PT Inti Bangun Sejahtera,Tbk Disurati Desa Mangun Jaya Terkait Dugaan Bangun Tower Tak Berizin

KABUPATEN BEKASI, MOTV - Carut-marut pelimpahan berkas Desa Mangun Jaya antara Kades Terpilih Jayadi Said dengan Pejabat Sementara Encep terus bergulir sehingga terasa menggangu serta membuat agak tersendatnya berbagai aktifitas kegiatan Desa Mangun Jaya dikarenakan persoalan tersebut.

Hal itu di ungkapkan Kades Terpilih Desa Mangun Jaya, Jayadi Said pada Awak Media disaat para Awak Media melakukan konfirmasi terkait pembangunan tower di Rt 002, Rw 013, Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang mana didalam pelaksanaannya disinyalir tidak dilengkapi dengan izin yang memang sudah seharusnya di tempuh guna mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi,(16/02/2021).

Dalam keterangannya Kades Jayadi Said mengatakan pada Awak Media pada (16/02/2021) di ruang kerjanya, bahwa," Jadi begini, terkait masalah tower..dan kebetulan juga masalah perijinan..terus pekerjaan..sampai detik sekarang pemilihan selesai..itu perijinan dad di pemerintahannya pak PJ Encep..kebetulan sayakan baru dilantik kemaren nih..ada memang selentingan-selentingan bahwa itu..masalah perijinan, masalah uang sewaan itu belum diselesaikan..tapi karena itu masih haknya pemerintahan yang lama jadi saya belum bisa berbuat pada saat itu...nah hari ini saya melayangkan surat kepengusahanya nih...kita mau verifikasi masalah perizinan..baru hari ini kita layangkan..jadi kita panggil tujuannya mau mengecek itu..nah masalah legalitas dan perizinannya," Ungkapnya.

Selanjutnya Jayadi Said, memaparkan, bahwa," Jadikan ini baru Peralihan..jangan sampai yang lama memberikan izin terus permasalahannya di kepemerintahan saya., jadi hari ini, baru tadi pagi kita layangkan surat pemanggilan, jadi saya belum tahu persis masalah tower..apakah itu sudah sesuai dengan aturan yang ada termasuk dari bawah..kan kita perlu verifikasi,..karena ini dari yang pihak kantor ini pengembang  belum hadir, jadi kita belum bisa memberikan keterangan yang lebih detail..jadi gambarannya itu seperti itu, jadi saya juga pengen tahu juga..karena pekerjaan masih berjalan..terus juga perizinan-perizinan lama...sementara sekarang pemerintahan yang baru..jangan sampai nanti terjadi permasalahan di masyarakat..saya yang tidak tahu-menahu tapi saya ikut kena imbasnya..mengenai nama  perusahaannya adalah PT.Inti Bangun Sejahtera," Papar Kades Mangun Jaya.

Berkaitan akan hal pelimpahan berkas di saat serah terima jabatan, Jayadi Said menuturkan , bahwa," Belum ada..memang pada waktu itu rencananyakan di Desa, tapi karena ada pertimbangan sesuatu itu di batalkan disini, akhirnya setelah pelantikan nah itu kita langsung sertijab,...tapi saya sama Pak Camat mohon izin saya belum bisa menandatangani pak Camat,..karena saya belum verifikasi...aset Desa..kan kalau cuma di tulisan saja ini catatan (seraya lengannya mencontohkan sesuatu dimeja-red), terus saya tanda tangani..nanti saya bermasalah nanti..,kalau ini bener..kalau enggak!, mangkanya perlu saya Crossceck dulu, karena keterangan yang tertulis dengan fakta yang ada ini sesuai apa tidak," Tuturnya.

"Kalau bicara seperti Laptop, Komputer, terus kendaraan apa masih layak di pakai atau tidak, ataukah sudah rusak?..kan kita perli tahu...nah mangkanya belum di tanda tangani berita acara aset Desa ini..nah termasuk permasalahan tower ini,..engga ada serah terima..jadi saya belum bisa jawab..hanya sebatas saya bisa menyampaikan, bahwa saya hari ini, tadi pagi saya baru malayangkan surat menyangkut legalitas keberadaan tower itu," Tandas Jayadi Said.

Dalam sesi penutup wawancara, Kades Mangun Jaya menghimbau kepada para pelaku kegiatan pembangunan tower yang dilakukan oleh PT. Inti Bangun Sejahtera, dimana  masuk kewilayah Desa Mangun Jaya, agar dapat memberikan laporan ke Desa yang dipimpinnya, selain menghargai pihak Desa juga agar mudah dalam pengawasan kegiatan tersebut, manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk pula terkait aspek legalitas dari kegiatan pembangunan tower tersebut.

