G-7NRK1G0600

Selasa, 11 April 2023

Unjuk Rasa Digelar AKAMSI Terindikasi Pungli di SMPN 1 Tamsel Disambut Demo Para Orang Tua Murid, Annisa : Saya Tidak Melanggar Aturan


KABUPATEN BEKASI, MOTV -  Demontrasi Mahasiswa yang mengatas namakan Angkatan Mahasiswa Bekasi (AKAMSI) dengan alamat kantor Sekretariat di Jalan Letnan Marsaid, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi tersebut digelar di depan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Aksi Demo yang berujung ricuh dengan menimbulkan benturan dahsyat antara para Mahasiswa dengan Emak-emak Orang Tua Murid yang didukung pihak sekolah di depan pintu gerbang SMPN 1 Tambun Selatan. pada Selasa (11/04/2023) siang.
 
Unjuk rasa mahasiswa yang diduga bocor dan diketahui oleh pihak sekolah tersebut di sambut negatif dan persiapan matang oleh Orang Tua Murid didukung pihak sekolah yang juga melakukan Aksi Demo tandingan guna menghadapi para mahasiswa yang tengah melakukan orasi di depan pintu gerbang sekolah SMPN 1 Tambun Selatan.
 
Dalam Aksi tersebut pihak mahasiswa selain berorasi dengan membawa spanduk serta menempelkan Spanduk besar bertuliskan "AKAMSI Mengecam Keras Atas Indikasi2 Korupsi!!!', sementara pihak Orang Tua Murid membawa Spanduk dari Karton bertuliskan, "Kami Merasa HAPPY Mengikuti Study Tour".
 
Saat orasi Mahasiswa berlangsung, rombongan Orang Tua Murid menggeruduk para Mahasiswa. Alhasil... bentrok Emak-emak dan mahasiswapun terjadi dan tak dapat di hindari. Emak-emak Orang Tua Murid yang didukung pihak sekolah terus mendesak dan berupaya membubarkan paksa pihak Mahasiswa, " Serbu-serbu," teriak Emak-emak Orang Tua Murid di tengah bentrok dengan Mahasiswa. Bentrokpun berlanjut antara pihak sekolah dan Mahasiswa. Kolaborasi Emak-emak dan pihak sekolah cukup efektif dalam upaya membubarkan paksa Aksi Demo sejumlah Mahasiswa di depan pintu gerbang SMPN 1 Tambun Selatan tersebut.Saling tuding, saling umpat dan kecam di kedua belah pihak terus bersautan ditambah bumbu penyedap kata-kata kotor yang menghiasi pertarungan Orang Tua Murid berkolaborasi deng pihak sekolah melawan para Mahasiswa.

Dalam keterangannya kepada Awak Media di lokasi Kordinator AKAMSI, Salam menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan akan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan dapat diperoleh baik dari sekolah secara formal, maupun pendidikan luar sekolah.
 
Koorlap Aksi, Salam dalam orasinya menuntut kepala sekolah SMPN 1 Tambun Selatan untuk mundur dari jabatannya atas indikasi pungli Study Tour senilai 1,5 jt/siswa, karena sudah melanggar surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi No 420/431/Disdik point ke -3 yang berbunyi "Satuan Pendidikan dilarang mengadakan kegiatan Study Tour yang sumber dananya dari orang tua/wali murid. dan kami meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melakukan tindakan tegas kepada kepala sekolah yang telah melakukan indikasi pungli tersebut.
 
" Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun, pemerintah menyatakan pendidikan dasar (SD & SMP) dilaksanakan tanpa pungut biaya apapun, Pemerintah mempunyai kebijakan untuk membebaskan biaya pendidikan yang bertujuan untuk mensukseskan generasi bangsa yang bermutu agar semua anak usia wajib belajar dapat memperoleh akses belajar. Akses pendidikan tidak boleh memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan semua latar belakang lainnya.," ucap Salam sebagai Korlap Aksi saat di konfirmasi Tim Awak Media di lokasi.
 
"Karena sudah jelas, pungutan dan sumbangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012. Dalam pasal 9 ayat 1 menyebutkan, satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan,"pungkas kordinator AKAMSI, Salam.
 
Annisa Tegaskan, Mahasiswa Pendemo Perlu Bimbingan Tepat Dan Saya Tidak Melanggar Aturan

Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 1 Tambun Selatan, Hj Annisa Spd.Mpd saat di konfirmasi Tim Awak Media mengatakan bahwa,"Perbedaan yang beragam itu indah, tidak semua orang akan sepakat, tidak akan semua orang setuju dengan apa yang kita yakini kebenarannya..engga ada kebenaran absolut kecuali Al Qur'an, engga ada kebenaran absolut kecuali keyakinan abang..ya..jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat, ada Miss sedikit-sedikit wajar..saya pikir. Dari sekian banyak Media, dari sekian banyak LSM...ini hanya ada beberapa LSM yang sudah kami konfirmasi berita yang terkait dengan Study Kependidikan SMP Negeri 1 Tambun Selatan," katanya.

