KABUPATEN BEKASI, MOTV - Polsek Cikarang Pusat Polres Metro Bekasi melaksanakan giat kampanye pembagian masker serentak, jaga jarak dan hindari kerumunan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di wilayah Polsek Cikarang Pusat, Minggu (31/1/2021).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Cikarang Pusat AKP Zaini Abdillah Zanuri, S.Kom, SIK bersama Camat Cikarang Pusat Drs. H. Suwarto, MM beserta jajarannya, 4 anggota Koramil Serang Baru, 30 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi dan 5 anggota Satuan Pengamanan Jababeka pimpinan Hanapi.
Adapun sasaran lokasi kegiatan di Pintu 11 jalan Tarum barat Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat dengan kegiatan berupa pembagian masker dan sosialisasi adaptasi baru yakni jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jauhi kerumunan dan kurangi mobilitas.
Kapolsek Cikarang Pusat AKP Zaini Abdillh Zanuri, S.Kom, SIK mengatakan, kampanye masker merupakan salah satu upaya dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya di Kecamatan Cikarang Pusat.
“Dalam kegiatan tersebut, kami menyapa dan memberikan pemahaman serta imbauan memberikan masker kepada masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker,” ucapnya.
Selain itu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penggunaan masker sangat penting dan bermanfaat untuk mencegah penularan Covid-19.
"Pendisiplinan terkait pemakaian kami lakukan bersama Forkopimca Cikarang Pusat sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan masker, dimana dengan memakai masker merupakan salah satu tindakan pencegahan Penyebaran Covid-19," terang Kapolsek.
Diakuinya himbauan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan secara masif oleh seluruh jajaran Polsek Cikarang Pusat dengan bersinergi terhadap Gugus Tugas Kecamatan Cikarang Pusat dan instansi terkait serta para tokoh di Kecamatan Cikarang Pusat.
JAKARTA, MOTV - Telah terjadi bentrokan dua ormas di Apartement City Park, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (29/1/2021), Kedua kelompok saling baku hantam dan lempar batu di sekitar area pintu masuk dan parkiran Apartemen.
Berdasarkan rekaman video yang beredar di WhatsApp, tampak terlihat sejumlah orang dari dua kelompok ormas saling serang di pintu masuk Apartamen dan merusak beberapa kendaraan yang ada di sana.
Mereka saling lempar batu di kedua belah pihak serta menggunakan tongkat dan bambu panjang untuk menghancurkan kendaraan yang di perkir dekat pintu masuk sampai persimpangan jalan di dalam Apartemen, dan dari dua kubu yang terlibat selanjutnya melakukan perusakan sejumlah fasilitas di lokasi tempat kejadian.
Akibat dari aksi anarkis yang mereka lakukan, terlihat sejumlah sepeda motor serta pintu parkir otomatis serta pos keamanan yang berada di kawasan itu mengalami kerusakan.
Dalam keterangannya pada Awak Media, Jumat (29/1/2021), Kapolrestro Jakarta Barat, Kombes Pol Ady Wibowo mengatakan bahwa," Dalam peristiwa bentrokan tersebut, anggota kedua kelompok menjadi korban dari bentrokan kedua belah pihak... yaitu salah satu orang atas nama Erik yang mengalami luka di bagian perut,”," Katanya.
Ady Wibowopun memaparkan kronologis peristiwa tersebut dengan mengatakan, bahwa,"Peristiwa tersebut terjadi bermula pada pukul 11.15 WIB di ruang aula Pos Pengaman...kemudian telah dilaksanakan mediasi antara pengelola dan pihak P3RS...lalu Pihak P3RS mengajak ormas kesukuan di Jakarta untuk membantu persoalan yang saat ini berselisih dengan pengelola... Sementara dari pihak pengelola Rusun juga mengajak kelompok massa lainnya untuk menjaga jaga wilayah Apartement City Park karena dari pihak ormas satunya sudah pada kumpul di lokasi Apartement City Park,"Jelasnya.