"Harapan saya kepada perusahaan pembangunan tower ini supaya segeralah melapor ke Desa..kita verifikasi masalah perizinannya...apakah sudah sesuai..kalau memang sudah selesai ya silahkan dilanjutkan...kalau memang belum..ya harus dilengkapi..karena perizinannya di era pemerintahan yang lama..kebetulan pekerjaannya belum selesai di era yang baru...makanya kita juga perlu tahu," Pungkas Kades Mangun Jaya, Jayadi Said.

Kabid Diskominfo, Mailiana saat di konfirmasi wartawan melalui Whatsapp mengatakan, terkait Bangunan Tower yang di kerjakan oleh PT.Inti Bangun Sejaterah,Tbk dan berdasarkan data yang dikirim oleh wartawan melalui Whatsapp, maka pihak Dinas telah melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar di Diskoimfo, namun setelah di cek PT. Inti Bangun Sejaterah,Tbk belum masuk dan terdaftar di Diskoimfo," kata Mailiana,(23/02/2021).

Mailiana sebagai Kepala Bagian Bidang di Diskoimfo menegaskan, "Kami akan memanggil PT.Inti Bangun Sejaterah,Tbk melalui surat Dinas secepatnya," tegas Mailiana.

Selanjutnya Awak Mediapun meminta tanggapan dari Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), Irwan A (24/02/2021) terkait pembangunan tower yang disinyalir tak berizin tersebut, dalam tanggapannya Irwan A menegaskan bahwa," Bila benar seperti itu informasi dan keterangan yang didapat....mengenai IMB tower yang diduga tidak memiliki izin dan bahkan tidak ada laporan ke Desa termasuk juga ke Dinas terkait, yang seharusnya hal tersebut segera ditempuh dengan mengikuti prosedur yang ada...untuk itu kami dari Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) meminta agar Satpol PP Kabupaten Bekasi segera melakukan eksekusi dengan menutup kegiatan Pembangunan Tower di Rt 002, Rw 013, Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sampai izin IMBnya diterbitkan, sesuai dalam Penegakan Perda yang mengacu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No.10 Tahun 2014 dan Peraturan izin Mendirikan Bangunan No.10 Tahun 2013,"tandasnya.

"Bilamana hal tersebut tidak dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi ...sudah tentu dapat diduga kuat adanya persekongkolan dalam permainan kotor di keduanya, selain untuk melanggar aturan dan sudah tentu bertujuan untuk merugikan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar kehilangan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), dan kalau itu terbukti jelas, kamipun meminta pada Bupati Kabupeten Bekasi agar segera "Mempersona Non Gratakan" oknum Satpol PP tersebut yang telah merugikan Pemkab Bekasi...dan di tambah lagi pihak kamipun tidak tinggal diam yang sudah tentu bila terbukti ada hal-hal yang jelas bersifat merugikan negara (Tindak Pidana Korupsi)..pastilah kami akan melakukan pelaporan kepada yang berwajib..agar menjadi efek jera bagi para pelaku-pelakunya...begitulah Kura-kura," pungkas Ketua DPC AWI Kab.Bekasi.

(Din) MOTV

Presiden Joko Widodo Kunjungi Perbaikan Tanggul Sungai "Proyek Citarum Harum" Jebol di Kab.Bekasi

KABUPATEN BEKASI, MOTV - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau perbaikan tanggul Sungai Citarum di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/02/2021). Tanggul tersebut jebol pada Sabtu (20/02/2021) sekitar pukul 10 malam lalu dan mengakibatkan banjir di sejumlah desa.

Dalam peninjauan di lokasi, Presiden tampak didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Dalam keterangan persnya, Kepala Negara menyampaikan, perbaikan tanggul tersebut telah dimulai sejak dua hari yang lalu. Diungkapkannya, ia juga telah meminta agar perbaikan tanggul dapat diselesaikan dalam waktu dua hari.

“Ada tiga titik yang mengalami jebol tanggul seperti ini. Tetapi dua hari yang lalu sudah mulai dikerjakan dan ini insyaallah, tadi saya memberikan target maksimal 2 hari lagi sudah harus selesai tanggulnya sehingga semuanya berfungsi normal kembali,” ujarnya.