"Kemudian," lanjut Annisa,"Kalau tadi ada Demo Mahasiswa, saya pikir 1(Satu). mereka mungkin mereka masih perlu bimbingan. Dan saya pikir mereka perlu bimbingan yang lebih tepatlah...kenapa, kalau saya pikir mereka seharusnya tidak melakukan demo di lingkungan sekolah, mereka bisa melakukan apa namanya.. konfirmasi, wawancara untuk me..apa namanya..menanyakan tentang keadaan sebetulnya tentang Study Tour Kependidikan," terangnya.

Lebih lanjut Kepala Sekolah SMPN 1 Tambun Selatan mengungkapkan bahwa,"Mereka tadi mengedepankan ada orang tua yang memang keberatan, yang merasa dirugikan dengan adanya jalan-jalan dan sudah di jawab oleh Orang Tua langsung..ini bukan  orang  tua bayaran..ini Orang Tua asli Siswa-siswa SMPN 1 Tambun Selatan," ungkap Annisa seraya menunjuk pada para Orang Tua Murid yang duduk-duduk di Mushala dan di jawab mereka,"Asli Paak," serentak.

"Jadi," sambungnya,"Kan yang mereka persoalkan katanya Orang Tua kurang ada yang di rugikan,ya, anak-anak juga kurang senang, saya sudah konfirmasi tadi, saya sudah jelaskan, didepan ada tulisan anak-anak bahwa mereka itu senang dengan kegiatan tersebut,ya."

"Kemudian yang kedua tentang pelanggaran aturan yang saya lakukan, saya pikir berdasarkan Surat Edaran itu baik nomor poin 1,2,3,4,5 poin yang ada di Surat Edaran Kadisdik tentang pelarangan berbagai hal, kami tidak melakukan pelanggaran pada hal-hal tersebut, tegas Annisa.

"Larangannya adalah 1 (Satu) Penjualan buku dan seragam," imbuhnya.



Disinggung mengenai apakah Study Tour masuk dalam aturan larangan dari Kadisdik Kabupaten Bekasi, Kepala Sekolah SMPN 1 Tambun Selatan menjawab," Menurut saya tidak ada di dalamnya, abang sudah baca suratnya...dan yang ke 2 (Dua) Pungutan, mungkin kalau di bilang pungutan oleh sekolah, kami tidak melakukan pungutan...kalau di anggap kegiatan Study Tour merupakan pungutan...merekalah Orang Tua yang memfasilitasi kegiatan tersebut, kami hanya tinggal mendampingi anak-anak sesuai dengan program apa yang ada di SMPN 1 Tambun Selatan kami mendampingi anak-anak difasilitasi oleh Orang Tua, ya..mereka mengajak kawannya semua kelas 9 tapi kemudian setelah di lakukan supaya ada beberapa anak yang di bantu...saya rasa itu cukup manusiawi. Jadi kalau tadi saya bilang Mahasiswa itu bergerak berdasarkan kemanusiaan..hayu bersama-sama, karena Orang Tua ini betul-betul memperhatikan anak-anak yang memang..ya refresing lah ya, setelah 3 (tiga) tahun di landa Covid," papar Annisa.

Ditegaskan kembali terkait Surat Edaran yang di keluarkan oleh Kadisdik lama, Dr Carwinda M.Si belum ada perubahan sampai adanya pergantian jabatan Kadisdik yang baru, Imam Faturochman, ST, M.Si, bahwa apa yang di lakukan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Tambun Selatandengan melakukan Study Tour tersebut tidak melanggar?.

"Berdasarkan hasil pemahaman saya, saya tidak melakukan pelanggaran pada Surat Edaran yang di keluarkan oleh Pak Carwinda, apa lagi pada saat itu Pak Carwinda mengeluarkan pada saat Pandemi Covid, ya," tandas Annisa.

Terkait mengenai keterangan dari Sekdisdik Kabupaten Bekasi, Heri Erlangga yang menegaskan bahwa, sampai hari ini kamis ( 6/4/2023), kami Disdik belum mendapatkan laporan hasil kegiatan Study Tour SMPN 1 Tambun Selatan.