Kapolrestro menambahkan, bahwa,"Ormas tersebut mengetahui adanya kelompok lain yang sudah berada di dalam Lokasi Rusunami City Park memaksa untuk keluar lokasi sehingga terjadi keributan..lalu salah satu pihak dari ormas yang bentrok itu terdesak dan akhirnya keluar dari wilayah rusun,"Imbuhnya.
Saat di hubungi Awak Media, pada Sabtu (30/1/2021), Kapolrestro Jakarta Barat, Kombes Pol Ady Wibowo mengatakan,"Sudah
tertangani mas. Saat ini situasi kondusif," Ungkapnya.
Ketika di tanyakan terkait tentang pemicu bentrokan , Kapolrestro meminta waktu sebab masih terus didalami."Satreskrim sedang mendalami kasusnya," Tutupnya .
JAKARTA, MOTV - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin melantik Keanggotaan
Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (Dewas LPI), di Istana Negara,
Jakarta, Rabu (27/01/2021) pagi.
Upacara
pelantikan yang dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat ini
diawali dengan mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya
pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6/P Tahun 2021 tentang
Pengangkatan Keanggotaan Dewas LPI yang dibacakan Sekretaris Kementerian
Sekretariat Negara Setya Utama.
Melalui
Keppres yang ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Januari 2021 tersebut, Presiden
mengangkat lima anggota Dewas LPI, yaitu:
1. Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai anggota;
3. Darwin Cyril Noerhadi sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2026;
4. Yozua Makes sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2025;
5. Haryanto Sahari sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2026.
Upacara
pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah atau janji jabatan yang
dipimpin oleh Presiden. Setelah itu, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya kembali
dikumandangkan sebagai tanda upacara pelantikan akan segera selesai.
Menutup
rangkaian upacara pelantikan, Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma’ruf
Amin memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik.
Hadir dalam
agenda tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono
Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua
DPR RI Puan Maharani.
Sebagaimana
informasi, sesuai ketentuan pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola
Investasi, Dewas LPI bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI
yang dilakukan oleh Dewan Direktur. Dewan ini diketuai oleh Menteri Keuangan
(merangkap anggota) dan beranggotakan Menteri BUMN serta tiga orang lainnya
yang berasal dari unsur profesional.
Ketiga
anggota Dewas LPI dari unsur profesional yang dilantik Presiden hari ini, telah
melalui persetujuan dari DPR RI.
(Rd/Tgh) MOTV
Sumber: Biro Pers, Humas Kementerian Sekertaris Negara
WONOGIRI, JAWA TENGAH, MOTV - Fenomena alam angin Puting Beliung muncul di wilayah
Waduk Gajah Mungkur Kab. Wonogiri, Pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar
pukul 16.00 WIB, namun ada juga yang menyebut fenomena alam ini bukanlah puting
beliung, melainkan "Waterspout,"(21/1/2121).
Sementara (Wadhuk
Gajah Mungkur) adalah sebuah waduk yang terletak
6 km di selatan Kota/ kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa
Tengah. Perairan danau buatan ini dibuat dengan membendung sungai
terpanjang di pulau Jawa yaitu sungai Bengawan Solo. Dinamakan
Gajah Mungkur, karena lokasinya yang tak jauh dari Pegunungan Gajah Mungkur
disebelah barat waduk. Luas Daerah Tangkapan Air (DTA) waduk ini
mencapai 1.350 Km dengan pintu masuk melalui beberapa sungai besar
yaitu Bengawan Solo, Sungai Kaduang, Sungai Tirtomoyo, Sungai Parangjoho,
Sungai Temon, dan Sungai Posong. Luas genangan maksimum Waduk Gajah Mungkur
adalah 8.800 Hektar mencangkup 7(Tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan
Wonogiri, Ngadirojo, Nguntoronadi, Baturetno, Giriwoyo,
Eromoko, Kecamatan Wuryantoro. Sedangkan
bangunan bendungan berada di Desa Pokoh Kidul, Kecamatan
Wonogiri.