Pemerintah juga akan segera menyelesaikan perbaikan hunian warga yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum ini.

“Kemudian masyarakat yang terkena dampak, di sini ada tadi 30 juga perumahannya akan segera diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” tandas Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut Presiden meninjau proses pengurukan di desa terdampak banjir. Tampak sejumlah alat berat seperti ekskavator digunakan dalam proses pengurukan tersebut. Selain itu, Presiden juga meninjau rumah-rumah penduduk yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum berdampak pada 4.867 KK dengan jumlah pengungsi mencapai 9.438 jiwa. Para pengungsi tersebut kini berada di 17 titik pengungsian yang tersebar di sembilan desa yang terdampak, yakni Desa Karangsegar, Desa Sumberurip, Desa Karangharja, Desa Sumbereja, Desa Karangpatri, Desa Bantarsari, Desa Karanghaur, Desa Sumbersari, dan Desa Bantarjaya.

Sebagaimana di ketahui Proyek Citarum Harum merupakan upaya masif untuk mengembalikan Sungai Citarum seperti sedia kala. Proyek ini sudah berjalan selama dua tahun dan mulai menampakkan hasil, permukaan sungai Citarum tidak lagi kusam dan kotor. Proyek yang ditangani oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini Militer III/Siliwangi diklaim sangat cepat melakukan proses restorasi, revitalisasi dan rehabilitasi Sungai Citarum.

Sungai Citarum yang mendapat gelar “The Dirtiest River The World” dari publik internasional membuat Presiden Joko Widodo melahirkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Peraturan ini sekaligus menandai komitmen pemerintah untuk merestorasi, merevitalisasi dan merehabilitasi Sungai Citarum.

Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) III/Siliwangi Brigjen TNI Nurcahyanto mengatakan Sungai Citarum memiliki pencemaran yang sangat berat yang diakibatkan oleh lima sumber yakni limbah domestik, limbah rumah sakit, limbah industri, sedimentasi, dan Keramba Jaring Apung (KJA).

“Berdasarkan Perpres, prajurit Kodam Siliwangi mempunyai tanggungjawab terhadap lima persoalan sumber di DAS Citarum. Untuk mengatasinya kami melakukan rehabilitasi lahan kritis dengan melakukan penanaman sesuai target yaitu 125 juta bibit pohon di lahan seluas 80 ribu hektare. Sudah terealisasi 1,4 juta bibit pohon yang ditanam di 667 hektare. Kemudian untuk mengatasi pencemaran kami membuat tempat pembuangan komunal, sumur resapan dan mengelola sampah rumah tangga,” ujar Nurcahyanto saat ditemui pada acara Seminar Nasional Model Sinergitas Pentahelix Merawat Alam dan Mitigasi Bencana di Hotel Asrilla, Bandung, Jumat (22/02/2019).

Pemerintah Indonesia Bekerjasama Dengan Jepang Bereskan Pencemaran Sungai Citarum dan Isu Perubahan Iklim

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan,  menggelar pertemuan dengan Menteri Lingkungan Jepang Shinjiro Koiszumi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bahar, secara virtual pada 18 Februari 2021 membahas tentang hal tersebut.

Luhut menjelaskan, "Indonesia dan Jepang sudah bekerjasama untuk menangani  permasalahan mengenai lingkungan, terutama di bidang pencemaran lingkungan dan penangan sampah laut sejak 2019," jelasnya.

"Pemerintah Indonesia telah mengatur penanganan sampah dan lingkungan dalam  Peraturan Presiden  (PP) Nomor 83 Tahun 2018 yang melibatkan 16 Kementrian atau lembaga yang terkait, untuk menyinergikan kegiatan yang berkontribusi pada  penanganan sampah laut tersebut.Ditargetkan  pada  2025, penanganan  sampah  di  laut  sudah  mencapai  angka  70%,"Kata Luhut.

Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi , mengatakan bahwa,  “Kami sudah melakukan berbagai kebijakan dan menjalankan berbagai program mulai dari 2018 sampai 2020. Kami telah berhasil mengurangi kebocoran sampah ke laut dari sungai sebesar 15% berkat program seperti penanganan DAS (Daerah Aliran Sungai) di kawasan Sungai Citarum,” Ungkapnya.

Lebih lanjut ia juga mengungkapkan, bahwa,"Melalui kerjasama Indonesia dan Jepang mengenai waste to energy (WTE) sejak 2017, limbah yang menjadi polutan di DAS mulai diolah. Pihak Jepang sudah mulai merealisasikannya dengan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL). Salah satunya PSEL yang dibangun oleh pihak Jepang melalui JICA terdapat di Legok Nangka, Jawa  Barat," pungkasnya.