" Satu, kami sudah melaporkan kegiatan ini untuk kegiatan awal pada Dinas Pendidikan pada tanggal (10/3/2023) sebelum kami berangkat. Jadi kami membuat surat pemberitahuan kepada Dinas bentuknya pemberitahuan.Karena memang kegiatan sekolah itu adalah otomatis tanggung jawab Kepala SKPD atau Sekolah...kami memberitahukan pak..pada Dinas, ada surat arsip dan kemudian setelah kami jalan..kami memang sepatutnya memberi laporan kepada Dinas Pendidikan, suratnya, surat laporan itu memang agak sedikit lama karena memang terkait dengan Dokumentasi-dokumentasi yang cukup lumayan banyak kami ingin lengkap, supaya bisa menjadiacuan ke Sekolah-sekolah lain kami buatkan dan sudah kami kirimkan..hari ini (11/04/2023) kamikirimkan insya allah ke Dinas Pendidikan sebagai bahan laporan kami secara tertulis, karena pada saat setelah kami jalan-jalan secara lisan saya , sudah ke lapangan" saya pikirsudah menyampaikan,"Pak SMPN 1 Tambun Selatan Sudah Jalan-jalan, sudah ke Taruna Nusantara", saya pikir laporan secara lisan kepada Pak Kabid, ya cukup,"pungkas Kepala Sekolah SMPN 1 Tambun Selatan, Hj Annisa S.pd.M.pd.

(Red/Iwan Joggie) MOTV 

Sabtu, 25 Maret 2023

Sambut Tahun Politik 2024, Artis Nafa Urbach Maju Sebagai Bacaleg Dapil VI, Jawa Tengah Dari Partai Nasdem


JAKARTA, MOTV -  Sambut tahun politik pada Pemilu 2024 nanti, beberapa partai politik (Parpol) sudah mulai mengusungkan nama nama calon untuk anggota legislatif (caleg). Tak hanya yang berlatar belakang dari politik, adapun para artis banyak yang maju bakalan menjadi caleg. (25/03/2023).

Pesta demokrasi tersebut dilangsungkan serentak pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, rencananya. Sejumlah artis yang direncanakan akan menjadi caleg pada 2024. Diantara artis yang bakal melaju, meski sebelumnya gagal. Salah satunya, Nafa Urbach.

Nafa Urbach, artis pesinetron dan penyanyi yang juga memiliki perusahaan Film dan Production House (PH) Behave Picture masih memiliki obsesi untuk melaju di pesta demokrasi 2024 nanti, menjadi caleg partai Nasdem untuk Dapil Jawa Tengah (Jateng).
Kebetulan, Nafa Urbach menjadi Bacaleg di Dapil 6 Jawa Tengah, yang mana daerahnya meliputi Magelang dan sekitarnya sebagai kampung halamannya.

Pelantun lagu Hatiku Bagai Disangkar Emas tersebut, Tak luput dari perhatian masyarakat. Tak sedikit yang menanyakan peluangnya ke Senayan.

Saat diwawancarai Awak Media di sela acara buka puasa bersama, di Nasdem Tower pada hari Sabtu (25/03/2023), Nafa Urbach katakan, berada pada bidang perempuan dan anak .

"Dibidang perempuan dan anak, di Dapil 6, Jawa Tengah," jawabnya.

Terkait mengenai Visi dan Misi dirinya menjelaskan bahwa, untuk saat ini fokusnya ialah sosialisasi terlebih dahulu dan menyiapkan program program.

"Yang pertama kali sih pasti sosialisasi terlebih dahulu, terus kita mempersiapkan program, namti pas kampanya sudah tiba baru kita lepaskan apa program-program kita," kata Nafa Urbach, artis yang memiliki satu orang Putra berusia 12 tahun itu.
 
Partai Nasdem bukan sekadar partai, tapi sudah menjadi keluarga besar yang ikut dibangunnya dalam 6 tahun ini.

Bahkan, setiap gerakannya dalam pemberantasan bullying, kekerasan perempuan dan pernikahan dini sampai sekarang juga didukung luar biasa oleh Partai Nasdem. Itu dilakukan sampai sekarang dengan turun langsung ke masyarakat dan sekolah-sekolah,

 “Banyak sekali membawa perubahan,” ungkapnya.

Selain itu, kebiasaan Nafa Urbach sering menyambangi daerahnya contohnya berkunjung ke sekolah, pasar, sampai usaha kecil menengah juga disambangi olehnya.
Nafa serasa bernostalgia ketika berada di daerah.
\



Nafa Urbach sendiri saat ini sosok artis dan publik figur di tanah air. Banyak yang langsung mengabadikan pertemuannya kembali dengan Nafa Urbach.

Kegiatan sekarang berhubungan dengan aktivitas politiknya sebagai kader partai Nasdem. Nafa Urbach digadang bakal mencalonkan diri dalam Pileg melenggang ke Senayan sebagai wakil rakyat.