Dalam
keterangan beberapa pihak, Waterspout adalah semacam pusaran kuat yg bentuknya
mirip corong air, biasanya muncul dari dasar awan bentuk kumulus atau
komulonimbus diatas perairan, bentuknya hampir seperti tornado kecil juga.
Fenomena ini terjadi diatas perairan yang alami pemanasan kuat dan penguapan
yang super tinggi.
Sedangkan
menurut Ahmad Yani (UPT BMKG) Semarang, "Waterspout adalah angin puting
beliung yang berada di atas permukaan air (dapat berupa danau maupun laut).
Waterspout terhubung dengan beberapa awan, seperti cumulus congestus,
Cumuliform dan Cumulonimbus," Terangnya.
Berdasarkan
pantauan dari Citra Satelit dan Radar, Ahmad Yani (UPT BMKG) Semarang,
menyatakan telah mengeluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrim dari Pukul 13.50
WIB dan telah di update pukul 16.25 WIB dan Wonogiri termasuk salah satu
wilayah yang masuk dalam Peringatan dini tersebut.
Dalam
keterangan Analisis BMKG Semarang sementara, Ahmad Yani memaparkan,
bahwa," Analisis kondisi dinamika atmosfer menunjukkan adanya
sirkulasi siklonik di selatan Indonesia yang memicu terbentuknya belokan angin
dan pertemuan angin di wilayah Jawa Tengah. Kondisi tersebut didukung
dengan masa udara yang labil serta kelembapan udara yang cukup tinggi
dari lapisan bawah hingga lapisan atas sehingga mendukung proses pembentukan
awan hujan di Jawa Tengah, khususnya wilayah Wonogiri,"Paparnya.
Lanjut Ahmad
Yani,"Indeks ENSO di NINO 3.4: -0.90 yang dapat mempengaruhi peningkatan
hujan di wilayah Indonesia. Selain itu fenomena MJO aktif tetapi tidak cukup
berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah
Indonesia,"Pungkasnya.
PAPUA, MOTV - Pemerintah diminta menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi Teroris. Pasalnya, karena tindakannya OPM selama ini nyata-nyata merupakan bentuk teror terhadap warga Papua selain menyuarakan perlawanan terhadap eksistensi negara,(17/01/2020).
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Efriza mengatakan, sudah sangat layak apabila OPM dikatakan sebagai organisasi teroris karena aksi yang dilakukan selama ini bukan hanya memakan korban dari kalangan aparat keamanan tapi juga masyarakat Papua melalui tindakan yang bersifat teror.
"OPM selama ini jelas-jelas menolak secara tegas Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan meminta agar Papua merdeka penuh dari Indonesia," ujarnya dalam webinar bertajuk OPM sebagai Organisasi Teroris, Jumat (15/1/2021).
Dirinya pun memberi contoh aksi teror yang baru-baru ini dilakukan OPM. Aksi tersebut dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM daerah 8 Intan Jaya yang telah membakar pesawat misionaris milik PT MAF pada tanggal 6 Januari 2021.
Dia menilai aksi teror OPM juga dilakukan terhadap langkah pembangunan pemerintah di Papua dengan membunuh belasan karyawan PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek Jalan Trans Papua di Nduga pada tahun 2018.
"Kekejaman OPM juga sering kita lihat saat mereka menembaki heli milik TNI yang sedang mengevakuasi prajurit dan membawa logistik ke daerah pedalaman Papua. Lalu ada juga peristiwa pembacokan pada tukang ojek di Kab. Intan Jaya," katanya.
Menurut dia, Presiden Jokowi telah berupaya menghadirkan negara secara nyata di Papua yang diimplementasikan dengan pendekatan kesejahteraan melalui pemberian dana Otsus dan berbagai pembangunan infrastruktur.
Namun di sisi lain, kata dia, tindakan OPM malah berseberangan dengan sikap pemerintah yaitu dengan menunjukkan perlawanan untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka apabila Papua sejahtera.