(Un/Din) MOTV

Video Viral Beredar Terkait Aksi Pemukulan Dosen Pria Terhadap Dosen Perempuan di UMI, Makassar

MAKASSAR, MOTV - Video berdurasi 0:43 Detik beredar di Kota Makassar, tentang Aksi pemukulan yang dilakukan seorang pria terhadap seorang perempuan berjilbab pada , Senin, 22 Februari 2021, yang kemudian viral dan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas, (24/02/2021).

Dalam muatan video tersebut, tampak seorang perempuan berjilbab terlibat cekcok dengan seorang laki-laki yang mengenakan kameja bewarna putih, yang kemudian laki-laki tersebut memukul perempuan berjilbab itu dengan botol lalu kemudian di balas oleh perempuan itu dengan tamparan yang berlanjut dengan saling pukul dan tendang..

Usai dipukul, perempuan itu masih terdengar mengomel. Sejumlah orang langsung bereaksi memisahkan keduanya.

“Memang kau siapa?” kata perempuan itu dengan emosi dalam video.

“Sudah, sudah pak. Itu perempuan pak,” kata seorang perempuan yang melerai.

“Hei, saya tidak pernah mengurusi kau. Kau tidak usah urusi saya,” tambah perempuan yang dipukul tersebut.

Usai dilerai, perempuan yang dipukul berjalan pergi sambil mengomel. Namun, pria yang memukul coba mengejar namun buru-buru dilerai.

Berdasarkan informasi yang di dapat, insiden penganiayaan tersebut terjadi di sebuah gedung yang masih masuk dalam ruang lingkup Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Jalan Urip Sumohardjo, Kota Makassar, Senin sore, 22 Februari 2021

Belakangan sang pelaku diketahui seorang oknum dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesi (UMI) berinisial M. Sementara sang korban merupakan ketua Program Studi Ilmu Komunikasi bernisial H.

Sedangkan aksi pemukulan dosen berinisial M itu dilakukan di depan ruang Prodi Ilmu Komunikasi UMI, Senin (22/2/2021). Namun sangat memprihatinkan, tindakan yang tidak terpuji itu dilakukan di depan sejumlah mahasiswa dan mahasiswi yang tengah duduk.

Belum diketahui secara jelas pemicu awal terjadinya aksi pemukulan tersebut. Sementara Pihak Polsek Panakukang juga saat di konfirmasi terkait kejadian tersebut belum dapat memberikan penjelasan dikarenakan belum menerima laporan tentang kasus pemukulan itu.

“Belum ada ini (laporannya masuk),” kata Kepala Seksi Humas Polsek Panakukang, Bripka Ahmad Halim.

(Johrana) MOTV

Tanggul Citarum Jebol dan Sampah Kiriman Bekasi Kota Jadi Masalah Banjir di Kabupaten Bekasi

KABUPATEN BEKASI, MOTV - Kondisi banjir di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi Minggu siang (21/02/21) masih cukup tinggi, dengan debet air yang terus-menerus kian bertambah yang diakibatkan dari bermacam-macam persoalan yang muncul akibat terpaan hujan lebat.

Dari persoalan Kali Jambe yang meluap akibat timbunan sampah kiriman Bekasi Kota sehingga menyebabkan banjir merambah ke wilayah Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Tambun Utara hingga dengan jebolnya tanggul Citarum yang juga merendam pemukiman warga di sekitarnya

Disisi lain, adanya warga sekitar Kampung Babakan Banten, Kecamatan Pebayuran yang tedampak  serta dalam keadaan terkepung oleh banjir yang menghantam wilayah tersebut akibat jebolnya tanggul Citarum, minta di evakuasi karena banjir semakin tinggi. Para wargapun terpaksa mengungsi di atap genteng rumahnya guna menghindari luapan air yang semakin meninggi, dikarenakan tak ada bantuan evakuasi yang datang ketempatnya, para wargapun meminta bantuan siapa saja melalui telephone celluler, Whatsapps dengan mengirimkan pesan video untuk di perhatikan secara intensif.

Sementara tim relawan dari BNPB dan masyarakat lainnya berupaya bergerak cepat menuju lokasi terdampak banjir, banjir di tiga perkampungan di Kecamatan Pebayuran tersebut adalah akibat dari tanggul kali Citarum yang Jebol. 