Diketahui, Partai NasDem mengadakan buka puasa bersama di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Sabtu (25/3/2023). Turut hadir Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, politikus senior Golkar Jusuf Kalla, hingga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

(Supriyadi) MOTV 


Selasa, 14 Maret 2023

Diikuti Ratusan Peserta, Yonif Raider 300/Brajawijaya Berhasil Raih Juara 3 Dalam "Cimahi Mall Body Contest Open 2023" di Cimahi Mall


CIANJUR, MOTV - Prajurit kebanggaan Yonif Raider 300/Brajawijaya berhasil meraih juara 3 dalam gelaran "Cimahi Mall Body Contest Open 2023" yang diikuti oleh ratusan peserta dibagi menjadi tiga kelas lomba diselenggarakan di Cimahi Mall, pada Minggu (12/03/2023).

Hal tersebut yang disampaikan Komandan Batalyon Infanteri Raider 300/Brajawijaya Kodam III/Siliwangi, Letnan Kolonel Inf Afri Swandi Ritonga, S.I.P dalam release tertulisnya di Kabupaten Cianjur, pada Selasa (14/03/2023).

Dijelaskan Danyonif Raider 300/Brajawijaya, Kopral Satu Tato Siswanto merupakan satu dari beberapa prajurit berprestasi di bidang olahraga yang dimiliki oleh Yonif Raider 300/Brajawijaya.

"Koptu Tato Siswanto yang kesehariannya berlatih dan menjadi instruktur Fitnes di Braja Gym yang terdapat di dalam Ksatrian Yonif Raider 300/Brajawijaya Cianjur ini sudah lama menekuni olahraga ini dan sudah banyak menorehkan prestasi yang membanggakan dimana pada gelaran tersebut turun di kelas Mens Fitness Model berhasil meraih juara 3 setelah menyingkirkan peserta lainnya dari berbagai daerah," jelas Danyon.




Komandan Yonif Raider 300/Brajawijaya berharap prestasi yang telah ditorehkan oleh Koptu Tato Siswanto dapat menjadi motivasi bagi prajurit Yonif Raider 300/Brajawijaya.

"Menjadi motivasi bagi yang lainnya untuk dapat meraih prestasi setinggi-tingginya di berbagai bidang, baik di bidang olahraga maupun kemiliteran," pungkas Komandan Batalyon Infanteri Raider 300/Brajawijaya Kodam III/Siliwangi, Letnan Kolonel Inf Afri Swandi Ritonga, S.I.P menutup realease tertulisnya. 

(Yoni) MOTV 

Minggu, 05 Maret 2023

Akibat Depo Pertamina Plumpang Meledak, Polda Metro Jaya Sebut, Korban Meninggal Terus Bertambah


JAKARTA, MOTV - Polda Metro Jaya menyampaikan ada 16 korban jiwa meninggal dunia terdampak kebakaran akibat bocornya pipa BBM Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara hingga Sabtu (4/3/2023) siang.

"Untuk yang saya terima data sejauh ini, sampai semalam 14. Hari ini (pagi) bertambah menjadi 15, dan sampai siang tadi bertambah lagi menjadi totalnya 16 orang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di lokasi, Sabtu (4/3/2023).

Kendati begitu, Trunoyudo menyebutkan pihaknya tengah melakukan pencocokan dan penelitian kembali terkait jumlah korban kebakaran yang meninggal dunia tersebut.

"Jumlah korban nanti dari Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit yang mengumumkan. Kita menghitung dan melihat dari anti mortem untuk mengidentifikasi jenazah. Iya anti mortem di RS Polri Sukamto Kramat Jati," pungkas Trunoyudo.




Sebagaimana diketahui data dari pengurus RW01 dan RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan pada Sabtu (4/3/2023) menyebutkan bahwa data sementara 19 orang meninggal dunia. Kurang lebih 50 orang mengalami luka bakar hingga ringan dan yang mengungsi berkisar 500-600 orang. Dua jenazah juga diketahui berhasil dievakuasi oleh petugas SAR, PMI, relawan pada Sabtu (4/3/2023) pagi.

Pengamatan di lokasi, ratusan warga tampak masih lalu lalang di Jalan Tanah Merah Bawah untuk melihat bangunan warga yang luluh lantah karena terbakar akibat kebocoran pipa BBM di Depo Pertamina Plumpang tersebut.

Kabel listrik tampak menjuntai di sepanjang jalan dampak kebakaran di hunian warga. Sejumlah petugas dari Basarnas dan relawan penyelamatan sudah hadir di lokasi mencari korban yang dianggap hilang oleh keluarga.
 

