JAKARTA, MOTV - Hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Prof Dr Ir HM. Nurdin Abdullah, M. Agr di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No : Sprin.Lidik-98/01/10/2020, pada Sabtu, 27 Februari 2021, Pukul : 01.00 Wita.
Dimana dalam operasi tersebut Tim KPK telah mengamankan beberapa orang antara lain :
1. Agung Sucipto ( Kontraktor, 64 Thn); 2. Nuryadi ( Sopir pak Agung Sucipto, 36 Thn); 3. Samsul Bahri ( Adc Gubernur Prov. Sulsel, Polri, 48 Thn); 4. Edy Rahmat (Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan) dan 5. Irfandi ( Sopir Edy Rahmat).
Dengan barang bukti yang diamankan oleh Tim KPK yaitu 1 (satu) koper yang berisi uang sebesar Rp 1 miliar yang kemudian diamankan di Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
Tim KPK kemudian langsung membawa Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah, M.Agr dan Rombongan langsung ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Usai sampai di Kantor KPK dan menjalani pemeriksaan. Belum genap 24 jam KPKpun menggelar Konferensi Pers terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau para pihak yang mewakilinya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan dan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Pemerintahan Sulawesi-Selatan tahun 2020-2021.
Penyampaian Ketua KPK , Firli Bahuri dalam Konferensi Pers mengatakan, bahwa,"Kami memastikan bahwa seluruh proses ketentuan Undang-undang kita jalankan dan sebagaimana janji KPK dan KPK menyampaikan berdasarkan pemeriksaan seluruh saksi, pengumpulan barang bukti dan juga pemeriksaan para pihak yang diduga sebagai tersangka,..yang pertama..kami betul-betul prihatin dengan kejadian tindakan korupsi ini..karena korupsi ini menjadi kejahatan yang menjadi perhatian kita semua, karena tidak hanya perbuatan melanggar hukum, tetapi korupsi ini juga merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan termasuk merampas hak-hak rakyat termasuk hak-hak kita semua apalagi di masa sekarang kita prihatin karena kita sama-sama menghadapi pandemi Covid-19," Katanya dalam pembukaan Konferensi Pers KPK.
Dalam Kasus tersebut Firli Bahuri memaparkan, bahwa," Adapun kejadian yang kita tangani adalah Tim KPK telah mengamankan enam orang pada hari Jum'at 26 Februari 202, kurang lebih dari jam 23:00 sampai dini hari, di tiga tempat yang berbeda di Sulawesi-Selatan, yang pertama adalah Rumah Dinas saudara (ER),di Jalan poros Bulu Kumba dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi-Selatan..yang pertama adalah AS yang berprofesi sebagai Kontraktor, yang kedua Ny sebagai Supir saudara AS, ketiga SB sebagai Ajudan NA,ER jabatan sebagai Sekertaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi-Selatan,F pekerjaan adalah Sopir dari Keluarga ER, NA adalah Gubernur Sulawesi-Selatan," Paparnya.
Mengenai Kronologis Tangkap Tangan Ketua KPK menjelaskan, bahwa,"Pada hari Jum'at 26 Februari 2021Tim KPK mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadinya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang diberikan oleh AS kepada NA melalui perantara saudara ER yangmerupakan representative dan sekaligus juga sebagai orang kepercayaan dari saudara NA..pada Pukul 24:00 WIB, AS Bersama IF menuju ke salah satu rumah makan di makasar dan setelah tiba di rumah makan tersebut telah ada saudara ER yang menunggu, dengan beriringan mobil IF mengemudikan mobil milik ER sedangkan saudara AS dan ER bersama-sama dalam satu mobil milik AS menuju ke jalan Hasanudin Makassar, dalam perjalanan tersebut AS menyerahkan Proposal terkait beberapa Proyek Pekerjaan Infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi-Selatan, tahun anggaran 2021 kepara ER, sekitar pukul 21:00 WIB, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS yang selanjutnya di pindahkan ke bagasi mobil milik ER di Jalan Hasanudin," Jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua KPK mengungkapkan," Pada sekira pukul 23:00 WIT, AS diamankan saat dalam perjalanan menuju Bulu Kumba sedangkan sekitar pukul 00:00 WIT, ER beserta uang dalam koper sejumlah sekitar Dua Milyar Rupiah turut disita dari Rumah Dinasnya...pada sekitar pukul 02:00 WIT saudara NA juga ikut di amankan oleh KPK dari Rumah Jabatan Dinas Gubernur Sulawesi-Selatan,"Ungkapnya.