Evakuasi yang di lakukan berjalan lamban dikarenakan sulitnya akses ke lokasi, lantaran jalan terputus oleh banjir.

Menyikapi terkait Jebolnya tanggul Citarum di Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran, Kab.Bekasi Minggu pagi 21 Februari 2021 sekira jam 06.00 WIB, serta banjir yang hampir merata di 20 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, SM mendesak agar Bupati Bekasi segera Tanggap Darurat.

Dalam rilis yang di keluarkannya, Nyumarno mengemukakan berbagai solusi yang seharusnya dapat dilakukan oleh Pemkab Bekasi terkait mengatasi permasalahan banjir yang dinilainya sudah sangat mendesak.

"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harus segera menetapkan Kabupaten Bekasi dengan status “siaga darurat banjir”, dan kemudian segera pula ditetapkan menjadi “tanggap darurat banjir”," ungkap Nyumarno.

Kalau “Siaga Pandemi Covid-19” kan Bencana Non Alam, kemarin bisa sampai ada refocusing anggaran. Nah sekarang ini kan Banjir masuknya Bencana Alam. Jadi saya berharap regulasi membolehkan ditetapkannya status Kabupaten Bekasi Tanggap Darurat Banjir, agar dapat dialokasikan anggaran besar untuk tanggap darurat banjir”. Ini jelas kondisinya berbeda, bencana non alam (Covid-19), dan bencana alam (banjir), tegasnya.

Menurut Nyumarno,"Dengan ditetapkannya Kabupaten Bekasi menjadi “tanggap darurat banjir”, maka harus dilakukan hal-hal strategis, bahkan bisa mengambil anggaran dana tak terduga untuk kondisi tanggap darurat, sehingga dapat dipergunakan untuk penanganan korban dan dampak banjir,"jelasnya. 

"Penanganan banjirpun juga bermacam-macam, dari mendirikan posko dapur umum, posko kesehatan, baju layak pakai, susu bayi, makanan bayi, pampers untuk balita, bantuan makanan siap saji, bantuan logistik lain, armada dan peralatan di BPBD, insentif rekan-rekan di BPBD, bahkan bisa juga penambahan perahu karet, namun upayakan perahu karet yang pakai mesin, agar sesuai kondisi arus banjir yang sangat deras," papar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi.

“Penetapan siaga darurat banjir ini juga harus disampaikan ke Propinsi Jawa Barat, agar Kabupaten Bekasi juga masuk dalam siaga darurat banjir di wilayah Jawa Barat. 

Dia menjelaskan,bahwa, "Penetapan “status siaga darurat banjir” dan kemudian ditingkatkan menjadi “status tanggap darurat banjir” oleh Pemkab Bekasi ini sudah sangat layak dan sudah berdasarkan kondisi real banjir di lapangan," jelasnya.

"Hal lain yang tak kalah penting, di Kabupaten Bekasi ini ada Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TFTJSP), yang tugasnya mengkoordinasikan penyaluran CSR dari ribuan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Pindahkan perencanaan alokasi CSR, untuk penanganan korban dan dampak banjir, ini bisa dilakukan secepatnya, dan tanpa banyak regulasi lagi," ungkap Nyumarno.

“Meski demikian, kami dari DPRD juga akan turut membantu mendorong serta memantau langsung penanganan banjir di lapangan,” walau hanya dimulai dari kepedulian dan bantuan pribadi yang ala kadarnya. Saya juga menghimbau kepada warga masyarakat Bekasi lainnya, yang tidak terdampak dan banjir sudah surut di wilayahnya, termasuk pelaku-pelaku usaha dan pabrik di Bekasi, Ayo bantu korban banjir, Ayo Peduli Banjir..!," pungkas Nyumarno.

Sementara dilokasi berbeda dalam moment yang sama, Ketua LSM GEMPAL, Ribah saat di hubungi oleh Awak Media melalui Whatsapp terkait sampah kiriman Bekasi Kota melalui Kali Jambe yang menyababkan banjir (22/02/2021), menegaskan, bahwa," Pada intinya kami mengutuk keras pembuangan sampah-sampah ilegal..baik dari Kota Bekasi maupun dari Kabupaten Bekasi, karena sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2008, tentang pengolahan sampah, bahwa sampah itu seharusnya sudah menggunakan system 3R-0Weis,(Reduce,Reuse, Recycle), jadi system angkat-angkut buang itu sudah tidak boleh lagi," Tegasnya.