(Budiman SIP) MOTV 

Minggu, 26 Februari 2023

Jampidsus Kejagung Apresiasi Putusan Majelis Hakim Atas Vonis 15 Tahun Penjara Pada Koruptor Surya Darmadi


JAKARTA, MOTV - Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung Hendro Dewanto mengaku menghormati vonis yang dibacakan Majelis Hakim terhadap terdakwa Surya Darmadi.

Terdakwa divonis 15 tahun penjara dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Hendro menilai keputusan ini termasuk fenomenal terkait terbuktinya kerugian perekonomian negara yang dibebankan kepada terdakwa, sehingga patut diapresiasi sebagai kemenangan bagi masyarakat pencari keadilan.

"Saya harap agar mengawal proses persidangan di Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung karena terdakwa telah menyatakan banding, sehingga terkait pembuktian perekonomian negara yang telah diperjuangkan Jaksa ini yang pertama kali secara mutlak dibebankan kepada terdakwa," kata Direktur Penuntutan, Sabtu (25/2/2023).

Lebih lanjut, Hendro mengatakan bahwa aset-aset terkait perkebunan yang dulu dikelola oleh PT Duta Palma Group akan dikembalikan kepada negara.

Dalam hal ini, Direktur Penuntutan memastikan bahwa Penuntut Umum akan berkoordinasi kementerian terkait dengan core business kelapa sawit.




Sebelumnya pada Kamis 23 Februari 2023 bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim terhadap  Terdakwa SURYA DARMADI, yang pada pokoknya yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA DARMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum. 

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

3. Menyatakan Terdakwa SURYA DARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp2.238.274.248.234 dan membayar kerugian perekonomian negara sebesar Rp39.751.177.520.000, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun.

(Febrian/Alamsyah) MOTV 

Kamis, 16 Februari 2023

SMSI Kab.Bekasi Gelar HPN 2023 di Mako Brimob, AKBP Budi Prasetya Ajak Semua Insan Pers Untuk Sajikan Informasi Yang Bertanggung Jawab



KABUPATEN BEKASI, MOTV - Tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Tahun ini, SMSI Kabupaten Bekasi merayakannya bersama Aliansi Ormas Bekasi, Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.

Mengambil tema "Pers Merdeka dan Demokrasi Bermartabat, perayaan HPN tingkat Kabupaten Bekasi tersebut dilaksanakan di Aula Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, Rabu, 15 Februari 2023.

Berbagai acara terlihat padat digelar, mulai sambutan para tokoh, potong kue HPN Bekasi, diskusi pers dengan ormas hingga kejutan kue ulang tahun dari insan pers kepada Wadanyon AKP Imron Wahyudi, S.H, M.Si.
 
"Kegiatan ini berkolaborasi dengan Aliansi Ormas Bekasi dan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya," kata Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon dalam sambutannya.
 
Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, AKBP Budi Prasetya, S.I.K., M.Si mengatakan bahwa isu utama dunia pers saat ini bukan lagi mengenai kebebasan pers melainkan pemberitaan yang bertanggung jawab.

"Saya ingin sampaikan kembali pesan Presiden Joko Widodo saat puncak perayaan HPN di Deli Serdang bahwa Pers saat ini sudah mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama, adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab,” ujar AKBP Budi Prasetya.

AKBP Budi Prasetya mengajak semua insan pers untuk menyajikan informasi yang bertanggung jawab dan pers menjadi penjernih informasi yang seterang-terangnya.

"Saya berharap insan pers menjadi penjernih informasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberikan harapan kepada masyarakat," harap AKBP Budi Prasetya.



Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan pemotongan kue HPN, penyerahan kue ulang tahun Wadanyon dan diskusi pers dengan ormas menghadirkan 6 nara sumber.

Masing-masing dari mereka yakni Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi H.M Zaenal Abidin, Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, AKBP Budi Prasetya, S.I.K., M.Si, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) H. Norman Yulian, S.E, mantan Bupati Bekasi H. Saleh Manaf, tokoh milenial Amrul Mustofa, CEO Media Patriot Indonesia, Nurhasan, S.H dan dipandu Sekretaris SMSI Kabupaten Bekasi, Suryo Sudharmo sebagai moderator. 
 
Dalam sesi interaktif, Wakil Ketua SMSI bidang Organisasi, Irwan Awaluddin SH yang juga sebagai CEO dari sejumlah Media Online meminta tanggapan dari tiga nara sumber diantaranya, Mantan Bupati Bekasi H. Saleh Manaf, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.serta Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) H. Norman Yulian, S.E, terkait permasalahan keluhan para Awak Media dalam melakukan komunikasi dan konfirmasi pada Pemkab Bekasi tentang berbagai persoalan yang timbul dan menjadi buah bibir di masyarakat.serta kurang responsifnya Pemkab Bekasi terhadap keluhan masyarakat yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk para penyandang Disabilitas di Kabupaten Bekasi.