Karena itu, dia menilai selain menggunakan pendekatan kesejahteraan juga perlu dibarengi dengan pendekatan militer untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat Papua dan dengan memasukkan OPM sebagai organisasi teroris di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Konsekuensinya ketika jadi organisasi teroris maka Indonesia tidak dapat diintervensi oleh PBB. Hal ini juga untuk membatasi ruang gerak OPM sehingga tidak lagi mendapat sumbangan dana dari LSM luar negeri. Bila ini dilakukan, maka ada kemungkinan OPM akan lebih agresif dan mencoba terus menujukkan identitasnya. Karena itu, Papua butuh penguatan kekuatan militer dengan jumlah yang proporsional untuk terus menjaga situasi wilayah agar tetap aman dan damai," jelasnya.
Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris mengatakan selama ini label teroris selalu ditujukan pada kelompok yang melakukan aksi teror dengan menggunakan simbol keagamaan.
Namun menurut dia masyarakat kurang "aware" pada aksi teror OPM yang selama ini dilakukan telah memakan korban baik dari kalangan aparat keamanan dan masyarakat sipil Papua.
"Varian radikalisme di Indonesia bisa dikategorikan pada tiga hal yaitu dalam hal politik, keyakinan, dan tindakan. Kategori Politik dan tindakan bisa dilihat pada OPM yaitu tindakan brutal yang menyebarkan aksi teror," ujarnya dalam kesempatan sama.
Dia berpendapat walaupun aksi teror OPM tidak berbasis pada simbol keagamaan namun lebih pada aspek geografis dan itu justru lebih berbahaya karen kalau dibiarkan terus-menerus akan menghabisi wilayah Republik Indonesia.
JAKARTA, MOTV - Sejumlah dampak mulai teridentifkasi pascagempa M6,2 yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. BPBD Kabupaten terus melaporkan perkembangan terkini dampak gempa yang terjadi dini hari, Jumat (15/1), pukul 01.28 WIB.
Data per Jumat (15/1), pukul 06.00 WIB, BPBD Mamuju melaporkan korban meninggal dunia 3 orang dan luka-luka 24. Sebanyak 2.000 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sedangkan kerugian material berupa kerusakan, antara lain Hotel Maleo dan Kantor Gubernur Sulbar mengalami rusak berat (RB). Jaringan listrik masih padam pascagempa.
Sementara itu, BPBD Majene menginformasikan longsor 3 titik sepanjang jalan poros Majene-Mamuju (akses jalan terputus), sebanyak 62 unit rumah rusak (data sementara), 1 unit Puskesmas (RB) dan 1 Kantor danramil Malunda (RB).
Merespon kondisi ini, BPBD setempat melakukan penanganan darurat, seperti penanganan korban luka, evakuasi, pendataan dan pendirian pos pengungsian. Kebutuhan mendesak saat ini berupa sembako, selimut dan tikar, tenda keluarga, pelayanan medis dan terpal.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene menginformasikan warganya merasakan gempa kuat selama 5 hingga 7 detik. Gempa yang berpusat 6 km timur laut Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) membuat para warga panik. Kepanikan membuat mereka keluar rumah. Laporan yang diterima Pusat Pengendali Operasi BNPB pada dini hari tadi menyebutkan masyarakat masih berada di luar rumah mengantisipasi gempa susulan.
Hal serupa dirasakan warga Kabupaten Polewali Mandar. BPBD setempat menginformasikan gempa dirasakan warga cukup kuat sekitar 5 hingga 7 detik. Guncangan memicu kepanikan hingga keluar rumah.
Berdasarkan analisis peta guncangan BMKG yang diukur dengan skala MMI atau Modified Mercalli Intensity, gempa M6,2 ini memicu kekuatan guncangan IV - V MMI di Majene, III MMI di Palu, Sulawesi Tengah dan II MMI di Makasar, Sulawesi Selatan.
Skala Mercalli tersebut merupakan satuan untuk mengukur kekuatan gempa. Deskripsi BMKG pada skala V MMI menunjukkan getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti.