Terkait hasil pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, Ketua KPK menjelaskan, bahwa," AS (Direktur PT APB) telah lama kenal baik denga NA, yang berkeinginan mendapatkan beberapa Proyek Infrastruktur di Sulawesi-Selatan Tahun 2021, AS sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulawesi-Selatan diantaranya peningkatan jalan ruwes-Palampang Monte-Monto Lempangan di Kabupaten Sinjai,Bulu Kumba, (DAK)tahun 2019 sebesar Rp 28,9 Miliar, Pembangunan Jalan Ruwes-Palampang Monte-Monto Lempangan, tahun 2020 dengan nilai proyek, Rp 15,7 Miliar yang ketiga pembangunan Jalan Ruwes Palampang Monte-Bonto Lempangan satu paket APBD Provinsi Sulawesi-Selatan dengan nilai ,Rp 19 Miliar, Pembangunan Jalan Pedesterian dan Penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira, dana bantuan keuangan Provinsi Sulsel,tahun 2020 kepada Kabupaten Bulu Kumba tahun anggaran 2020 ini dengan nilai proyek, Rp 2,8 Miliar, termasuk rehabilitasi jalan parkiran satu dan dua, kawasan Wisata Bira dengan nilai proyek Rp 7,1 Miliar," Jelas Firli Bahuri.
"Sejak tahun 2021, telah ada komunikasi aktif saudara AS dan ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA,untuk bisa memastikan agar AS mendapatkan kembali Proyek yang diinginkannya di tahun 2021..dalam beberapa komunikasi..diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai Proyek yang nantinya akan di kerjakan oleh AS," Kata Ketua KPK.
"Pada sekitar awal Februari 2021, ketika NA sedang berada di Bulu Kumba bertemu dengan saudara ER dan juga AS yang telah mendapatkan Proyek Pekerjaan Wisata Bira, NA menyampaikan pada ER bahwa kelanjtan Proyek Wisata Bira, akan kembali di kerjakan oleh AS yang kemudian NA memberikan persetujuan dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan "Document Detil Engginering Design" yang akan di lelang pada APBD tahun 2022, disamping itu pada akhir Februari 2021, ketika ER bertemu dengan NA, disampaikan bahwa Fee Proyek yang di kerjakan oleh AS di Bulu Kumba sudah di berikan kepada pihak lain, saat itu NA mengatakan, yang penting operasional kegiatan NA tetap bisa di bantu oleh AS,"Papar Firli Bahuri.
"AS selanjutnya pada 26 Februari 2021, diduga menyerahkan uang sebesar Rp 2 Miliar kepada NA melalui saudara ER, selain itu NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain,"Tandasnya.
"Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 (Tiga) orang, pertama sebagai penerima yaitu saudara NA dan saudara ER, sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS, adapun para tersangka tersebut disangkakan saudara NA dan ER melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 dan Pasal 12 B, UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55, ayat 1 ke 1 KUHP,"Tegasnya.
"Sedangkan Sebagai pemberi saudara AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a, atau Pasal 5 ayat 1 huruf i atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto asal 5 ayat 1-1 KUHP," Imbuhnya.
" Para tersangka NA, ER dan AS di lakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai 18 Maret 2021."
"Saudara NA akan di tahan di Cabang Rutan KPK, Cabang POM Dam Jaya Guntur, ER di tahan di Rutan Cabang KPK pada Kavling C-1, AS di tahan Cabang KPK padegru Merah Putih, untuk memutus rantai penularan Covid-19," Pungkas Ketua KPK Firli Bahuri.
(FK)MOTV