Dalam pantauan media, sebanyak 50 lebih Insan Pers hadir dalam perayaan HPN tersebut. Selain berasal dari Organisasi Wartawan, peserta yang hadir sebagian besar merupakan pengusaha Media Online di Kabupaten Bekasi. 
 
(*) MOTV 


Jumat, 20 Januari 2023

Fasos-fasum Delta Mas Cikarang Jadi Sorotan Publik Disperkimtan Klarifikasi, Sunandar : Gak Janji, Saya Takut Mati!


KABUPATEN BEKASI, MOTV - Kota Delta Mas Kabupaten Bekasi adalah kawasan terpadu yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 3000 hektar yang berlokasi di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dimana Kota Delta Mas memiliki lahan Fasos - fasum yang cukup lumayan luas, namun disinyalir bahwa lahan tersebut selain tidak ada kejelasan lokasi pergantian pasca sodetan KCIC berjalan serta beberapa lahan di gunakan sebagai “Land And Commercial Activities” oleh Kota Delta Mas.(20/01/2023).

Ketua Komisi II DPRD Kab.Bekasi, Sunandar dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) saat diminta untuk luangkan waktu bertemu dengan Tim Awak Media untuk mendapatkan penjelasan langsung terkait berbagai Aset Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diduga banyak yang terbengkalai dan alih fungsi serta bahkan lenyap tidak diketahui rimbanya pada Kamis (12/1/2023) melalui WhatsApp menegaskan untuk tidak bersedia membuat janji bertemu, kendati sudah di jelaskan Tim Awak Media yang kerap kali datang ke Kantor DPRD untuk bertemu dengan dirinya namun tidak pernah menjumpainya di kantor.

“Tanyain saya di kantor DPRD, Kalau mau ketemu mah di kantor, kapan waktunya saya engga bisa,” katanya dalam Whatsapp komunikasi.

Ditanyakan kenapa waktunya tidak dapat ditentukan, Ketua Komisi II DPRD Kab.Bekasi menjawab,” Engga tau pak belum tentu, apakah besok saya mati, apakah besok saya gimana gitu, ini sekarang mau ke DPP dulu, setelah ke DPP Golkar saya mau ke Polda,” terangnya.

Dipastikan kembali oleh Tim Awak Media kalau besok dapat meluangkan waktu untuk bertemu, Ketua Komisi II DPRD Kab.Bekasi menjawab ,”Enggak tau, saya takutnya mati, takut atau apa, prosiding atau apa..saya engga bisa janjian pak, silahkan tanyain ke staff Komisi, ke Pak Sekwan dan ke ini, tanyain saya belon pernah janjian sama orang atau apa gitu...memang prinsip saya itu, tanyain ke Pressroom ...anak-anak Pressroom di DPRD..jadi saya engga suka di paksa,pak,” jelasnya.

Dijelaskan bahwa Tim Awak Media melakukan konfirmasi terkait Aset Pemkab.Bekasi kepada DPRD selaku Wakil Rakyat adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan meminta penjelasan tersebut kepada Wakil Rakyat di Kab.Bekasi yang berkompeten di bidangnya, dimana posisi Komisi II tersebut di Ketuai oleh bapak Sunandar dari Fraksi Golkar di Kab.Bekasi.

Ketua Komisi II DPRD Kab.Bekasi, Sunandar dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) tidak menjawab serta langsung menutup Whatsapp Call dengan Awak Media.

Fasos Fasum Kota Deltamas Dikomersilkan Dan Pergantian Tidak Jelas

Sementara salah satu tokoh Kabupaten Bekasi yang berkompeten berinisial, D menegasan kepada Tim Awak Media bahwa, Fasos Fasum Kota Deltamas yang seluas kurang lebih 40 hektar, tidak tentu rimbanya dikarenakan telah berdiri Aeon Mall dan lokasi tersebut telah dirubah menjadi lahan komersil.

“Deltamas itu bang, Fasos-fasum Pemda itu, 40 H (Empat Puluh Hektare) itu bang, Aeon Mall itu Fasos-fasum bang, Fasos-fasum Delta mas itu disitu bang!,” tegasnya pada Awak Media di kediamannya, Kamis (12/1/2023).

“Fasos-fasum Blok Plan Deltamas itu terbit tahun berapa dan perubahannya tahun berapa?, belum lama kok, hitungan saya belum setahun,” ucapnya meyakinkan Awak Media.