Sedangkan IV MMI, skala ini menunjukkan pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela dan pintu berderik serta dinding berbunyi. Skala III MMI menunjukkan adanya getaran dirasakan nyata di dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Berikutnya II MMI, ini menunjukkan adanya getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.
Terkait dengan gempa M6,2 ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan parameter gempa terjadi pada pukul 01.28 WIB yang berpusat 6 km timur laut Majene. Pusat gempa memiliki kedalaman 10 km. Berdasarkan pemodelan BMKG, gempa tidak memicu terjadinya tsunami.
BNPB masih memantau dan berkoordinasi dengan beberapa BPBD yang terdampak guncangan gempa. Kepala BNPB Doni Monardo akan berkoordinasi dengan BPBD terdampak di lokasi bencana pada pagi ini.
Dr. Raditya Jati (itn) MOTV
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
JAKARTA, MOTV - Pemerintah memulai program vaksinasi COVID-19 secara gratis pada hari ini, Rabu, (13/01/2021). Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi penerima pertama vaksin tersebut.
“Insyaallah, Bapak-Ibu kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden,” Kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (11/01/2021) lalu, di Kantor Presiden, Jakarta.
Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan persetujuan penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin COVID-19.
“Pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan izin penggunaan dalam kondisi emergency (emergency use authorization) untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronoVac produksi Sinovac Biotech Inc. yang bekerja sama dengan PT Bio Farma,” Ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (11/01/2021).
Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tersebut halal dan suci.
“Yang terkait aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi panjang penjelasan auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience yang sertifikasinya diajukan Bio Farma, suci dan halal,” Terang Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh, Jumat (08/01/2021).
Sebagaimana disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin, program vaksinasi adalah salah satu strategi utama untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 dan dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk dapat menyelesaikan program ini. Untuk itu, ia berharap dukungan serta partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia.
“Mudah-mudahan yang apa yang kita lakukan di sini bisa diikuti, bisa dikerjasamakan, bisa didukung oleh seluruh rakyat Indonesia karena tidak mungkin pemerintah bisa melakukan ini sendiri. Saya percaya bahwa bersama kita bisa,” ujar Budi saat menyambut kedatangan 1,8 juta vaksin COVID-19 di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, akhir Desember silam.
Pemberian vaksin akan dilakukan pada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pertama adalah para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19.
Selanjutnya adalah petugas pelayanan publik serta kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas). Vaksinasi kepada kelompok usia lanjut akan dilakukan setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok tersebut.
Kemudian, masyarakat rentan dengan risiko penularan tinggi, serta masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
Namun, sejalan dengan program vaksinasi, Menkes tetap mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menaati protokol kesehatan 3M karena pandemi belum berakhir.
“Dengan berjalannya program vaksinasi ini kita justru harus tetap menjalankan protokol kesehatan; mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak,” Tandasnya.
Presiden
Jokowi Terima Suntikan Dosis Pertama Vaksin COVID-19
“Tekanan
darah Bapak 130/67, sehat. Kalau tekanan darahnya di atas 140 tidak diberikan
(suntikan vaksin),” ujar petugas.
Selain itu,
petugas juga menanyakan sejumlah pertanyaan untuk penapisan, antara lain
konfirmasi tidak pernah terpapar COVID-19; riwayat batuk, demam, dan pilek
selama 7 hari terakhir; serta riwayat penyakit jantung atau riwayat penyakit
penyerta lainnya.
“Di sini
saya tulis layak untuk vaksinasi ya,” ujar petugas setelah melakukan skrinning.
Kemudian,
Presiden menuju ke Meja 3 untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Di sini
Presiden yang tampak mengenakan kemeja putih lengan pendek diberikan suntikan
oleh vaksinator Prof. dr. Abdul Muthalib yang juga merupakan dokter
kepresidenan.
“Saya akan
mengambil vaksin (COVID-19) dari coolbox yang akan disuntikkan
kepada Bapak Presiden,” ujar petugas sembari memperlihatkan vaksin yang
diambil.