" Tapi kenapa..Pemerintah Kota Bekasi..Pemkot Bekasi..patut diduga kuat masih melakukan Dumping terhadap sampah-sampah yang ada di wilayah mereka, seharusnya mereka sudah menerapkan konsep 3R-0Weis."

"Jelas.., kami mengutuk keras terkait hal ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami akan melakukan langkah-langkah hukum untuk melakukan somasi...bahkan gugatan dan lain-lainnya terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang diduga kuat tidak benar,"Pungkas Ketua LSM Gempal mengakhiri statementnya melalui Whatsapp voicemail.

(Pit) MOTV

AWI Majalengka Serahkan SK Perubahan DPC dan Ajukan Penetapan DPD Jawa-Barat di Temu Silaturahmi

MAJALENGKA, MOTV - Masih dalam rangka mengisi rangkain acara Hari Pers Nasional, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Majalengka mengadakan tasyakuran sekaligus penyerahan SK Perubahan DPC AWI Kabupaten Majalengka serta penetapan pengurus DPD  Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Jawa-Barat, bertempat di Kantor Sekretariat AWI Jl. Paseureuhan, No14, Rt01, Rw 06, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.

Dengan memperhatikan dan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai himbauan dari satgas Covid-19 Kabupaten Majalengka, acara diawali dengan pembacaan do'a dan menyanyikan lagu Indonesia Raya setelahnya.

Dalam kegiatan tersebut, ikut hadir juga beberapa Ketua DPC Se-Jawa Barat, pengurus beserta anggota dan juga pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AWI. Adapun Ketua dan pengurus DPC yang menghadiri acara itu diantaranya, DPC Kabupaten Subang, Sumedang, Tasik, Indramayu dan Kota Cirebon dan hadir dari Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Majalengka Drs. Deden Hamdani.

Dalam kesempatan acara silaturahmi dan syukuran Hari Pers Nasional yang dilakukan AWI DPC Majalengka, pada saat itu pula diserahkan SK Perubahan kepengurusan AWI masa bhakti 2020-2025. Selain penyerahan SK perubahan, dalam kesempatan yang sama DPP AWI mengukuhkan kepengurusan DPD AWI Provinsi Jawa Barat, masa bhakti 2021-2026.

Masduki Muchsin, S.E. Ketua DPC AWI Majalengka melalui Dixcete Augustaf dalam sambutannya mengatakan, " Saya sangat berterimakasih kepada para Ketua dan pengurus DPC maupun DPD yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC AWI Kabupaten Majalengka hari ini," katanya.

Lebih lanjut Ketua DPC AWI Majalengka mengatakan, "Kami berharap Insan Pers yang tergabung dalam AWI ini tetap solid dan dalam koridor yang benar. Walaupun kita ini bisa dikatakan heterogen, buktinya yang ikut di AWI ada mantan Kuwu, mantan Dewan, pengusaha bahkan mantan Bupati gabung di kita. Akan tetapi walaupun demikian, kita punya yang namanya aturan yang mengikat. Semua perbedaan karakter ataupun sifat, di atur dengan aturan yang ada. Yaitu Undang-undang Pers dan aturan yang dibuat oleh AWI itu sendiri untuk anggotanya," tandas Masduki Muchsin.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat DPD AWI Aceng Syamsul Hadie, S.sos., M.M menyampaikan bahwa organisasi kewartawanan itu unik. Karena mampu mengorganisir orang-orang yang pinter, cerdas, cerdik, kreatif.

"Walaupun, wartawan-wartawan yang tergabung di AWI ini pada "susah diatur." Ko, mau-maunya ya diorganisir? Inilah uniknya mengurus orang-orang pinter, cerdas, cerdik dan juga kreatif, kita harus profesional, terhormat dan bermartabat," ungkapnya.

Lain halnya dengan Ketua DPC AWI Kabupaten Tasikmalaya melalui Humasnya Suryana, menyampaikan selamat atas pengukuhan DPD AWI Provinsi Jawa Barat dan berharap, acara silaturahmi ini terus berlanjut kedepannya.

"Ini sebagai contoh dari Kabupaten Majalengka, walaupun saya rasa ini persiapannya sangat minim. Tapi, keberhasilan dilaksanakan acara ini terbilang luar biasa. Saya salut saya hormat kepada penyelenggara," ucapnya, disambut tepuk tangan dari para Insan Pers yang hadir.

