terjadi perubahan lagi nama satuan dan YON 1515/ Tirtayasa menjadi Batalyon 315/ Garuda Resimen VIII Teritorium III/Siliwangi.

Pada tanggal 9 November 1958 berdasarkan Skep Panglima Teritorium III/ Siliwangi Nomor ; Skep /87/3/3/1958 diresmikan Tunggul Batalyon 315/ Garuda Deng an Simbol ” Burung Garuda”.

Pada tanggal 1 Agustus 1962 berdasarkan Skep Pangdam VI / Siliwangi Nomo; Skep /94-2/8/1962/menjadi Batalyon 315/Garuda Roi P,masuk Brigade I Kodam VI /Siliwangi.

Tanggal 8 Agustus 1962 masuk Organik Brigade 12/ Guntur bersama Yon 301 dan 325

Pada tanggal 28 Januari 1963 dipindahkan menjadi organik Brigif 15/Tirtayasa.
Tanggal 13 Agustus 1970 ditemukan menjadi Batalyon 315/Kujang Oleh Pangdam VI/ Siliwangi.

Pemberangkatan "PASUKAN SETAN" ke Papua

Sebelum diberangkatkan, Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, telah melakukan pengecekan personel di Markas Yonif Garuda Kota Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (27/4/2021) kemarin.

Mayjen TNI Nugroho memastikan seluruh personel Yonif Garuda siap mengemban tugas negara mengamankan daerah rawan Papua. Mereka diminta menjalani tugas dengan rasa bangga.

"Pertahankan dan tingkatkan reputasi yang telah dimiliki, maka tidak ada alasan untuk gagal dalam operasi," kata Mayjen TNI Nugroho, Selasa kemarin.

"400 pasukan TNI Yonif 315/Garuda  yang juga dikenal dengan sebutan "PASUKAN SETAN" akan segera dikirim ke Papua untuk memberangus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang sudah resmi ditetapkan sebagai anggota teroris," katanya.

Pangdam III Siliwangi menambahkan,"Yonif Garuda yang berjuluk "PASUKAN SETAN" ini memiliki sejumlah kemampuan mumpuni dalam  melaksanakan tugas operasi militer perang (OMP), maupun selain perang OMSP," imbuhnya.

YONIF 135/Garuda merupakan Kesatuan Batalyon di TNI AD

YONIF 135/ GARUDA berdiri pada 20 Agustus 1948, Markas Komando ( Mako) Yonif 135/Garuda berada di Jalan Mayjen Ishak Djuarsa, Kota Bogor, Jawa Barat.

Sebagai Satuan tempur berada di bawah Korem 061/ Surya Kencana ( SK) Kodam III / Siliwangi. Yonif 135/ Garuda memiliki posisi dan peran penting dalam mendukung tugas pokok Korem 061/ SK untuk menjaga keutuhan dan ketahanan Wilayah dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang mungkin timbul.

Kasdam III/Siliwangi, Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo (28/4/2021) mengatakan, "Personel ini sudah menjalani latihan taktik dan teknik pertempuran, termasuk menembak...Selain itu, mereka memiliki kemampuan mengendus atau mencium musuh dengan baik... Dengan kemampuan itulah, Yonif Garuda mendapat julukan "PASUKAN SETAN",tegasnya.

 
"Dengan kemampuan yang dimiliki, kami yakin satuan ini dapat menumpas kelompok separatis bersenjata (KKB) di Papua, dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dalam setiap langkah dan tindakan," ujar Kasdam Siliwangi.

Kunto Arief menambahkan, bahwa,"Selain itu, pasukan ini juga dibekali peluru Khusus untuk memburu Teroris OPM," pungkasnya.

(Awl/Nr) MOTV

Jampidsus Kejagung Periksa 3 (Tiga) Orang Saksi Terkait Tipikor Pengelolaan Keuangan di BPJS

JAKARTA, MOTV - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa 3 (tiga) orang sebagai saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,(30/04/2021).

Dalam Keterangannya pada Awak media, Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak  mengatakan bahwa," Kami memeriksa 3 (tiga Orang sementara sebagai Saksi), adapun Saksi yang diperiksa adalah ,1.ABY selaku Direktur Utama PT. Samuel Asset Management;,2.BB selaku Ketua Komite Investasi PT. Samuel Asset Management;3. AR selaku Anggota Tim Investasi PT. Samuel Asset Management," terangnya.

"Ketiga saksi tersebut diperiksa terkait Reksadana Saham Dana Cerdas", imbuh Leo.

Lebih lanjut Kapuspenkum menguraikan," Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan," urainya.

Terkait dengan proses pemeriksaan dalam Protokol Kesehatan menyangkut Covid-19, Leonard mengatakan bahwa," Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19, antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi diperiksa dengan Penyidik yang telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap serta bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan. (K.3.3.1)," pungkasnya.

(Awal) MOTV