Vaksin
kemudian diserahkan pada vaksinator untuk kemudian disuntikkan kepada Presiden.
“Enggak terasa sama sekali,” ujar Presiden saat ditanya oleh vaksinator usai
disuntik.
Usai
divaksin, Kepala Negara menuju ke Meja 4 untuk pencatatan. Presiden juga harus
menunggu selama 30 menit untuk mengantisipasi apabila ada Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi (KIPI). Sebagai penerima vaksin, Presiden juga diberi kartu vaksinasi
dan penanda edukasi pencegahan COVID-19.
Daftar
Penerima Vaksin COVID-19 Perdana Bersama Presiden
Bersama
Presiden pada sesi pertama vaksinasi, turut serta sejumlah perwakilan dari
berbagai latar belakang dalam vaksinasi COVID-19 perdana yang dilaksanakan di
veranda Istana Merdeka kali ini.
Nama-nama
perwakilan tersebut ialah:
1. Daeng Mohammad Faqih (Ketua Umum PB IDI);
2. Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI sekaligus mewakili Muhammadiyah);
2. Ahmad Ngisomudin (Rais Syuriah PBNU);
4. Marsekal Hadi Tjahjanto (Panglima TNI);
5. Jenderal Pol. Idham Azis (Kapolri); dan
6. Raffi Ahmad (perwakilan milenial).
Daeng
Mohammad Faqih, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, saat ini
merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dirinya tercatat
aktif di Badan Rumah Sakit Indonesia tahun 2014-2017 dan pernah tergabung dalam
Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat serta Dewan Pembina Komisi Akreditasi
Rumah Sakit.
Amirsyah
Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sekaligus
mewakili Muhammadiyah, selain aktif sebagai Sekjen MUI, yang bersangkutan juga
tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah
2015-2020. Amirsyah juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen MUI pada
2010-2015 silam.
Sementara
itu, Ahmad Ngisomudin yang menjadi perwakilan dari Nahdlatul Ulama, saat ini
aktif sebagai Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau juga aktif
sebagai dosen UIN Raden Intan Lampung.
Adapun dari
kalangan milenial, hadir Raffi Ahmad yang merupakan seorang publik figur.
Untuk
diketahui, selain enam orang di atas, sejumlah perwakilan juga tampak hadir
pada vaksinasi pertama dalam sesi-sesi setelahnya. Mereka yang hadir tersebut
ialah Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Unifah Rosyidi (Ketua Umum
PGRI), Ronald Rischard Tapilatu (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), Romo
Agustinus Heri Wibowo (Konferensi Waligereja Indonesia), I Nyoman Suarthani
(Parisada Hindu Dharma Indonesia), Partono Nyanasuryanadi (Persatuan Umat
Buddha Indonesia), dan Peter Lesmana (Majelis Tinggi Agama Khonghucu
Indonesia).
Selain itu,
turut pula perwakilan lainnya yakni Penny Kusumastuti Lukito (Kepala BPOM),
Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Kadin), Ade Zubaidah (Sekjen Ikatan Bidan
Indonesia), Harif Fadhillah (Ketua Umum DPP PPNI) Nur Fauzah (perawat), Lusy
Noviani (Wasekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia), Agustini
Setiyorini (perwakilan buruh), dan Narti (perwakilan pedagang).
Di samping
itu, tampak Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dan
dr. Reisa Asmo Subroto turut serta mengikuti vaksinasi perdana ini.
Sebagai
informasi, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan
program vaksinasi COVID-19 ini. Tidak hanya menunggu keluarnya izin penggunaan
darurat BPOM dan fatwa halal MUI, sejumlah persyaratan lainnya yang harus
ditempuh para penerima vaksin juga benar-benar diperhatikan.
Dari
sejumlah nama di atas, diketahui terdapat beberapa calon penerima yang
berdasarkan ketentuan medis belum dapat memperoleh vaksin COVID-19 kali ini.
Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian demi memastikan keamanan dan
keselamatan para penerima vaksin.