Adapun Herman yang mewakili Ketua DPC AWI Kabupaten Indramayu menyampaikan amanat dari Ketuanya, menyikapi jaman sekarang bahwasanya dimasa dewasa ini tumbuh kembangnya wartawan itu bagaikan tumbuhnya jamur dimusim hujan. 

"Makanya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh sesepuh kita. Kita di AWI harus bisa menjadi jurnalis yang profesional, berwibawa dan bermartabat. Maka, dalam perkembangan di era globalisasi ini, AWI harus menjadi garda terdepan dalam rangka mengimbangi adanya kemajuan teknologi informasi yang semakin hari ada perkembangan. Saya yakin AWI akan berada di garda terdepan. Karena, misi AWI adalah yang tadinya tidak bisa menulis, menjadi penulis hebat." tandasnya. 

(Darto) MOTV

Fenomena Tempat Pemakaman Umum (TPU), Mangun Jaya Terendam Banjir di Kabupaten Bekasi

KABUPATEN BEKASI, MOTV - Banjir yang melanda di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi tidak hanya menerja pemukiman warga perkampungan, warga perumahan, toko-toko, kantor maupun beberapa instansi pemerintahpun tak luput dari terjangan banjir di tahun 2021 ini, dan bahkan sudah merasuk ke Taman Pemakaman Umum (TPU),(20/02/2021).

Hal tersebut di temukan Awak Media yang kebetulan melintasi wilayah Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Utara, dimana lokasi TPU tersebutpun termasuk dalam Kategory Khusus untuk memakamkan para jenazah yang terdampak Covid-19.

Warga setempat, Indra, wahyudi beserta yang lainnya saat di konfirmasi Awak Media saat tengah menyaksikan fenomena tersebut mengatakan," Iya .ini banjir ..lha guede pisan..lha nyampe makam jadi kayak empang ..lha tuh mayat nyang ditanem.. bisa pating merudul..jadi kaga karuanan dah, " Ucapnya.

" Lha ujan kaga berenti-berenti dari kemarenan..dah,"Ujar Wahyudi menambahkan.

"Lha iya..udah nyang duluan ntu banjir di kali jambe aja belon sudah..eni ude ade lagi," Kata Indra.

Ketika ditanyakan terkait sumber banjir tersebut, mereka mengatakan," Sebenernyamah sumbernya dari Kali-kali Jambe juga semuanyah, lha pan kalinyah ude luber..ini juga temen-temen kita (seraya menunjuk teman-temannya), ora bisa pulang,..lha orang kata rumahnya juga pada kerendem," Terang mereka.

" Inikan semuanya dari Kali Jambe..lha itu sampah banyak nemen, jadi numpuk...kiriman dari kidul, dari Desa nyang duluan..ntu juga pernah mingkin ribut, katanyamah dari Bekasi Kota kalo dari Kidul mah..pan kalo kelor mah lari ke Kali CBL terus kelaut dah, tapi ntukan kaga selesai-selesai sampe sekarang , malah mingkinan parah..ini ampe lari ke TPU-TPU..tau dah pemerintahnya gimana, itumah urusan orang atas dah..kitamah orang kecil ..kaga ngarti," Pungkas mereka menutup pembicaraan.

Ketika Awak Media menyambangi kantor TPU Mangun Jaya untuk mendapatkan keterangan tentang hal tersebut termasuk adanya ambulan yang datang dan langsung masuk menuju lokasi pemekaman, dimana diduga khusus untuk memakamkan jenazah terdampak Covid-19, namun sayangnya Kantor dalam keadaan kosong, sementara warga setempat yang juga turut menyaksikan TPU Kebanjiran, melontarkan ucapan," Kaga ada orangnya pak..mungkin kelapangan, banjir begini mungkin muter kali..pak, ..jauh," Kata warga tersebut, seraya meninggalkan Awak Media dan Kembali kelokasi banjir.

Berdasarkan Pantauan Awak Media di lokasi, tampak hampir keseluruhan TPU tersebut terendam banjir, hanya jalan dilalui yang tidak terendam banjir, tampak pula masyarakat setempat yang berduyun-duyun datang ke lokasi untuk melihat fenomena tersebut.

(JB) MOTV

Mensos Risma : Saya Baru Tahu, 20 Tahun Jadi PNS, Ada Diluar Pemerintah Sumbang Jalan ke-Pemerintah

BANTEN, MOTV - Pujian Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang sekarang kerap disapa Bunda Risma membuat suasana gembira menghiasi raut wajah para pengurus dan anggota Serikat Media Siber Indonesia yang terkenal dengan nama SMSI,(14/2/2021).