Lanjutnya,”Menurut saya Blok Plan itu belum lama, Kereta Api cepatkan itu ngebebasin tidak dengan serta merta langsung di rubah Blok Plan itu oleh Delta Mas kan, infonya itu 10 juta/meter, kalau di kali 40 Hektare sudah berapa bang..4(Empat) Trilyun bang,”tegasnya penuh semangat seraya acungkan empat jari dengan mata melotot.

"Pertanyaannya siapa yang telah memindahkan, apa dasar pemindahannya, harus jelas, dan patut di pertanyakan,” tandasnya.

“Misalkan telah benar terjadi pemindahan,” sambungnya, “Karena telah ada jalur kereta api cepat, tapi kemana pindahnya...kan harus jelas, dikarenakan tidak ada kejelasan pemindahannya sehingga Fasos-fasum tersebut disinyalir dimanfaatkan oleh pihak Deltamas.Coba tanya, siapa yang merubah SAP lainnya?,” pungkasnya.

Aeon Mall Bukan Fasos – Fasum Dan Belum Ada Serah Terima




Sementara disisi lain Dinas Cipta Karya, Beni Saputra saat dimintai tanggapannya terkait Fasos Fasum Deltamas menjawab melalui telefon Celluler mengatakan bahwa, lahan tersebut dari awal memang komersil, bukan Fasos Fasum.

"Faktanya bukan dan tidak pernah menjadi lahan Fasos Fasum, silahkan ditanya ke bidang aja pak, saya tadikan menyampaikan Aeon Mall", jelasnya kepada Tim Awak Media, pada Kamis (19/1/2023).

Kepala Bidang Distarkimtan, Richen yang juga sebagai Kordinator didampingi SubKordinator, Lemi saat di jumpai oleh Tim Awak Media di Hotel Zury Lippo Cikarang dalam satu acara kegiatan yang diadakan Dinas Cipta Karya di lokasi tersebut.

“Aeon Mall yang sedang di bangun itu bukan lahan Fasos-fasum,ya, karena kitakan mengacu pada Master Plan yang terbarulah, kalau yang lama sudah tidak bisa di gunakan lagi, kalau Master Plan yang disitu tadinyakan di jalur kereta cepat itu kan tadinya ada Fasos-fasum  tapi terpotong jalur Kereta Cepat sehingga tanahnya juga terbelah, jadi itu bukan Fasos-fasum lagi dengan Master Plan yang terbaru, kalau yang Aeon Mall memang dari dulu bukan Fasos-fasum, baik dari Master Plan yang lama maupun yang baru” ungkap Richen.

Keduanya juga menegaskan bahwa Fasos-fasum Deltamas berada di dekat Rawa Binong, “Rawa Binong, disitu banyak Fasos-fasum dan yang lain-lain tersebarlah di Cluster-cluster, dengan luas sekitar 48 H (Empat Puluh Delapan Hektare),” tegas mereka.

“Begini pak, kalau bahasa Reuslagh kan sudah resmi, mereka itukan belum ada serah terima, merekakan sedang membangun dan kalau yang namanya membangun itu mengganti Master Plan itu biasa...sering itu mereka, kemaren itu juga kita di rugikan dengan adanya KCIC dan itu tadinyakan ITB itu di kasih 40 H (Empat Puluh Hektare) karena adanya KCIC itu jadinya kita terpotong jalan, kalau Aeon itu bukan..itu beda,ya..karena ada KCIC itu kita banyak terpotong bang..potong sini terus potong jalan, jadi bentuknya kaya hurup T, kepotong sini dan kepotong jalan (seraya memerankan lokasi), gimana mau pake dan menurut Bupati Neneng waktu itu “Kalau dijadikan ITB untungnya buat kita Kabupaten Bekasi apa?”, makanya dan itu tidak efektif lagi ditukarlah di Rawa Binong,” papar Lemi, Subkor Kabid Disperkimtan Kab.Bekasi.

“Yang terpotong tadi kita batalin, kita Rowndown jadi lebih bagus, sekarang kalau terpotong bisa di bikin apa untuk Kabupaten Bekasi,” katanya.

Lebih lanjut Lemi mengatakan,” Jadi begini, itu tadinya utuh huruf T, kan ada KCIC, KCICkan Nasional, kitakan harus nurut, kepotong oleh KCIC jadi bentuknya engga bagus, kalau bentuknya segi tiga bisa dipakai apa?, kalau pergantian itu mah ada, karena belum di serah terimakan ke Pemda jadi masih ada hubungannya dengan Delta, sekarang di globalkan lebih gede lagi, jadi 48 H (Empat Puluh Delapan Hektare),” tutur Subkor.