Tidak salah memang menyebut SMSI, karena singkatan resmi organisasi konstituen Dewan Pers ini adalah SMSI yang sekarang menjadi rumah para pengusaha pers siber (online) di seluruh Indonesia yang sementara ini berjumlah 1224 orang.

Pujian bunda Risma dialamatkan pada SMSI dalam acara peresmian Jalan Bakti SMSI dan sanitasi berupa 16 tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK), sebagai hadiah untuk masyarakat setempat, yakni Kampung Jaha, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten.

“Jalan sepanjang 750 meter dan lebar 2,5 meter serta 16 MCK ini sebagai hadiah dari SMSI untuk masyarakat dalam memperingati Hari Pers Nasional 2021,” kata Ketua Umum SMSI Firdaus dalam sambutan rangkaian acara menyambut Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan SMSI, 7 Februari 2021 di Kampung Jaha. 

Acara HPN yang ditandai dengan peresmian jalan dan MCK juga dihadiri segenap warga masyarakat yang menunggu kehadiran Bunda Risma sejak pagi, para Ketua RT, RW, lurah, dan camat, serta Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Banten Dr Al Muktabar, M.Sc, serta Wali Kota Serang H. Safrudin.

“Bagi saya ini menarik karena jarang sekali ada inisiatif dari luar selain pemerintah untuk membangun jalan. Saya baru tahu setelah 20 tahun jadi PNS (pegawai negeri sipil, Red) dan 10 tahun jadi wali kota, itu ada pihak lain di luar pemerintah bangun jalan lalu diserahkan kepada pemerintah. Saya jadi Wali Kota Surabaya 10 tahun itu bangun jalan sepanjang 350 km. SMSI sekali tepuk bangun jalan 750 meter. Saya tertarik dengan konsep SMSI dalam memberikan sumbangan yang berbeda. Bangun jalan itu sama dengan kita membangun peradaban Jika jalan dibangun maka peradaban berubah,” tutur Risma yang kemudian berterima kasih kepada SMSI yang telah membantu warga.

“Saya berterima kasih yang sebesar- besarnya untuk SMSI yang telah bantu masyarakat. Dulu sewaktu saya jadi wali kota itu saya dahulukan bangun infrastruktur di kampung-kampung,” katanya.

Apresiasi ini membuat para anggota dan pengurus SMSI yang hadir merasa mendapat penguatan bahwa bakti sosial membangun jalan dan MCK itu sesuatu yang baik dan luar biasa.

Pujian itu memberi semangat jajaran pengurus SMSI, dan kalangan pers yang hadir, antara lain Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat Dr Retno Intani, Ketua SMSI Provinsi Banten Lesman Bangun, Penasihat SMSI Pusat Ervik Ari Susanto, Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir, Ketua Bidang Organisasi Cahyonoadi RS, dan pengurus lainnya Andi Setiadi, serta Sahatma Refindo.

“Saya datang kemari, memenuhi undangan, sama sekali tidak melihat siapa yang mengundang. Saya hanya melihat kegiatannya yang baik sekali, untuk kemanusiaan,” kata Risma. 

Semakin jelas, program yang luar biasa lah yang diapresiasi oleh Bunda Risma. Bunda Risma memandang kegiatan yang bermanfaat untuk manusia dan kemanusiaan menempati posisi yang sangat tinggi, untuk semua orang, universal, melampaui identitas kelompok atau golongan.

Bahkan membangun jalan dan MCK, kata Risma, berarti membangun peradaban. 

Masyarakat yang semula tidak punya akses jalan, menjadi punya akses. Perjalanan lancar kemana-mana lancar, memperlancar jalur usaha warga. 

Begitu pula dengan kehadiran MCK, akan mengubah pola hidup masyarakat dalam kebersihan dan kesehatan. Ini sangat penting.

Program bangun jalan dan MCK itu dirancang dan dijalankan oleh SMSI dengan mendapat dukungan dari para anggota, serta banyak pihak terutama PT Dwi Ratna Putra.

SMSI hadir di Kampung Jaha dengan program kemanusiaan juga tidak melihat siapa masyarakat yang tinggal di kampung itu, tidak melihat suku dan agama yang dianut warga setempat.

“Kami di sini hanya bekerja untuk membantu masyarakat. Kami tidak kenal si A atau si B yang akan menggunakan jalan ini. Kami hanya tahu mereka butuh bantuan,” tutur Nasir, Ketua HPN SMSI 2021.

(*)