Disinggung tentang siapa yang meminta untuk di lakukan pemindahan dan pengglobalan lokasi terpotong ke Rawa Binong, Lemi menjawab,”Pemda juga dan mereka juga (Deltamas-Red), itukan merintisnya dari jaman bu Neneng, Pak Eka sampai yang sekarang (PJ Dani Ramdan-Red), Sejak Plt Dinas Cipta Karyanya pak Beni, dan diketahui PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan,” jelasnya.

Ditanyakan terkait Master Plan terbaru di buat tahun berapa dan atas prakarsa siapa?, mereka menjawab,”Awal 2022, kalau yang lama jaman bu Neneng, itu kita lagi mau gambar, itu yang di Rawa Binong mau di FS kan, yang pentingkan kita menguasai dulu Fasos-fasum disini dulu, jadi mau di buat kalau melintas di Toll kan kelihatan itu Deltamas atau Lippo, Pemda lah sebagai Icon, jadi kalau ada gosip  Aeon itu Fasos-fasum itu salah besar, mengenai Ruslagh juga bagaimana Reuslagh orang serah terima saja belon, karena belon ada serah terima jadi cuma ganti gambar saja sama lokasi,”kata mereka.

Terkait adanya rumor yang berkembang di masyarakat tentang adanya Fasos-fasum yang sekarang didirikan oleh Aeon Mall dan Kereta Api Cepat dengan adanya dugaan Reuslagh yang tidak ada kejelasannya Tim Awak Media menanyakan tanggapan dari Distarkim terkait hal tersebut.

“Karena yang di Aeon Mall itu bukan Fasos-fasum dan yang Kereta Cepat belum di serah terimakan, jadi masih kewenangan Deltamas, yang sudah serah terima itu mungkin Kecamatan Cikarang Pusat kemudian Kantor Pemda, Limo, kalau yang ini belom,” pungkas Kepala Bidang Distarkimtan Kab.Bekasi, Richen bersama Lemi, Subkor Kabid Disperkimtan.

Keduanya juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Awak Media yang telah mengkonfirmasi mereka berdua, sehingga keduanya mengetahui bahwa ada rumor berkembang bernada sumbang di tengah masyarakat terkait Reuslagh Fasos-fasum Kota Deltamas.

Kejati Jabar Panggil Tiga Pejabat Pemkab Terkait Fasos-fasum Deltamas

Sebagaimana di ketahui sebelumnya bahwa pada November 2019, tiga pejabat Pemkab Bekasi dipanggil pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yakni diantaranya, Sekretaris Daerah Uju, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Iwan Ridwan, serta Kasi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dicky Cahyadi.(Dilansir dari pojoksatu.id).

Ketiga pejabat tersebut dimintai keterangannya karena lahan Fasos fasum milik Pemkab Bekasi terancam keberadaannya oleh rencana pembangunan kereta cepat.

Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengakui telah dimintai keterangan oleh Kejati Jabar terkait persoalan tersebut.
Namun ia mengaku tidak mengetahui ada lahan fasos fasum yang dibebaskan untuk pembangunan kereta cepat.

“Saya memang diperiksa. Tapi saya tidak mengetahui terkait lokasi Fasos fasum milik Delta Mas. Karena sejak pertama menjabat saya tidak mengetahui. Ketika rapat juga tidak ada pembahasannya. Jadi saya jawab kepada kejati tidak mengetahui,” katanya.

Iwan mengatakan mendukung upaya penyelamatan aset daerah termasuk fasos fasum. Namun soal Fasos fasum milik Delta Mas, kata dia, pihaknya belum menerima Berita Serah Terima Aset (BSTA).

“Sepengetahuan saya memang site plan awal ada lahan fasos fasum yang terkena pembebasan lahan. Tapi untuk pastinya saya tidak tahu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lebih tahu,” ungkapnya.

Kasi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Dicky Cahyadi juga mengakui sudah dimintai keterangan oleh Kejati Jawa Barat.

“Ya memang ada pemeriksaan, dan juga ada lahan fasos fasum Pemkab Bekasi yang terkena pembangunan kereta cepat. Tapi untuk teknisnya saya takut salah bicara,” katanya.

Menurut Dicky, pihak Kawasan Delta Mas belum lama ini mengajukan kembali perubahan site plan. Tapi ia mengaku tidak berani memproses karena masih dalam proses pengawasan hukum.

“Kami tidak berani memprosesnya, sebab sedang ada pengawasan hukum,” katanya.

(Joggie/Tim) MOTV 



 
 
 

 



BERITA TERBARU

Korban Penembakan OPM TPNPB Dievakuasi Pasukan TNI-Polri Dari Distrik Hameyo Menuju Timika

KABUPATEN MIMIKA, MOTV - Pasca Aparat Keamanan (Apkam) Gabungan TNI Polri merebut Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, dari Organisasi Papu...

BERITA TERKINI